1.      PENDAHULUAN

1.1  LATAR BELAKANG

Penelitian ini dibentuk untuk memberikan informasi dan menganalisa bagaimana keberhasilan pemerintah Singapura dalam membuat kebijakan dalam merespon pandemic COVID-19 dan juga bagaimana pemerintah Singapura mengembangkan perekonomian negara Singapura pasca COVID-19 yang dirasakan seluruh di dunia. Pandemi virus corona telah menjangkau setiap negara di dunia. Maka penelitian ini bertujuan mendeskriptifkan kausalitas yang terjadi dari kebijakan pemerintah Singapura yang meningkatkan perekonomian Singapura pasca COVID-19. COVID-19 penyebarannya telah membuat ekonomi dan bisnis nasional menghitung biayanya, karena pemerintah berjuang dengan langkah-langkah kebijakan baru untuk yang disesuaikan pada masa pandemic untuk mengatasi penyebaran virus. Terlepas dari pengembangan vaksin baru, banyak yang masih bertanya-tanya seperti apa pemulihan itu nantinya. Pandemi COVID-19 adalah krisis sosial dan ekonomi seperti halnya krisis kesehatan menjadi dampak yang sangat parah dan menjangkau secara global, dari penutupan sekolah hingga industri yang bangkrut, jutaan pekerjaan hilang, interaksi yang terbatas dan masih banyak lagi. COVID-19 mengancam akan memperluas ketidaksetaraan di mana-mana, kemiskinan global, energi bersih dan banyak lagi (The Organization for Economic Cooperation and Development, 2020).

Mengapa kebijakan pemerintah itu sangat krusial dalam kesejahteraan perekonomian negara? Pada dasarnya, kebijakan adalah seperangkat hukum, pedoman, dan tindakan yang diputuskan dan diambil oleh pemerintah untuk bekerja demi kepentingan masyarakat. Terkhusus di pandemic ini kebijakan pemerintah sangatlah krusial karena pandemic COVID-19 ini sangat mempengaruhi menurunnya perekonomian suatu negara. Konsekuensi pada sector ekonomi dari pandemi COVID-19 memerlukan tanggapan ataupun kebijakan yang cepat untuk menjaga ekonomi tetap stabil dan memungkinkan masyarakat mempertahankan pekerjaan dan pendapatan mereka. Kemampuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan oleh rakyatnya, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan layanan publik fundamental, diperoleh ketika ekonomi berkembang dan negara dapat mengenakan pajak atas pendapatan tersebut. Inilah pentingnya kesejahteraan ekonomi yang dimana bisa berdampak secara global bagi kebaikan masyrakat di negara tersebut (Roser, 2021).

COVID-19 tidak diragukan lagi merupakan krisis terburuk pada abad ini. COVID-19 telah merenggut lebih dari 6,6 juta jiwa sejauh ini di seluruh dunia (WHO, 2022). Perekonomian global hampir terhenti dengan dampak luas pada semua sektor dan semua aspek di seluruh dunia. Pada tahun 2020, ekonomi Singapura mengalami kontraksi sebesar 3,9% (MTI, 2023), resesi setahun penuh ini adalah yang terburuk sejak Kemerdekaan. Pandemi menuntut tanggapan seluruh pemerintah dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, menguji keberanian pemimpin Singapura dan ketahanan rakyatnya. COVID-19 juga mengejutkan dalam banyak hal. Wabah global mengakibatkan penutupan perbatasan yang berkepanjangan. Ini menguji batas rencana darurat pemerintah dan ketahanan rantai pasokan Singapura. Krisis ini juga menampilkan semua permasalahan yang kompleks, dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Pemerintah menghadapi beberapa kesalahan awal dalam membuka kembali Singapura karena munculnya varian baru seperti Delta dan Omicron dan memaksa pemerintah untuk mengubah strategi dalam mencegah COVID-19.

Di seluruh dunia, negara-negara berjuang untuk menyeimbangkan antara kehidupan dan mata pencaharian. Mereka mengadopsi beberapa pendekatan yang mungkin dapat memaksimalkan mata pencaharian dan berusaha membuka perbatasan secepat mungkin, menurunkan tekanan besar pada sistem perawatan kesehatan dan kematian yang lebih tinggi dan upaya yang lain adalah mencegah penyebaran virus secara massive untuk meminimalkan penyebaran virus, tetapi dengan biaya ekonomi yang lebih besar. Singapura telah beralih ke kehidupan New Normal dengan COVID-19. Kajian ini menjelaskan refleksi pemerintah tentang pelajaran penting yang bisa diambil setelah bergulat dengan pandemi selama tiga tahun. Di mana kebijakan pemerintah Singapura telah melakukannya dengan baik, pemerintah maupun elemen masyrakat harus memperkuat pencapaian ini untuk masa depan.

Salah satu kebijakan penting yang membedakan Singapura dalam menanggapi COVID-19 adalah upaya pelacakan kontak yang komprehensif melalui penggunaan teknologi. Singapura mengembangkan dan menerapkan program TraceTogether, yang menggabungkan aplikasi seluler dan token yang dapat dipakai untuk memfasilitasi pelacakan kontak yang efisien. Aplikasi TraceTogether menggunakan teknologi Bluetooth untuk bertukar data jarak terenkripsi antar perangkat. Ini merekam kontak dekat dengan pengguna aplikasi lain dan menyimpan datanya secara lokal di perangkat pengguna. Jika seorang pengguna dites positif COVID-19, mereka dapat memilih untuk membagikan data mereka kepada Kementerian Kesehatan, memungkinkan identifikasi cepat dan pemberitahuan kontak dekat yang mungkin berisiko. Ini membantu memutus rantai penularan dan menahan penyebaran virus Pemerintah Singapura melakukan upaya untuk mendorong adopsi aplikasi TraceTogether secara luas, termasuk mendistribusikan token yang dapat dikenakan kepada individu yang tidak memiliki smartphone. Token melakukan fungsi pelacakan kontak yang sama dengan aplikasi. Inisiatif pelacakan kontak ini efektif dalam melengkapi upaya pelacakan kontak manual, memungkinkan identifikasi cepat dan karantina individu yang berpotensi terinfeksi (Yang Boon Quek, Director, n.d.).

Ini telah berkontribusi pada kemampuan Singapura untuk mendeteksi dan membendung kelompok infeksi dengan cepat, meminimalkan risiko penularan komunitas. Penggunaan pelacakan kontak yang didukung teknologi juga telah diperluas ke area lain, seperti sistem SafeEntry, yang mengharuskan individu untuk check-in menggunakan smartphone atau token mereka di berbagai tempat umum. Sistem ini membantu pelacakan kontak yang efisien dengan memberikan catatan kunjungan individu ke lokasi tersebut. Pendekatan Singapura untuk pelacakan kontak melalui program TraceTogether dan inisiatif terkaitnya menunjukkan penekanan negara tersebut pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan respons kesehatan masyarakatnya terhadap pandemi. Kebijakan ini berperan penting dalam mengidentifikasi dan mengelola kasus COVID-19, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemampuan Singapura untuk mengendalikan penyebaran virus.

Menurut data dari (On, 2020) COVID-19 secara angka sebagai berikut:

1.      Dampak COVID-19 pada Singapura:

a.       2.202.214 kasus COVID-19

b.      1.711 korban jiwa

c.       PDB Singapura menyusut 3,9% pada tahun 2020 tetapi tumbuh 8,9% pada tahun 2021

d.      Total pekerjaan pada tahun 2020 menyusut sebesar 181.000 tetapi tumbuh 242.100 sepanjang tahun 2021 hingga Sep 2022

Total kedatangan pengunjung luar negeri (dalam juta):

Rata-rata penumpang harian di angkutan umum (dalam juta):

2.      Bagaimana tanggapan pemerintah singapura terhadap COVID-19:

·         Ekonomi

1.      $72,3 miliar dihabiskan pemerintah Singapura dalam melawan COVID-19 selama tahun 2020 dan 2021

2.      Pada April 2022, sekitar 200.000 program pekerjaan dan keterampilan yang di inisiasi langsung oleh SGUnited.

3.      Per Mei 2022, lebih dari 744.000 pencari kerja telah dipekerjakan dengan dukungan dari Insentif Pertumbuhan Pekerjaan

·         Layanan Kesehatan Masyarakat

1.      82% masyrakat Singapura yang memenuhi syarat untuk vaksinasi memiliki perlindungan

2.      92% menerima setidaknya satu dosis vaksinasi

3.      41.121.400 Antigen Rapid Test (ART) swab dilakukan kepada masyarakat Singapura

4.      6,2 juta pengguna terdaftar di aplikasi (TT) TraceTogether yang diciptakan pemerintah Singapura untuk melakukan pendekatan berbasis elektornik untuk memerangi penyebaran COVID-19.

·         Dukungan Sosial dan Masyarakat

1.      $539 juta disalurkan kepada sekitar 480.000 penerima bantuan dari pemerintah

2.      Lebih dari 288 kelompok non-pemerintah bermitra dengan pemerintah untuk mendukung komunitas yang rentan terhadap COVID-19

3.      20.000 perangkat komputer dipinjamkan kepada siswa yang kekurangan akses digital untuk pembelajaran berbasis daring pada tahun 2020

2.      RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.     Mengapa Kebijakan Pemerintah Singapura Mampu Meningkatkan Perekonomian Singapura Pasca COVID-19?

3.      PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian ini juga memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topic pembahasan tentang kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19.

Menurut peneliti (Nugraha, 2022) yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM MENANGGULANGI WABAH VIRUS COVID-19 DI KOTA MALANG”, skripsi ini menjelaskan bahwa komunikasi menjadi indicator keberhasilan mekanisme kebijakan dari pemerintah pusat ke daerah (kota Malang) dengan menggunakan arah kebijakan top-down, komunikasi yang berawal dari pusat menuju ke daerah. Pemerintah pusat memberikan beberapa cara komunikasi yang bervariatif dan mudah untuk dijangkau oleh pemerintah daerah melalui jaringan social yang dimana masyrakat pada umumnya sudah sangat familiar dengan informasi-informasi yang beredar di social media, oleh sebab itu pemerintah menggunakan social media sebagai alat komunikasi dalam memantau situasi PPKM dan memberikan sosialisasi terkait kebijakan-kebijakan pemerintah lainya.

Menurut peneliti (Tegar, 2022) yang berjudul “KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN INDONESIA TERKAIT PEMBATASAN PERLINTASAN ORANG ASING MASUK KE WILAYAH INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID 19”, menurut peneliti kebijakan mobilisasi WNA di indonesia berasal dari kelalaian pemerintah dalam menangani kasus pertama COVID-19 yang dimana penyebaran virus bisa datang melalui WNA yang tidak ada pengecekan ulang terkait kondisi kesehatanya, maka dari itu pemerintah Indonesia melakukan strategi khusus dalam menangani pengurangan angka penyebaran virus COVID-19 ini dengan melakukan penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa bagi warga negara Tiongkok, lalu pelarangan Sementara Orang Asing Masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia yang dimana kebijakan ini tertera pada Permenkumham tahun 2020.

Menurut peneliti (Sari, 2022) yang berjudul “INOVASI PEMERINTAH KOTA BATU DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA DI MASA PANDEMI COVID 19”, menurut peneliti Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada sector pariwisata di seluruh dunia termasuk Indonesia. Dampak dari virus ini mencakup dalam berbagai hal mulai dari segi sosial maupun ekonomi. Dimasa pandemi ini pemerintah terkait harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan stake holder maupun privat sector yang ada. Karena tanpa adanya dukungan dari pihak lain maka pemerintah akan kesulitan untuk mencapai tujuannya yakni mengoptimalkan sector pariwisata. Inovasi-inovasi pemerintah sangat dibutuhkan dalam kemajuan perekonomian sebuah negara ataupun kota dalam meningkatkan sector pariwisata ini. Dalam contoh kasus pariwisata dari skripsi ini diambil dari kota Batu yang bernama Sendratari Arjuna Wawahan yaitu acara pentas seni. Menurut peneliti, COVID-19 bukanlah penghalang roda perekonomian segala strategi dan inovasi harus dikembangkan guna meningkatkan perokonomian di masa pandemic COVID-19.

4.      KERANGKA TEORI

4.1  SEKURITISASI

Teori Securitization atau sekuritisasi sesungguhnya adalah salah satu varian dari teori keamanan yang tergolong lebih berkembang dibandingkan teori keamanan tradisional. Teori keamanan tradisional terfokus pada permasalahan seperti ancaman militer dan aktor negara sedangkan teori sekuritisasi mengandung pemahaman dan pengertian yang lebih luas daripada sekedar ancaman tradisional tersebut dengan aktor utama adalah negara. Kontribusi pendekatan ini telah memperkaya perdebatan tentang hakikat keamanan dan serta bagaimana keamanan dilakukan.

Menurut Barry Buzan, Ole Waever dan Jaap de Wilde yang dikenal sebagai kelompok Copenhagen School, dipahami sebagai suatu proses untuk mengindentifikasi suatu isu masalah keamanan. Pada hakekatnya sekuritisasi adalah suatu cara pandang dalam memahami atau memperlakukan isu yang berkembang sebagai suatu bahaya yang luar biasa disertai ancaman tingkat tinggi di luar batas kewajaran yang ada. Sesungguhnya, teori sekuritisasi digagas untuk merespon keprihatianan terhadap teori keamanan tradisional yang memahami kemanan yang sangat state-centric atau bersifat militeristik (Ole Waever, Barry Buzan, 1998).

Dalam prakteknya, pendekatan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa dikaitkan dengan upaya atau kebijakan yang memperlakukan suatu permasalahan yang sesungguhnya perlu penanganan yang ‘biasa’ menjadi suatu isu yang sangat mengancam keamanan nasional sehingga perlu tindakan khusus. Cara-cara yang bersifat militeristik, atau di luar kewajaran lebih diutamakan. Salah satu contoh adalah pada kasus COVID-19, yang diamana kasus pandemic COVID-19 ini tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat namun juga mengancam kemanan negara dari segi ekonomi dan social. Seiring berkembangnya pemahaman tentang keamanan ada perkembangan terkait sekuritisasi ialah pada sector ancamannya yaitu tertulis pada buku (Buzan, 1991) yang dimana ancaman keamanan itu hanya terdiri dari Military threat, Political threat, Economic threat  and Ecological threat.

Sekuritisasi pada fenomena COVID-19 ini semakin di perkuat oleh adanya tiga komponen yaitu: existential threats (COVID-19), emergency action (KEBIJAKAN PEMERINTAH), and effects on interunit relations by breaking free of rule (MASYARAKAT) (Ole Waever, Barry Buzan, 1998). Terlepas dari kelebihan dan kekurangan serta arti luas dari konsep sekuritisasi, konsep sekuritisasi dipertimbangkan dalam penelitian ini sebagai perspektif atau pedoman pemerintah untuk menciptakan integritas dan membentuk kebijakan keamanan nasional. Tingginya kesadaran pemerintah Singapura dalam mensekuritisasi isu COVID-19 yang terlihat dari kebijakan pemerintah Singapura yang melakukan vaksinasi secara massive di Singapura dan patuhnya masyarakat terhadap kebijakan pemerinta adalah bukti nyata keberhasilan pemerintah Singapura dalam menangani permasalahan COVID-19 di Singapura.

4.2 ECONOMY SECURITY

Buzan, Weaver dan Wilde menawarkan konsep sekuritisasi yang melihat keamanan sebagai sebuah proses pembingkaian sebuah isu berawal dari aktor sekuritisasi melihat sebuah masalah yang dinilai dapat mengancam objek yang dilindungi. Dalam hal ancaman di sektor ekonomi, ketidakstabilan ekonomi termasuk salah satu isu yang perlu diidentifikasi oleh negara untuk mengambil tindakan-tindakan antisipasinya. Buzan (Ole Waever, Barry Buzan, 1998) merasa bahwa keamanan ekonomi terletak pada perdebatan sengit yang menganggap hubungan antara struktur politik anarkis dan struktur ekonomi pasar. Berbagai pendekatan telah melihat posisi negara dan masyarakat dalam kaitannya dengan pasar, serta situasi dimana pelaku ekonomi individu memiliki tuntutan mereka sendiri beserta hubungannya dengan pasar. Buzan (Buzan, 1991) menyatakan bahwa keamanan ekonomi terkait dengan akses ke sumber daya, keuangan, dan pasar yang diperlukan untuk mendukung tingkat kekayaan dan kekuasaan yang dapat diterima di negara. Keamanan ekonomi memiliki arti yang lebih luas sehingga peran ekonomi dalam ketahanan nasional dapat dilihat dari perspektif ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dari sudut pandang ekonomi makro, masalah tersebut membahas anggaran negara dan mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Perspektif ekonomi mikro berfokus pada memastikan kondisi kekayaan umum bagi masyarakat dan dukungan komponen keamanan ekonomi secara nasional lainnya (Cuza, 2015).

Pemerintah Singapura telah menerapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi selama pandemi COVID-19. Berikut adalah beberapa langkah utama (Kumar & Siddique, 2010):

1.      Skema Dukungan Pekerjaan (JSS): Skema Dukungan Pekerjaan adalah program subsidi upah yang memberikan dukungan finansial kepada bisnis untuk mempertahankan dan membayar karyawan mereka. Pemerintah ikut mendanai sebagian dari gaji karyawan untuk meringankan beban keuangan bisnis dan melindungi pekerjaan.

2.      COVID-19 Support Grant (CSG): Hibah Dukungan COVID-19 memberikan bantuan keuangan kepada warga Singapura yang kehilangan pekerjaan atau mengalami kehilangan pendapatan yang signifikan akibat pandemi. Ini membantu individu dan keluarga memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memastikan tingkat keamanan pendapatan tertentu selama masa-masa sulit ini.

3.      Enhanced Workfare Income Supplement (WIS): Pemerintah meningkatkan Workfare Income Supplement, yaitu skema yang mendukung pekerja berupah rendah. Peningkatan tersebut mencakup peningkatan pembayaran tunai dan kriteria pendapatan kualifikasi yang lebih tinggi untuk memberikan dukungan pendapatan tambahan bagi pekerja yang membutuhkan.

4.      Tindakan Keringanan Sewa: Pemerintah memperkenalkan langkah-langkah keringanan sewa untuk mendukung bisnis, terutama UKM, dengan memberikan keringanan sewa untuk properti komersial yang dimiliki oleh lembaga pemerintah. Ini membantu mengurangi tekanan keuangan pada bisnis dan mendukung keberlanjutan mereka selama penurunan ekonomi.

5.      Skema Pembiayaan Perusahaan: Pemerintah memperkenalkan berbagai skema pembiayaan untuk memberi bisnis akses ke modal selama pandemi. Skema ini mencakup program pinjaman, asuransi pinjaman, dan hibah yang membantu bisnis mempertahankan operasinya, mempertahankan pekerjaan, dan meningkatkan ketahanan bisnis.

Negara yang hampir kekayaannya berasal dari bidang investasi seperti Singapura pun terpaksa berhenti sejenak dan fokus pada kebijakan baru dalam menangani krisis ekonomi ini. Oleh sebab itu keamanan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sangat tinggi agar dapat mengembalikan perekonomian Singapura stabil dan dapat kembali hidup normal yang jauh dari jarak social yang harus dilakukan oleh masyaraka, melalui kebijakan-kebijakan yang guananya menyelesaikan penyebaran COVID-19 secara massive.

5.      METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam merancang, melaksanakan, pengolah data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian tertentu. Metode Penelitian ini merupakan sebuah design atau rancang yang berisi subyek atau obyek yang akan diteliti, teknik-teknik analisis data, prosedur pengumpulan, dan analisis data yang berkenaan dengan fokus masalah tertentu. Penulis dalam penelitian ini menggunakan Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif yang berarti suatu penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, dan aktifitas social. Sehingga penulis disini mengumpulkan informasi-informasi yang akan mendukung penelitian ini.

5.2  JENIS PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan untuk menganalisa peneliti ini ialah Deskriptif yang berarti Teknik yang digunakan seorang peneliti untuk menggambarkan kenyataan situasi atau peristiwa. Dalam peneltian ini pemerintah Singapura dengan kebijakannya adalah variable dependent yaitu yang perilakunya hendak di deskripsikan atau akibat, lalu peningkatan perekonomian Singapura menjadi variable independent yaitu dampaknya terhadap unit analisa yang hendak diamati.

5.2 TEKNIK PENGUMPULAN

Penulisan melakukan analisis data dengan teknik library research atau studi pustaka, yaitu mengumpulkan data berupa informasi-informasi melalui buku, laporan, jurnal, e-book, working paper, artikel dan berita online yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Sehingga Teknik ini dapat mendukung data-data untuk menganalisa topik utama penelitian tersebut.

5        BATASAN WAKTU

Batasan waktu yang digunakan penelitian dibatasi hanya dalam kurun waktu 2020-2022, karena pandemic covid-19 teradi pada tahun tersebut, dan WHO telah memutuskan COVID-19 benar – benar di katakan aman pada 5 mei 2023 lalu.

6        ARGUMEN DASAR

Berdasarkan Kerangka Teori yaitu Sekuritisasi dalam sector keamanan ekonomi maka yang akan dianalisa ialah pengaruh kebijakan pemerintah Singapura dalam meningkatkan perekonomian pasca COVID-19, Sekuritisasi adalah pendekatan yang melibatkan pembingkaian isu sebagai masalah keamanan untuk memobilisasi tindakan dan sumber daya luar biasa untuk pengelolaannya. Dalam konteks COVID-19, sekuritisasi dapat dilihat sebagai pemerintah yang melakukan tindakan bahwa pandemi sebagai ancaman keamanan, yang kemudian memungkinkan mereka mengambil tindakan cepat dan luar biasa untuk mengatasi krisis secara efektif. Sekuritisasi dalam menanggapi COVID-19 dapat melibatkan beberapa elemen seperti tindakan darurat dengan mengamankan pandemi, pemerintah dapat menggunakan kekuatan darurat untuk menerapkan tindakan seperti penutupan akses keluar masuk negara, pembatasan perjalanan, dan jam malam. Langkah-langkah ini sering diterapkan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menahan penyebaran virus, dan mengurangi dampak pada sistem perawatan kesehatan. Alokasi Sumber Daya, Sekuritisasi memungkinkan pemerintah mengalokasikan sumber daya dengan cepat dan efisien. Ini memungkinkan pengalihan pendanaan dan tenaga kerja ke bidang-bidang penting seperti perawatan kesehatan, pengujian, pelacakan kontak, serta pengembangan dan distribusi vaksin, yang dimana dengan memanfaatkan TraceTogether untuk melakukan pelacakan COVID-19 di keseluruhan kota. Dengan berhasilnya kebijakan – kebijakan tersebut maka kehidupan normal akan kembali dengan cepat dan roda perekonomian berjalan dengan baik. Oleh sebab itu sekuritisasi Singapura dalam merespon COVID-19 berhasil dalam meningkatkan perekonomian Singapura pasca COVID-19 dengan melihat statistic PDB yang meningkat dari tahun 2020-2022, tingkat pengangguran yang rendah meskipun terdampak COVID-19 dan inflasi tercatat 5,1% terhitung pada Desember 2022.

REFERENCES

Buzan, B. (1991). People States and Fear An Agenda For International.pdf (pp. 1–272).

Cuza, A. I. (2015). Economic Security – New Approaches in the Context of Globalization.

Kumar, S., & Siddique, S. (2010). The Singapore success story: public-private alliance fot investment attraction, innovation and export development (Issue March).

Nugraha, E. P. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM MENANGGULANGI WABAH VIRUS COVID-19 DI H I KOTA MALANG.

Ole Waever, Barry Buzan, J. de W. (1998). A New Framework for Analysis.

On, W. P. (2020). White Paper On Singapore’ s Response To Covid-19: Lessons For The Next Pandemic.

Sari, R. A. P. (2022). Inovasi Pemerintah Kota Batu Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Masa Pandemi Covid 19.

Tegar, P. (2022). KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN INDONESIA TERKAIT PEMBATASAN PERLINTASAN ORANG ASING MASUK KE WILAYAH INDONESIA DI MASA PANDEMI COVID 19.

The Organization for Economic Cooperation and Development. (2020). COVID-19 crisis response in ASEAN Member States. May, 1–13.

Yang Boon Quek, Director, S. and I. (n.d.). TraceTogether Token. 3–6.