Oleh: Lutfiah Setyo Cahyani

HMPS HI Universitas Diponegoro

Sebuah Pranala

Ilmu pengetahuan adalah kerja-kerja kolektif; pembuka sederhana yang dihadirkan Meyer dan Molyneux-Hodgson (2010) dalam tulisannya yang mencoba merangkum kembali pemahaman kita atas komunitas epistemik dalam teater hubungan internasional. “Introduction: The Dynamics of Epistemic Communities” sekiranya berupaya menggambarkan konsep komunitas epistemik yang  dikonseptualisasikan oleh Haas dan Adler.

Mulanya, konsep ini diprakarsai oleh beberapa tulisan yang mencoba menerangkan keberadaan komunitas epistemik. Meyer dan Molyneux-Hodgson menyebut beberapa publikasi di sekitar 1960-1970-an, seperti Holzner (1968), Holzner dan Salmon-Cox (1977), serta Holzner dan Marx (1979). Konsep mula ini didefinisikan oleh Holzner dan Marx sebagai komunitas kerja dengan kriteria epistemik (ilmu pengetahuan) yang unggul dibanding minat atau orientasi lainnya. Dalam pemahaman atas keberadaan komunitas epistemik ini, pemahaman Holzner dan Marx ini dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang membentuk komunitas epistemik ini memiliki kesamaan keyakinan atas metode saintifik dalam produksi kebenaran.

Di kemudian hari, konsep-konsep yang diprakarsai oleh Holzner, et. al. tersebut mulai dikenalkan kembali. John Ruggie (1972) dalam “Collective Goods and Future International Collaboration” dianggap memelopori masuknya studi atas komunitas epistemik ke ranah hubungan internasional. Ruggie meminjam konsep “episteme” dari Foucault dan mengombinasikannya dengan konsep-konsep komunitas epistemik yang dibawa oleh Holzner (Antoniades, 2003). Akan tetapi, konsep komunitas epistemik masih belum mendapat perhatian pada saat itu dan baru mulai mendapatkan atensi publik di sekitar akhir 1980-an dan awal 1990-an.

Tulisan Haas pada International Organization menjadi salah satu momentum kembali dibahasnya komunitas epistemik di tengah masyarakat dunia. Memulai bahasannya melalui “Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination”, Haas turut menuliskan pemikirannya atas konsep ini  bersama Adler dalam “Conclusion: Epistemic Communities, World Order, and the Creation of a Reflective Research Program” pada 1992. Pada khususnya pemikiran Haas dan Adler inilah konsep-konsep komunitas epistemik mulai diakui sebagai suatu pendekatan alternatif dan bukan lagi semata konsep marjinal dalam studi hubungan internasional.

Dunlop (2009) pun menuliskan bahwa sejak dipromosikannya konsep komunitas epistemik oleh Haas (dan Adler) tersebut, berbagai revisi konseptual lainnya mulai bermunculan guna menguji konsep tersebut melalui pendekatan lain yang masih serupa, seperti studi komunikasi politik dan kerangka kerja koalisi advokasi. Akan tetapi, tidak banyak dari revisi-revisi konspetual tersebut yang dapat mengembalikan konsep berpikir ke bentuk aslinya (Radaelli, 1995, Dunlop 2000a, Zito 2001 dalam Dunlop, 2009); pemahaman atas mekanisme sentral dalam komunitas epistemik yang menjelaskan pengaruhnya terhadap transfer kebijakan lewat produksi pengetahuan yang menginfluensi pengambil kebijakan dalam menyusun kebijakannya (Dunlop, 2009).

Di hari ini, dapat kita lihat berbagai komunitas epistemik lahir dan berkembang serta mampu bermain peran dalam mendorong perubahan politik, baik di skala internasional maupun domestik negara-negara dunia. Namun, yang kemudian menjadi kontradiksi adalah sebagaimana Loblova (2017) menjabarkannya; kita masih mengetahui secara relatif kecil mengenai bagaimana komunitas epistemik dapat memengaruhi pengambil kebijakan dibanding pendekatan lainnya. Minimnya pemahaman atas efektivitas komunitas epistemik dibanding yang lainnya kemudian memunculkan kesukaran bagi kita untuk mengetahui mengapa satu upaya bisa berhasil dibanding upaya lainnya.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana komunitas epistemik dan peranan (efektivitas)-nya dapat dipahami. Melalui perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional, tulisan ini mencoba menjelaskan keterkaitan teori tersebut dengan konsep komunitas epistemik, khususnya yang dipublikasikan oleh Haas (dan Adler).

Rumusan Masalah

Adapun ide tulisan ini banyak terinfluensi dari “Epistemic Communities, Epistemes, and the Construction of (World) Politics” milik Antoniades (2003), namun penulis lebih berfokus pada upaya mengakumulasi referensi lain dan menginterpretasikan kembali argumentasi Antoniades ke dalam penjabaran yang berbeda. Di dalamnya, tulisan ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, di antaranya “bagaimana mendefinisikan komunitas epistemik?” dan “bagaimana konstruktivisme dapat mendefinisikan komunitas epistemik?”.

Landasan Teori

Untuk menjelaskan peranan (efektivitas) komunitas epistemik dalam kehidupan politik, baik internasional maupun domestik, tulisan ini mengacu pada teori konstruktivisme yang dipelopori oleh Alexander Wendt dan publikasi lain yang berkaitannya.

Secara umum, kehadiran konstruktivisme seringkali diasosiasikan dengan berakhirnya Perang Dingin, di mana teori-teori tradisional seperti realisme dan liberalisme gagal dalam mendefinisikan perilaku negara-negara di dunia internasional (Theys, 2018). Kegagalan tersebut dikonotasikan dengan bagaimana keduanya terlalu berfokus pada negara dan luput untuk memberi observasi secara radikal terhadap agen-agen individu. Konstruktivisme, di kemudian hari, merespon kegagalan tersebut dengan menyatakan bahwa dunia merupakan apa yang kita bentuk; the social world is of our making (Onuf, 1989 dalam Theys, 2018). Atau kalimat lain (dalam tatanan konsep yang lebih relevan) yang juga memiliki analogi serupa, “anarchy is what states make of it”; sebagaimana Wendt (1992) mengkonseptualisasikannya.

Konstruktivisme bukanlah suatu paradigma homogen, melainkan hadir melalui berbagai refleksi pemikiran yang kemudian memformulasi kerangka berpikir teori ini. Pada konteks hubungan internasional, terdapat dua premis utama yang secara garis besar mencoba merampungkan sub-disiplin paradigma ini, yaitu bahwa konstruktivisme melihat struktur interaksi manusia lebih ditentukan oleh ide-ide bersama (shared ideas) dibanding faktor-faktor material dan identitas serta kepentingan aktor-aktor dikonstruksi berdasarkan ide-ide bersama tersebut (Wendt, 1999). Dengan demikian, tidak seperti dua paradigma sebelumnya, konstruktivisme lebih menitikberatkan pandangannya pada hal-hal yang non-material dan bukan material. Dalam penjabaran lain, shared ideas tersebut akan memformulasikan realitas materil yang kemudian dipercayai oleh manusia atau masyarakat; suatu penggambaran bagaimana realitas bukanlah sesuatu yang given, melainkan dikonstruksi secara sosial.

Konstruktivisme pada dasarnya bukanlah teori di dalam politik internasional (Wendt, 1999). Paradigma ini, dalam hubungan internasional, difokuskan untuk melihat bagaimana aktor-aktor (dalam hubungan internasional) bersikap demikian akibat konstruksi sosial yang ada. Sebagaimana sebelumnya dijelaskan, konstruktivisme mengambil fokus utamanya pada faktor-faktor non-material. Setelahnya, hal tersebut dirincikan dari bagaimana konstruktivisme menjadikan identitas, norma, dan bahasa, sebagai variabel dalam mendiagnosis masalah yang ada (Rosyidin, 2015).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, konstruktivisme menekankan definisinya pada hal konstruksi sosial. Shared ideas sebagai komponen penting dalam konstruktivisme nantinya berguna untuk membentuk identitas  serta kepentingan-kepentingan yang dimaknai oleh masyarakat (Wendt, 1992 dalam Zerbe, 2020 ). Dengan kata lain, keberadaan suatu identitas ditentukan melalui interaksi sosial yang mendahuluinya (Rosyidim 2015). Proses tersebut pun akan mencipta intersubjektivitas di antaranya. Berdasarkan hal tersebut, para pemikir konstruktivis berpandangan bahwa intersubjektivitas memberi syarat adanya pemahaman bersama (shared understandings) antar aktor-aktor yang terlibat di dalam interaksi tersebut. Dengan demikian, nihilnya intersubjektivitas dalam interaksi yang ada akan menjadikan interaksi antar aktor-aktor tersebut tidak bermakna.

Komunitas Epistemik: Sebuah Konsep

Mengulang kembali apa yang sebelumnya kurang lebihnya sempat terbahas dalam pranala bahwa pemaknaan masyarakat dunia atas komunitas epistemik melalui berbagai lini masa konseptualisasi dan pendefinisian. Hingga hari ini, berbagai komunitas epistemik kita temui bergerak dalam mengawal berbagai isu dengan pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan serta riset-riset terkait. Banyak di antaranya yang berhasil dalam menginfluesi para pemegang kebijakan untuk mengambil langkah atas masyarakatnya, namun beberapa yang lain menemui kegagalan pada praktiknya (Loblova, 2017). Selanjutnya, bagian ini akan sedikit banyaknya berbicara mengenai bagaimana komunitas epistemik dilihat berdasarkan konsepnya.

Holzner dan beberapa kolega lainnya melakukan beberapa publikasi terkait komunitas epistemik selama kurun 1960-1970-an. Tulisan-tulisannya tersebut kemudian menyimpulkan pandangannya atas komunitas epistemik yang ia maknai sebagai komunitas kerja dengan kriteria epistemik (ilmu pengetahuan) yang unggul dibanding minat atau orientasi lainnya (Holzner dan Marx, 1979 dalam Meyer dan Molyneux-Hodgson, 2010). Sebab perkenalan Holzner atas komunitas epistemik secara perdana berupaya menerangkan kepada masyarakat mengenai keberadaannya, Holzner, melalui publikasinya bersama Salmon-Cox pada 1977, mengenalkan impelemntasi komunitas epistemik pada saat itu. Dengan substansi yang sebagian besarnya membahas mengenai pengembangan riset, Holzner dan Salmon-Cox menyatakan bahwa Learning Research and Development Center (LRDC) di Pittsburgh yang memulai operasinya pada 1964 merupakan bentuk komunitas epistemik. Akan tetapi, “Conceptions of Research and Development for Education in the United States” secara garis besar lebih berfokus pada komunitas epistemik di ranah pendidikan (Holzner dan Salmon-Cox, 1977) dan tidak berbicara mengenai konteks hubungan internasional di dalamnya.

Sebab Holzner dan kolega tidak secara spesifik membahas mengenai eksistensi komunitas epistemik pada ranah hubungan internasional, John Ruggie hadir untuk kemudian memperkenalkan konsep dengan beberapa kesamaan di dalamnya.  Dengan meminjam “episteme” milik Foucault serta mengolaborasikannya dengan pandangan Holzner, Ruggie memulai promosinya atas komunitas epistemik di ranah hubungan internasional–yang nyatanya belum berhasil dan hanya menjadi konsep marjinal menurut masyarakat dunia.

Peminjamannya atas “episteme” milik Foucault kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Ruggie (1975) dalam O’Brien (2003) mendefinisikan hal itu sebagai langkah dominan dalam melihat realitas sosial, seperangkat simbol dan referensi bersama, dan harapan bersama. Menurutnya, dengan mengkonstruksi realitas sosial, para aktor-aktor politik akan mengembangkan ide dan norma-norma yang mendasari suatu area isu. Apabila disusun dalam kalimat lain, Ruggie menilai bahwa komunitas epistemik semisal menciptakan suatu diskursus yang mengembangkan dan mengimplementasikan standar-standar perilaku “normal” di tengah masyarakat (atau suatu area isu) (O’Brien, 2003). “Diskursus” dimaknai Ruggie sebagai praktik di mana komunitas epistemik mempromosikan bahasa, simbol, dan mode berpikir tertentu – yang setelahnya dielaborasi oleh Keeley sebagai “mereka yang tidak menggunakan cara-cara serupa akan dilihat tidak intelek, gila, atau seminimalnya tidak memiliki kapasitas argumentasi yang akan didengar” (Keeley, 1990 dalam O’Brien, 2003). Melalui Keeley, penulis menyisipkan secara banal bagaimana interpretasi Ruggie atas Foucault bisa saja terdengar arogan, tetapi pemaknaan tersebut memiliki keterkaitan ke dalam konsep komunitas epistemik penerusnya yang dipelopori oleh Haas bahwa komunitas epistemik memiliki “shared set of normative and principled beliefs” (Haas, 1992 dalam Meyer dan Molyneux-Hodgson, 2010).

Berikutnya, bagian tulisan ini akan lebih banyak berbicara mengenai komunitas epistemik berdasarkan Haas–sebuah konsep yang memulai popularitas komunitas epistemik di ranah hubungan internasional. Menurut Haas, komunitas epistemik adalah jaringan profesional yang terdiri dari ahli-ahli terkemuka dan berkompetensi dalam domain tertentu dan memiliki klaim otoritatif atas kebijakan berbasis pengetahuan (Haas, 1992 dalam Meyer dan Molyneux-Hodgson, 2010). Berikutnya, Haas menyertakan beberapa kriteria yang sepatutnya dimiliki oleh komunitas epistemik, kurang lebihnya terdiri dari;

1.      a shared set of normative and principled beliefs which provide a value-based rationale for the social action of community members;

2.      shared causal beliefs, which are derived from their analysis of practices leading or contributing to a central set of problems in their domain and which then serve as the basis for elucidating the multiples linkages between possible policy actions and desired outcomes;

3.      shared notions of validity – that is, intersubjective, internally defined criteria for weighting and validating knowledge in the domain of their expertise; and

4.       a common policy enterprise – that is, a set of common practices associated with a set of problems to which their professional competence is directed, presumably out of the conviction that human welfare will be enhanced as a consequence.

Haas, dalam publikasinya, mengklaim bahwa komunitas epistemik lebih superior dibanding gerakan sosial sebab komunitas epistemik memiliki kesamaan pandangan atas sistem dan dasar-dasar pengetahuan konsensual, di mana gerakan sosial tidak memiliki komponen-komponen tersebut (Haas, 1992 dalam Toke, 1999). Di lain sisi, Haas bersama Adler turut menyatakan bahwa memahami komunitas epistemik perlu dilakukan dengan menghapus pandangan-pandangan yang mengindikasikan batasan dan sirkelasi terhadap politik internasional dan domestik (Haas dan Adler, 1992) sebab komunitas epistemik dapat terimplementasi pada ranah keduanya.

Konstruktivisme sebagai Perspektif Memahami Komunitas Epistemik

Bermula dari membaca “Epistemic Communities, Epistemes and the Construction of (World) Politics” milik Antoniades (2003), penulis menilai terdapat beberapa poin menarik untuk memahami lebih komunitas epistemik melalui perspektif konstruktivisme. Berbagai referensi dan publikasi lain  yang membahas komunitas epistemik pun semakin menguatkan ketertarikan tersebut dan memunculkan hipotesis sementara bahwa perspektif konstruktivisme dapat mendefinisikan peranan komunitas epistemik, begitupun sebaliknya; komunitas epistemik dapat menjadi gambaran implementasi paradigma konstruktivisme (khususnya) dalam hubungan internasional. Bagian ini akan lebih banyak berbicara mengenai poin pertama, namun beberapa argumen sederhana mengenai poin kedua akan penulis kemukakan di dalamnya.

Mengacu pada pendefinisian Haas atas komunitas epistemik di mana terdapat kesamaan pandangan merupakan umpan sederhana untuk menggali lebih dalam relevansi komunitas epistemik yang dilihat dari perspektif konstruktivisme. Haas mengimplikasikan mengenai ilmuwan/ahli tidak serta merta menghasilkan kebenaran,  melainkan mengartikulasi dimensi-dimensi realitas yang memiliki influensi besar atas sosial-politik (Toke, 1999). Artikulasi realitas pun berangkat dari kesadaran bahwa ada ketidakmungkinan bagi epistemologis untuk mengakses realitas–oleh karenanya memproduksi (artikulasi) realitas.

Pemaknaan Haas yang dikutip melalui Toke tersebut kemudian akan penulis kaitkan dengan kalimat Wendt dalam “Anarchy is What States Make of It”, yaitu “a fundamental principle of constructivist social theory is that people act toward objects, including other actors, on the basis of the meanings that the objects have for them”. Pengaitan tersebut dimaksudkan bahwa Haas mengindikasikan bahwa konfirmasi atas realitas bukanlah sesuatu yang dapat diakses, oleh karenanya artikulasi atas realitaslah yang akan menjadi kerja-kerja dari komunitas epistemik dalam mengawal upaya mendorong kebijakan terhadap pemegang kebijakan. Dengan kata lain, komunitas epistemik merespon kondisi sosial yang dilihatnya untuk kemudian memberi pemaknaan atas kondisi tersebut. Lebih lanjut dari itu, para pemegang kebijakan mendekatkan diri atas influensi komunitas epistemik dan menginternalisasi realitas yang diartikulasi oleh komunitas epistemik (melalui serangkaian proses berbasis ilmu pengetahuan) untuk kemudian diimplementasikan ke dalam kebijakannya.

Di sisi yang lain, Haas dan Adler menyatakan bahwa koordinasi kebijakan didasari oleh ekspektasi yang konsen dan mutual. Berikutnya, ekspektasi dalam politik internasional yang dimaksud berangkat dari proses interpretasi yang meliputi struktur-struktur politik dan kultural serta institusi yang “berdedikasi untuk mendefinisikan dan memodifikasi nilai-nilai serta pemaknaan atas suatu aksi (March dan Olsen, 1984 dalam Haas dan Adler, 1992). Mengaitkan kalimat tersebut, penulis akan mengutip Guzzini (2000) dalam “A Reconstruction of Constructivism in International Relations”; “the present reconstruction understands constructivism in terms both of a social construction of meaning (including knowledge), and of the construction of social reality”.

Masuk ke dalam penjelasan yang lebih koheren melalui tulisan Antoniades; di mana penulis banyak terinfluensi atas substansi utama di dalamnya. Menurut Antoniades, memahami komunitas epistemik melalui konstruktivisme dapat dilihat dari dua level. Yang pertama, melalui level kognitif. Level kognitif ini difokuskan pada peranan komunitas epistemik yang mereproduksi realitas sosial–untuk kemudian didorong ke dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa komunitas epistemik memiliki kekuatan untuk membentuk pemahaman (understandings) baru dan menginfluensi lahirnya pemahaman antar-subjek (intersubjective understandings) di mana realitas berada (Antoniades, 2003).

Pada level yang kedua, melalui level praktikal. Komunitas epistemik memiliki peranan strategis dalam konstruksi realitas sosial. Berbicara mengenai poin ini, akan banyak menyoroti kekuatan bahasa dalam membentuk realitas sosial. Komunitas epistemik kemudian menggunakan bahasa (language) untuk mempromosikan realitas sosial yang diartikulasikannya. Dengan demikian, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan “kekuatan bahasa” (language power) yang kemudian membentuk kerangka kerja konseptual atas suatu proses kebijakan (Antoniades, 2003).

Keterkaitan komunitas epistemik dan konstruktivisme dapat dilihat dari berbagai literatur lainnya Misal Adler (1991) dalam Haas dan Adler (1992) yang menyebutkan bahwa “aktor-aktor internasional” akan terdampak “seperangkat pemahaman kolektif” mengenai dunia sosial dan fisik yang ditujukan untuk proses politik yang hendak diubah.

Bergerak ke poin yang kedua; komunitas epistemik pun dapat mendefinisikan paradigma konstruktivisme dalam hubungan internasional. Sebagaimana kalimat “the social world is of our making” yang dikatakan oleh Onuf, komunitas epistemik menjadi gambaran bagaimana para ahli yang berupaya mengartikulasikan realitas untuk nantinya menjadi shared understandings. Dengan kata lain, komunitas epistemik tidak semata melihat suatu kebenaran sebagai kebenaran (bukan given); suatu argumentasi utama dari konstruktivisme.

Penutup

Dengan demikian, kembali dapat disimpulkan bahwa komunitas epistemik sebagai instrumen dalam masyarakat global dan transnasionalisme perlu dilihat secara konseptual. Komunitas epistemik yang melalui berbagai perkembangan dinilai lebih efektif dibanding beberapa pendekatan lain, misal gerakan sosial (Haas, 1992 dalam Toke 1999). Hal tersebut didasari oleh dasar epistemologi yang dipegang oleh komunitas epistemik untuk nantinya memproduksi/mengartikulas realitas. Proses penghasilan realitas tersebut pun bukan merupakan proses yang given, melainkan melalui serangkaian interpretasi dan pemahaman bersama mengenai situasi sosial untuk kemudian dipromosikan hingga ranah pembuat kebijakan. Oleh karenanya, konstruktivisme menjadi perspektif yang cukup tepat dalam melihat dinamika tersebut.

Yang kemudian perlu diperhatikan dan didiskusikan lebih lanjut adalah; apabila komunitas epistemik menekankan kedudukannya pada profesional dan ahli, apakah terdapat tendensi teknokratik dalam praktiknya. Kemudian, jika tendensi teknokratik tersebut betul ditemukan, baik secara konsep maupun praktik, apakah komunitas epistemik dapat tetap dinilai sebagai pendekatan yang efektif dalam memengaruhi kebijakan atau justru memperparah kecenderungan teknokratik dalam kehidupan politik. Hipotesis sementara dari penulis adalah komunitas epistemik secara konsep, sekecil apapun persentasenya, memiliki tendensi teknokratik sebab terdapat penekanan atas profesional dan ahli serta memiliki akses terhadap pemegang kebijakan. Akan tetapi, secara praktiknya tendensi teknokratik tersebut perlu dilihat dari masing-masing aktivitas komunitas epistemik. Apabila suatu komunitas epistemik tidak membuka partisipasi publik untuk menilai artikulasi realitas dan dorongan kebijakan yang mereka lakukan, terdapat tendensi teknokratik di dalamnya. Sebaliknya, tendensi teknokratik sukar untuk dibenarkan apabila komunitas epistemik membuka partisipasi publik pada praktiknya.

DAFTAR PUSTAKA

Meyer, M., & Molyneux-Hodgson, S. (2010). Introduction: The Dynamics of Epistemic Communities. Sociological Research Online, 15(2), 1–7. doi:10.5153/sro.2154. Diakses pada 6 April 2022.

Andreas Antoniades. (2003). Epistemic Communities, Epistemes and the Construction of (World) Politics. Global Society, 17:1, 21-38, DOI: 10.1080/0953732032000053980. Diakses pada 6 April 2022.

Claire A. Dunlop (2009) Policy transfer as learning: capturing variation in what decision-makers learn from epistemic communities, Policy Studies, 30:3, 289-311, DOI:10.1080/01442870902863869. Diakses pada 7 April 2022.

Löblová, O. (2017). When Epistemic Communities Fail: Exploring the Mechanism of Policy Influence. Policy Studies Journal, 46(1), 160–189. doi:10.1111/psj.12213. Diakses pada 7 April 2022.

Theys, Srina. (2018). Introducing Constructivism in International Relations Theory. Diakses pada 7 April 2022 dari Introducing Constructivism in International Relations Theory (e-ir.info)

Wendt, A. (1999). Social Theory of International Politics (Cambridge Studies in International Relations). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511612183. Diakses pada 7 April 2022.

Rosyidin, Muhammad. (2015). Mengapa Identitas Kolektif Penting Bagi ASEAN? Relevansi Pendekatan Konstruktivisme dalam Mendiagnosis Kegagalan ASEAN dalam Isu Rohingya. Diakses pada 7 April 2022 dari  https://www.researchgate.net/publication/316076250_Mengapa_Identitas_Kolektif_Penting_Bagi_ASEAN_Relevansi_Pendekatan_Konstruktivisme_dalam_Mendiagnosis_Kegagalan_ASEAN_dalam_Isu_Rohingya

Zerbe, Noah. (2020). Critical Theory – Constructivism. Diakses pada 7 April 2022 melalui (1870) critical theory constructivism noah - YouTube

Holzner, B., & Salmon-Cox, L. (1977). Conceptions of Research and Development for Education in the United States. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 434(1), 88–100. doi:10.1177/000271627743400107

O’Brien, Ruth. (2003). From a Doctor’s to a Judge’s Gaze: Epistemic Communities and the History of Disability Rights Policy in the Workplace, Polity, 305(3), 326–346. Diakses dari https://sci-hub.ru/https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/POLv35n3ms3235522 pada 7 April 2022.

Toke, D. (1999). Epistemic Communities and Environmental Groups. Politics, 19(2), 97–102. doi:10.1111/1467-9256.00091. Diakses pada 7 April 2022.

Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics. Cambridge University Press. 46(2). 391–425. DOI: 10.1017/S0020818300027764. Diakses pada 7 April 2022.

Adler, E., & Haas, P. (1992). Conclusion: Epistemic Communities, World Order, and the Creation of a Reflective Research Program”.  International Organization. 46(1). 367–390. DOI: 10.1017/S0020818300027764 ·Diakses pada 7 April 2022. 

Timon Studler via Unsplash. https://unsplash.com/photos/ABGaVhJxwDQ