ABSTRAK

Transisi kekuatan dari suatu sistem ke sistem lain akan dapat menimbulkan banyak perubahan dalam variabel dan mekanik sistem tersebut. Dalam kala kekuatan negara, jika suatu negara menggantikan sistem pemerintahannya ke sistem pemerintahan lain, dalam tempo waktu yang cepat pula, maka akan mengakibatkan banyak perubahan dan dampak yang drastis terhadap negara tersebut. Pendudukan Taliban dalam Afghanistan yang telah merobak dan menggantikan sistem pemerintahan telah tentu akan mengakibatkan banyak dampak terhadap sektor-sektor kehidupan di Afghanistan. Dari sektor ekonomi dimana secara total membeku, sektor sosial-budaya yang reformasi hak perempuan di Afghanistan telah dikembalikkan kepada masa dulu, dan pemerintahan yang telah- oleh para Taliban tersebut.

PENDAHULUAN

    Taliban merupakan suatu gerakan organisasi militer yang terbentuk di kawasan Afghanistan pada tahun 1994 dimana memiliki ideologi yang menggabungkan sistem Syariat Sharia dengan prinsip-prinsip fundamental kelompok Deobandi. Pada tahun 2021, setelah Amerika menarik pasukannya dari Afghanistan, kelompok Taliban melakukan gerakan agresif yang cepat dimana dapat menguasai mayoritas kota-kota besar Afghanistan dan pada tanggal 15 Agustus dapat menguasi ibu kota Afghanistan, Kabul. Dengan menguasai ibu kota dan mayoritas kota di Afghanistan tersebut, bisa dikatakan bahwa Taliban telah dengan secara penuh menguasai Afghanistan. Oleh karena itu Taliban telah menerapkan prinsip-prinsip utamanya terhadap sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial di Afghanistan secara mudah dan cepat.

DAMPAK KEDUDUKAN TALIBAN

SEKTOR EKONOMI

     Awal dari penguasaan Taliban di Afghanistan pada tanggal 15 Agustus telah menghadirkan banyak dampak terhadap perekonomian Afghanistan, dimana sistem perbankan internal secara cepat membeku, dan akses peruangan susah untuk didapatkan. Afghanistan sebelum diduduki oleh Taliban juga memiliki perekonomian yang sangat rapuh, dimana 40% perkembangan ekonomi berasal dari bantuan luar negeri, dan oleh dudukan Taliban tersebut, alur bantuan luar negeri secara cepat ditutup oleh negara-negara yang membantu.

        Dikarenakan sistem perbankan di Afghanistan secara efektif tutup dan alur peruangan juga yang susah didapatkan, komoditas-komoditas kehidupan di Afghanistan tidak hanya susah didapatkan tetapi juga dijual dengan harga yang mahal. Oleh itu banyak masyarakat di Afghanistan menjual barang-barang perabotan rumah mereka untuk dapat membeli komoditas makanan, minuman, dan keperluan primer lainnya. (Nagesh, 2021)

SEKTOR SOSIAL BUDAYA

        Sebelum Taliban menguasai Afghanistan, kehidupan sosial budaya di Afghanistan sedang dalam masa transisi untuk mereformasi kebijakan dan hak perempuan dimana dapat mendapatkan posisi dalam lingkup politik serta juga dapat berposisi yang adil dengan laki-laki. Telah ada beberapa pemimpin Afghanistan yang ingin meningkatkan posisi perempuan sebelum masa rezim Taliban 2021. Dari Emir Amanullah Khan yang melakukan beberapa reformasi terhadap perkembangan budaya perempuan pada tahun 1919,  Jeneral Mohammad Daud yang pada masa perdana menteriannya dia membolehkan perempuan Afghanistan untuk dapat tidak menggunakan burka mereka di lingkup publik sejak tahun 1959, dan juga pada masa pemerintahan Presiden Daud pada tahun 1970-an yang dimana telah membolehkan perempuan untuk bekerja di bidang kesehatan, edukasi, pegawai negeri, serta juga kepolisian. (Saroha & Singh, 2020). Tetapi dengan diktat prinsip Taliban yang memposisikan laki-laki lebih besar daripada perempuan, ketika Taliban menguasai Afghanistan mereka memaksa para perempuan untuk tidak lagi bekerja dan harus menggunakan burka ketika di lingkup publik. Serta juga edukasi para perempuan dibataskan dan tidak dapat melanjutkan edukasi mereka. Secara efektif mengembalikan reformasi perkembangan hak asasi perempuan di Afghanistan kepada zaman sebelum perang dunia pertama.

SEKTOR POLITIK KEAMANAN

        Sebelum Taliban berhasil menduduki Afghanistan Kembali, negara Afghanistan itu sendiri merupakan negara demokrasi konstitusional dengan Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan. Majelis Nasional memiliki dua kamar yang terdiri dari Wolesi Jirga (majelis rendah) dan Meshrano Jirga (majelis tinggi). Di bawah konstitusi 2004, pemilihan Presiden negara dan Wolesi Jirga masing-masing diadakan setiap lima tahun. Seluruh Afghanistan bertindak sebagai pemilih tunggal untuk memilih Presiden Afghanistan. Pemilihan terakhir pada tahun 2019. Kabinet terdiri dari Presiden, dua Wakil Presiden (tidak dipilih secara langsung, tetapi bagian dari tiket calon presiden). Namun tentunya sistem pemerintahan Afghanistan akan mengalami perubahan setelah Taliban kembali memimpin Afghanistan. 

        Anggota Dewan Pimpinan Taliban mengatakan, sistem politik Taliban di masa lalu sangat jauh berbeda dengan yang sekarang, dan era baru politik Taliban tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Jalaluddin Shinwari dalam wawancara dengan media Iran, Iranpress mengatakan, “Undang-Undang Dasar Afghanistan adalah Al Quran, sunnah, ijma, dan qiyas, dan rencana perubahan beberapa pasal UUD bukan hanya keinginan Taliban, tapi seluruh gerakan politik Afghanistan.”. Anggota Dewan Pimpinan Taliban terkait hubungan dengan negara-negara tetangga Afghanistan khususnya Pakistan dan Iran menjelaskan, “Taliban menginginkan hubungan yang baik dengan Iran, Cina, Rusia dan juga Pakistan.”Statemen Jalaluddin Shinwari tentang amandemen UUD Afghanistan menunjukkan bahwa Taliban memang bermaksud mengubah konstitusi negara ini sesuai dengan keinginannya dalam pemerintahan baru.

          Namun demikian, Shinwari kali ini menekankan bahwa perubahan UUD Afghanistan adalah tuntutan seluruh kelompok politik, dan perubahan ini bukan hanya keinginan Taliban. Amandemen UUD termasuk tuntutan Taliban sepanjang perundingan damai dengan pemerintahan terdahulu Afghanistan yang gagal. Meski Shinwari tidak menjelaskan pasal mana dari UUD Afghanistan yang akan dihapus atau ditambah oleh Taliban, namun dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan terdahulu kelompok ini, kemungkinan pasal yang akan dihapus adalah mengenai sistem pemerintahan presidensial yang berlaku di Afghanistan, pasal tentang pemilu dan sistem republik, sementara pasal yang akan ditambahkan adalah mengenai pemerintahan Islam. (Fira, 2021)

Berdasarkan artikel yang dimuat dalam CNN Indonesia pada 19 Agustus 2021 menyebutkan bahwa, salah satu juru bicara Taliban menjelaskan bahwa pemimpin Taliban, Haibatullah Akhundzada, diperkirakan akan memegang jabatan yang mengawasi dewan-dewan tersebut. Jabatan itu mirip dengan presiden. Namun, jabatan presiden sendiri diperkirakan bakal dipegang oleh salah satu wakil Akhundzada dalam struktur kepemimpinan Taliban.Dalam struktur saat ini, pemimpin Taliban memiliki tiga deputi, yaitu anak Mullah Omar, Mawlavi Yaqoob; pemimpin jaringan Haqqani, Sirajuddin Haqqani; dan kepala bidang politik, Abdul Ghani Baradar. Namun, belum diketahui yang bakal ditunjuk jadi presiden.Kini, Taliban juga mengajak mantan pilot dan anggota militer Afghanistan untuk bergabung dengan pemerintahan mereka. Para pemimpin Taliban diperkirakan akan menetapkan sistem pemerintahan baru pada akhir pekan ini. Meski sistem pemerintahan belum jelas, Hashimi menegaskan pihaknya tak akan menerapkan demokrasi.

Dapat dilihat bagaimana perubahan pemerintahan yang terjadi di Afghanistan ini sebelum dan juga setelah Taliban kembali memimpin Afghanistan. Terdapat hal yang menarik juga dari perubahan dalam bidang pemerintahan ini. Perlu diketahui juga bahwa Hashmat Ghani, saudara laki-laki dari Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang digulingkan, mengatakan dia telah menerima pengambilalihan negara oleh Taliban tetapi telah menyerukan pembentukan pemerintahan yang inklusif. Berbicara kepada Al Jazeera dari rumahnya di Kabul barat pada hari Sabtu, Ghani mengatakan mengakui tatanan baru di Kabul adalah kebutuhan "bagi rakyat Afghanistan". Nampaknya adik dari presiden Afghanistan ini terlihat dapat menerima pemerintahan Taliban di Afghanistan ini.  (Latifi, 2021)

KESIMPULAN

Pendudukan Taliban dalam Afghanistan yang telah merobak dan menggantikan sistem pemerintahan telah tentu akan mengakibatkan banyak dampak terhadap sektor-sektor kehidupan di Afghanistan. Dari sektor ekonomi, sosial budaya dan tentunya pemerintahan di Afghanistan. Dalam sektor ekonomi sistem perbankan internal secara cepat membeku, dan akses peruangan susah untuk didapatkan. Bidang sosial budaya ketika Taliban menguasai Afghanistan mereka memaksa para perempuan untuk tidak lagi bekerja dan harus menggunakan burka ketika di lingkup publik. Serta juga edukasi para perempuan dibataskan dan tidak dapat melanjutkan edukasi mereka. Secara efektif mengembalikan reformasi perkembangan hak asasi perempuan di Afghanistan kepada zaman sebelum perang dunia pertama. Dalam pemerintahan sendiri Taliban menyebutkan akan sepenuhnya menerapkan sistem pemerintahan Islam.

REFERENSI

Fira. (2021, September 8). Inikah Sistem Politik Baru Pemerintah Taliban? Retrieved from ObsessionNews: https://www.obsessionnews.com/inikah-sistem-politik-baru-pemerintah-taliban/

Latifi, A. M. (2021, Agustus 21). Afghans need to accept Taliban rule, says Hashmat Ghani. Retrieved from Al Jazeera: https://www.aljazeera.com/news/2021/8/21/afghans-need-to-accept-taliban-rule-says-hashmat-ghani

Nagesh, A. (2021, August 25). Afghanistan's economy in crisis after Taliban take-over. Retrieved from BBC News: https://www.bbc.com/news/world-asia-58328246

Saroha, A., & Singh, A. K. (2020). Continuum of Taliban Repression and Endangered Women’s Rights in Afghanistan. NIU International Journal of Human Rights Vol 7, 361-380.