loading...

Etnis Rohingya Pasca Kudeta Militer di Myanmar : Antara Harapan dan Kesengsaraan

“Mereka kini memandang militer sebagai musuh bersama. Agama dan ras bukan lagi masalah. Setiap orang kini memikirkan kemanusiaan.”

-Nay San Lwin-

Pendahuluan

            Etnis Rohingya adalah sebuah etnis minoritas yang sering mendapatkan diskriminasi dan tindakan nonhumanis lainnya oleh pihak pemerintah Myanmar. Sebagai etnis minoritas, apalagi memiliki perbedaan agama terhadap etnis mayoritas, memberikan kesempatan konflik yang cukup besar untuk kemungkinan terjadi. Hal ini terbukti dan berlaku bagi etnis Rohingya yang menganut agama Islam berada di tengah-tengah etnis mayoritas yang beragama Budha di Myanmar. Selain itu, konflik yang juga pernah berlangsung dan disebabkan oleh perbedaan agama terjadi antara konflik Israel-Palestina antara Islam dengan Yahudi dan konflik di Irlandia Utara antara Katolik dan Protestan (Siba, 2018).  Konflik yang terjadi antara pemerintah Myanmar dan etnis Rohingya bukanlah persoalan baru. Ditelaah dari sejarahnya, etnis Rohingya telah memiliki konflik dengan pemerintahan Myanmar dimulai ketika pemerintah Junta Militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1962, ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta sekaligus menjadikan dirinya sebagai presiden. Pada masa pemerintahan rezim Jenderal Ne Win, terjadi berbagai bentuk diskriminasi terhadap etnis Rohingya. Selanjutnya, konflik dan diskriminasi tidak hanya berhenti sampai di sana, konflik terus berjalan dan semakin terekskalasi di tahun 2012 karena adanya bentuk balas dendam antaragama Budha dan Islam.

            Kudeta militer yang terjadi di Myanmar saat ini merupakan sejarah kelam yang kembali terulang dan bahkan dengan pola yang sama. Konflik berkepanjangan yang dialami oleh etnis Rohingya seolah-olah tidak kunjung selesai. Setelah etnis Rohingya mendapatkan status stateless atau tidak mempunyai kewarganegaraan, etnis Rohingya diharuskan kembali menghadapi rezim militer yang merupakan aktor sejarah kelam dibalik diskriminasi dan konflik yang dialami oleh etnis Rohingya di Myanmar. Sementara itu, karena status stateless yang didapatkan oleh etnis Rohingya, mengakibatkan etnis Rohingya saat ini berada pada pengungsian Bangladesh. Saat terjadi kudeta militer di Myanmar, ternyata pada saat yang bersamaan pihak Bangladesh akan melakukan repatriasi atau pemulangan kembali etnis Rohingya ke Myanmar (Wijaya, 2021). Akan tetapi, hal ini kembali menjadi perdebatan karena masyarakat pengungsi etnis Rohingya menolak dengan alasan keselamatan (DW, 2021). Nampaknya, etnis Rohingya masih memiliki trauma buruk terhadap apa yang pernah mereka alami sebelumnya, khususnya terhadap rezim militer.

            Kudeta militer yang terjadi di Myanmar tidak hanya mengakibatkan hilangnya asa bagi etnis Rohingya untuk diterima kembali di Myanmar. Hal sebaliknya juga terjadi akibat adanya kudeta Militer ini, yaitu solidaritas masyarakat Myanmar untuk etnis Rohingya. Solidaritas ini dapat dilihat ketika terjadinya demonstrasi untuk mengembalikan pemerintahan yang sah dari kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar. Ini adalah harapan bagi etnis Rohingya untuk dapat diterima kembali di Myanmar. Bentuk solidaritas dan ajakan dalam melindungi etnis Rohingya yang disampaikan saat demonstrasi menentang kudeta militer merupakan bentuk harapan dan masa depan baru bagi etnis Rohingya. Melalui artikel ini, akan dijelaskan perjalanan etnis Rohingya sebagai sebuah etnis minoritas yang sering mendapatkan diskriminasi, serta akan dijelaskan rasionalisasi masa depan etnis Rohingya di Myanmar. Apakah kudeta militer ini adalah bentuk dari harapan masa depan atau kesengsaraan dari etnis Rohingya di Myanmar.

Awal Mula Konflik Etnis Rohingya di Myanmar

            Myanmar adalah sebuah negara yang terbagi menjadi tujuh negara bagian berdasarkan etnis minoritas. Myanmar memiliki ibukota di Yangon dan berada di antara negara Tiongkok, Laos, India, Thailand, dan Bangladesh. Myanmar memiliki 135 kelompok etnik yang masing-masing memiliki budaya dan bahasanya sendiri-sendiri. Akan tetapi, etnis yang terbesar di Myanmar adalah etnis Burma yang menganut agama Buddha Theravada (Saba, 2021). Rohingya sebagai etnis minoritas berada di wilayah Rakhine. Banyaknya kelompok etnik yang berada di Myanmar tentu mengakibatkan Myanmar tidak jauh dari sebuah konflik. Apalagi nantinya etnis minoritas dianggap mengganggu kenyamanan suatu wilayah mayoritas, maka konflik akan sulit terelakkan untuk terjadi (Raharjo, 2015).

            Peristiwa konflik dan diskriminasi di Myanmar dialami oleh etnis minoritas Rohingya. Hal ini berawal ketika pemerintahan Junta Militer di bawah Jenderal Ne Win merebut kekuasaan dan saat yang bersamaan, politik diskriminasi terhadap etnik minoritas mulai diberlakukan. Rezim Ne Win menganggap bahwa etnis Rohingya sebagai sebuah ancaman sehingga dilaksanakanlah sebuah operasi untuk menumpas pergerakan separatis dan mengontrol penduduk Rohingya pada tahun 1978 sekaligus mengakibatkan hijrahnya etnis Rohingya ke Bangladesh (Triono, 2014). Selanjutnya, konflik kembali menguat ketika tahun 1982 muncul kebijakan baru, yaitu  Burma Citizenship Law (BCL), yaitu Rohingya tidak mendapat kewarganegaraan, hak atas tanah, dan pendidikan serta pekerjaan yang layak dan cukup (Mizty, 2014). Kebijakan ini adalah suatu upaya untuk mempengaruhi gaya hidup etnis Rohingya yang beragama Islam untuk pindah ke Buddha atau biasa juga dikenal sebagai burmanisasi.

            Berakhirnya era Ne Win di tahun 2000 bukan berarti mengakhiri penderitaan etnis Rohingya dari konflik dan diskriminasi. Sebagai etnis yang telah mendapatkan status stateless atau tidak mempunyai kewarganegaraan, penderitaan akan sulit berakhir kecuali adanya solidaritas dari elemen-elemen Myanmar untuk etnis Rohingya. Konflik dan diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya kembali memuncak pada bulan Juli 2012, ketika terjadinya pembakaran besar-besaran terhadap perumahan yang dihuni oleh etnis Rohingya serta penyerangan yang dilakukan antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya (Triono, 2014). Ada banyak faktor yang memicu terjadinya konflik tersebut, mulai dari kecemburuan sosial etnis Rakhine dengan etnis Rohingya, etnis minoritas Rohingya dianggap mengganggu dan mengurangi hak lahan dan ekonomi etnis Rakhine, dan terjadinya  kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap perempuan Buddha yang diduga dilakukan oleh laki-laki Muslim dan kemudian dibalas dengan pembunuhan 10 orang laki-laki Muslim (Raharjo, 2015).

            Setelah konflik kembali memanas, diskriminasi dan tindakan nonhumanis terhadap etnis Rohingya tidak ada henti-hentinya. Berikut adalah tindakan diskriminasi dan nonhumanis yang diterima etnis Rohingya akibat konflik yang memuncak di tahun 2012, sebagai berikut :

1.   Tahun 2012 merupakan puncak konflik yang mengakibatkan 98 orang terbunuh, 123 terluka, 5.338 rumahnya dibakar, dan 75.000 mengungsi. Konflik itu terus memanas sehingga jumlah korban tahun 2012 terus mengalami peningkatan, yaitu 140.000 etnis Rohingya memilih untuk mengungsi sedangkan 120.000 lainnya memilih untuk tetap tinggal di Rakhine dan hampir 200 orang meninggal dunia.

2.   Tahun 2013 para pengungsi yang telah menetap di Bangladesh memilih untuk meninggalkan Bangladesh serta 3.000 di antara memilih untuk mengungsi ke Malaysia, Indonesia, dan Thailand.

3. Tahun 2014 adanya penyerangan dari gerombolan etnis Rakhine yang mengakibatkan pembunuhan dan dievakuasi 300 orang serta 140.000 orang terlantar.

4.    Tahun 2015, 700.000 etnis Rohingya dirampas haknya, yaitu tidak diakui sebagai warga Negara Myanmar. Sedangkan 30.000 anak muslim harus kehilangan pendidikan serta tempat untuk belajar. Adapun total sekitar 2000 orang yang meninggal di laut akibat melarikan diri untuk mengungsi.

5.   Tahun 2016, pada bulan Oktober 2016 telah terjadi serangan militer oleh etnis Rakhine yang melakukan pembalasan berupa pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran yang mengakibatkan 100.000 melarikan diri ke Bangladesh.

6.   Tahun 2017 merupakan tahun dengan jumlah kekerasan terbanyak selama konflik etnis Rohingya berlangsung. Sebanyak 9.000 orang meninggal sejak 25 Agustus sampai 24 September. Namun, konflik itu terus mengalami peningkatan. Akhir September meningkat menjadi 13.759 orang meninggal termasuk 1.000 anak usia di bawah 5 tahun. Untuk persentasenya: 69% kematian karena kekerasan, 9% rumah dibakar hingga korban meninggal dan 5% dipukuli sampai mati. Untuk anak-anak di bawah 5 tahun: 59% tertembak, 15% dibakar sampai mati, 7% dipukul hingga mati dan 2% meninggal karena ledakan ranjau darat .

Pola yang sama juga terjadi di tahun-tahun berikutnya. Konflik dan diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya seolah-olah tidak ada habisnya. Walaupun banyak aktivis kemanusiaan Myanmar yang membawa isu ini ke ranah internasional, tetapi pihak pemerintah Myanmar berdalih bahwa apa yang terjadi adalah urusan internal negaranya. Selain itu, para aktivis atau aktor yang mendukung perlindungan etnis Rohingya juga sering kali mendapatkan ancaman dari masyarakat Myanmar. Hal ini membuktikan bahwa etnis Rohingya bukan hanya tidak diterima dari segi administrasi oleh pemerintah tetapi juga tidak diterima oleh masyarakat Myanmar. Hal ini tentunya akan semakin mempersulit harapan etnis Rohingya untuk kembali ke negaranya dengan damai dan  sejahtera tanpa konflik dan diskriminasi. Akan tetapi, setelah adanya kudeta militer yang baru-baru ini terjadi, harapan etnis Rohingya untuk kembali ke Myanmar mulai terlihat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat Myanmar dalam berdemonstrasi menuntut keadilan dan perlindungan kemanusiaan bagi etnis Rohingya. Ini mengindikasikan bahwa etnis Rohingya diterima oleh masyarakat Myanmar.

 

Kekuasaan Rezim Militer Setelah Kudeta Militer Memusnahkan Harapan Etnis Rohingya Untuk Kembali ke Myanmar

Lantas, bagaimana nasib etnis Rohingya pasca terjadinya kudeta militer yang terjadi di Myanmar ? Seperti yang dituliskan di atas, masyarakat Myanmar sejatinya tidak hanya berdemonstrasi untuk menegakkan demokrasi di Myanmar, tetapi juga mereka menuntut keadilan dan perlindungan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Apa daya demonstrasi penuntutan tersebut masih jauh panggang dari api. Nyatanya, pihak militer justru melakukan operasi di wilayah Rakhine. Sebetulnya, jika ditinjau dari kacamata politik, kudeta ini justru menimbulkan secercah harapan bagi kaum Rohingya, lantaran junta militer Myanmar telah merangkul Partai Nasional Arakan (Arakan National Party/ANP) yang merupakan partai lokal yang berbasis di Rakhine untuk menjadikan mereka tergabung ke dalam parlemen dan diberikan hak untuk menunjuk perwakilan mengenai isu-isu Rohingya. Namun, hal ini justru menimbulkan polemik baru lantaran sebanyak 47 Lembaga sipil yang berdomisili di Rakhine justru mendesak agar ANP segera menarik diri mereka dari undangan junta militer tersebut.

Akibat dari polemik baru ini, etnis Rohingya kini hidup dibawah ketidakpastian, mereka sekarang hidup terlunta-lunta di kamp pengungsian yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Rencana untuk memulangkan mereka kembali dari Bangladesh ke Myanmar pun kian hari kian menyusut akibat dampak dari peristiwa kudeta ini. Rencana repatriasi mereka pun kini terancam gagal, hal ini lantaran rencana repatriasi ini bergantung pada keputusan militer dan hal ini sedikit banyak memberikan kekhawatiran tersendiri bagi kaum Rohingya, mereka beranggapan jika repatriasi tetap dilakukan mereka khawatir pihak militer Myanmar akan tetap menyiksa mereka.

Sementara itu, di dunia internasional sendiri, PBB mengaku jika kudeta yang terjadi di Myanmar bisa berpotensi menambah buruk keadaan kaum Rohingya di wilayah Rakhine. Hal ini cukup beralasan mengingat mulai 2 Februari 2021 data menunjukkan ada sekitar 600.000 orang Rohingya yang masih terisolasi di wilayah Rakhine sementara sebanyak 120.000 orang tercatat ditahan di kamp konsentrasi yang menyebabkan mobilitas mereka terbatas dan hak mereka atas kesehatan serta pendidikan pun terbatas (Titiyoga, 2021). Menanggapi kekhawatiran ini, Dewan Keamanan PBB telah mengadakan rapat dan membahas mengenai nasib etnis Rohingya pasca kudeta militer Myanmar (TimDetik.com, 2021).


Solidaritas Masyarakat Myanmar dalam Memprotes Kudeta Militer untuk Melindungi Etnis Rohingya

Demonstrasi yang berlangsung di Myanmar juga sedikit disisipi unsur solidaritas oleh warga Myanmar terhadap kaum Rohingya (Bonasir, 2021). Tidak hanya Rohingya, muslim sebagai agama minoritas di sana juga bersatu dalam demonstrasi menentang kudeta yang terjadi. Banyak dari aktivis Myanmar yang mengedepankan unsur persatuan dalam demonstrasi mereka dan mulai meninggalkan prejudis dan unsur kebencian terhadap kaum-kaum minoritas di Myanmar, termasuk etnis Rohingya. Kini mereka berada dalam satu koridor untuk kembali mengamankan demokrasi di Myanmar yang lumpuh. Kini para etnis mayoritas seperti etnis Bamar, Shan, Mon, dan Rakhine mulai membuka diri dengan etnis minoritas, seperti Rohingya, Chin, dan Karen. Bahkan, mereka khususnya etnis Bamar telah menolak dugaan kekejaman yang dilakukan oleh Etnis Rohingya yang dituduhkan oleh Tatmadaw.

Melalui solidaritas yang dilakukan oleh masyarakat Myanmar maka diskriminasi dan tindakan nonhumanis yang kerap diterima oleh etnis Rohingya akan sedikit berkurang. Selain itu, aktivis-aktivis Myanmar yang dahulu mendapatkan ancaman karena membela etnis Rohingya di tingkat internasional, tetapi saat ini mulai mendapatkan banyak pujian dan apresiasi oleh masyarakat Myanmar. Oleh karena itu, kudeta militer yang terjadi di Myanmar juga merupakan sebuah harapan bagi etnis Rohingya untuk diterima kembali di negaranya sendiri, yaitu Myanmar.

 

Kesimpulan

            Kudeta militer yang terjadi di Myanmar merupakan peristiwa yang sudah kerap terjadi di negara ini. Permasalahan etnis, konflik agama, dan diskriminasi kaum minoritas juga bukan hal baru bagi masyarakat Myanmar. Salah satu etnis yang sering mendapatkan tindakan diskriminasi dan nonhumanis oleh pemerintah Myanmar adalah etnis Rohingya. Bahkan, etnis Rohingya mendapatkan status stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan dikarenakan konflik yang pernah menimpa etnis ini dengan rezim junta militer di tahun 1978 di bawah kepemimpinan rezim Ne Win. Kudeta militer yang kembali terjadi di Myanmar di tahun 2021, mengakibatkan etnis Rohingya mengingat kenangan buruk sejarahnya di masa lalu.

Kudeta yang terjadi untuk merebut kekuasaan pemerintahan yang sah oleh pihak militer Myanmar atau Tatmadaw memberikan dilematika terhadap posisi etnis Rohingya saat ini di Myanmar. Kudeta militer bisa memberikan hilangnya harapan bagi etnis Rohingya untuk kembali ke negaranya sendiri karena berdasarkan sejarah, bahwa diskriminasi dan tindakan non humanis yang dialami oleh etnis Rohingya disebabkan oleh pihak militer. Sementara itu, saat ini pihak militer menguasai Myanmar sehingga repatriasi yang akan dilakukan pihak Bangladesh ke Myanmar untuk etnis Rohingya mengalami hambatan. Akan tetapi, kudeta militer ini juga memberikan secercah harapan bagi etnis Rohingya untuk bisa kembali ke negaranya. Hal ini disebabkan oleh terlihatnya solidaritas masyarakat Myanmar saat berdemonstrasi terhadap penegakan demokrasi untuk turut serta menyuarakan perlindungan terhadap etnis Rohingya. Kejadian solidaritas ini memberikan harapan bagi etnis Rohingya untuk diterima kembali di negaranya terutama diterima oleh masyarakat Myanmar. Dengan demikian, kudeta militer di Myanmar memberikan dilematika terhadap posisi etnis Rohingya, apakah diterima kembali ke negaranya atau akan selamanya menetap di negeri orang sebagai etnis dengan status stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan.


Oleh : ACADEMIA KOMAHI UNSOED


Daftar Pustaka

 

Bonasir, R. (2021). Ketika umat Islam dan Buddha di Myanmar bersatu menentang kudeta militer: Kami semua kini bersaudara, satu keluarga. bbc.com. https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56563850

DW. (2021). Pengungsi Rohingya Semakin Takut ke Myanmar Setelah Kudeta. Dw.Com. https://www.dw.com/id/pengungsi-rohingya-takut-kembali-ke-myanmar-setelah-kudeta/a-56436655

Mitzy, I. G. (2014). Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar. Indonesian Journal of International Studies, 1(2).

Raharjo, N. S. I. (2015). Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar. Jurnal Kajian Wilayah, 6(1).

Siba, A. M. (2018). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human RIght Violations On Rohingya Conflict. Islamic World Politics, 2(2), 368–384.

Tim Detik.com. (2021). Nasib Muslim Rohingya Bikin Khawatir PBB Gara-gara Kudeta. detikNews.https://news.detik.com/internasional/d-5359014/nasib-muslim-rohingya-bikin-khawatir-pbb-gara-gara-kudeta/2

Titiyoga, G. W. (2021). Nasib Pengungsi Rohingya dan Etnis Minoritas Myanmar yang Makin Suram setelah Kudeta Militer. majalah.tempo.co. https://majalah.tempo.co/read/internasional/162669/nasib-pengungsi-rohingya-dan-etnis-minoritas-myanmar-yang-makin-suram-setelah-kudeta-militer

Triono. (2014). Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Konflik Etnis Rohingya. Jurnal TAPIs, 10(2).

Wijaya, I. (2021). Bangladesh dan Myanmar Setuju Repatriasi Pengungsi Rohingya. Idn Times. https://www.idntimes.com/news/world/ifan-wijaya/bangladesh-dan-myanmar-setuju-repatriasi-pengungsi-rohingya-c1c2/2

0 Comments

Leave a comment