loading...

Berbicara Tentang Lingkungan di Masa Pandemi: Sebuah Krisis Multidimensi

Dalam Laporan Eksekutif Ekologi Nasional WALHI, terdapat banyak sekali kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita (WALHI, 2014). Baik yang sudah terjadi, maupun yang hingga hari ini masih berlangsung. Pada akhirnya, semua kerusakan tersebut akan berdampak pada kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Dan jika tidak dihentikan, maka akan menyebabkan krisis yang multidisiplin. Dikatakan demikian karena sekuensi kerusakan lingkungan, baik itu akibat alam atau ulah manusia, akan menuntun kita pada krisis iklim. Krisis iklim, seperti yang kita ketahui bersama, tidak hanya berdampak pada lingkup ekologi dan alam saja, melainkan turut merusak elemen-elemen lain yang bersinggungan dengannya, termasuk ekonomi, politik, sosial, hingga budaya.

Di tahun 2021 ini kita dihadapkan dengan banyaknya kerusakan dan eksploitasi lingkungan, mulai dari yang terjadi dalam negara kita, hingga fenomena-fenomena lain yang terjadi di banyak belahan dunia. Di Indonesia sendiri, banyak ragam kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, baik itu untuk kepentingan pribadi, kelompok, korporasi, maupun negara. Ulah manusia tersebut, di antara lain berupa pembukaan lahan sawit yang terlalu masif, seperti yang terjadi di daerah Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Banjir besar yang terjadi di daerah tersebut, setelah diselidiki oleh pemerintah serta para peneliti, ternyata faktor terbesar disebabkan oleh masifnya pembakaran hutan yang ditujukan untuk pembukaan lahan kelapa sawit, di samping tingginya curah hujan yang lebih dai 100 mm perhari (BBC Indonesia, 2020). Kendati demikian, pemerintah setempat cukup abai ditandai dengan pemberian izin kepada korporasi untuk membuka lahan baru, meskipun sudah diperingatkan para peneliti, di antaranya kajian geologi dari Guru Besar Teknik Geologi Universitas Hasanuddin, yang juga merupakan ketua Pusat Studi Kebencanaan (Maulana, 2019).

Selain yang terjadi di Luwu Utara tersebut, sebenarnya masih banyak kasus-kasus lain yang dilakukan oleh oknum ataupun mafia, seperti halnya pencemaran limbah yang dilakukan oleh pabrik, pembakaran hutan yang ditujukan untuk membuka lahan baru, penebangan ilegal, pertambangan pasir ilegal, dan masih banyak lagi. Meskipun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah membuat aturan sedemikian rupa, bahkan sudah melakukan banyak penindakan terhadap oknum-oknum perusak tersebut, namun masih belum berhasil menghentikan kerusakan alam yang terus bertambah saat ini. Maka berdasarkan fakta dan realitas tersebut, perlu adanya sinergi kepedulian dan tindakan dari seluruh elemen masyarakat, juga bisa dengan menggandeng sektor swasta seperti lembaga non-profit dan gerakan atau organisasi kepemudaan yang ada di sekitar kita. Karena kalau bukan kita yang bergerak, lantas siapa lagi?

Kesengajaan perusakan lingkungan yang menyebabkan krisis iklim, juga turut menyinggung dimensi kemanusiaan. Dalam konsep keamanan non-tradisional, dikenal dengan istilah human security, atau keamanan manusia. Yang di dalamnya mencakup kemanan manusia di bidang lingkungan ekonomi, kesehatan, personal, komunitas, pangan, hingga di bidang politik (Fitrah, 2015). Bahwasannya ada hak fundmental manusia di setiap bidang tersebut, yang mana harus dijamin keamanannya dan harus dilindungi jika ada pihak lain yang ingin merampasnya. Dan di masa pandemi seperti ini, pelanggaran terhadap human security sangat rentan terjadi, di mana krisis lingkungan, dibersamai dengan krisis kesehatan, yang kemudian jika kita simpulkan benang merahnya, juga akan mengakibatkan krisis ekonomi dan politik. Berangkat dari pola analisis tersebut, seharusnya dapat menjadi bahan refleksi kita tentang bagaimana kerusakan lingkungan akan berdampak panjang pada kehidupan kita, tidak hanya menyebabkan kerusakan di dimensi ekologis semata.

Secara psikologis, krisis mendatangkan kepanikan massal, yang sering juga diikuti dengan banyaknya disinformasi atau hoax serta teori-teori konspirasi yang semakin menambah kepanikan massal yang terjadi. Namun, di tengah keadaan krisis yang melanda kita hari ini, ternyata kita masih harus dibuat siaga dengan adanya RUU Cipta Kerja yang sedang dibahas di Kompleks Parlemen Senayan. Di dalam RUU tersebut, akan ada pemangkasan sekitar 70 UU yang mengatur tentang Sumber Daya Alam. Di antaranya adalah UU nomor 32 tahun 2009, yang isinya adalah setiap usaha yang dilakukan tidak boleh sampai merusak bentang alam yang ada di Indonesia, juga pelarangan terkait pembuangan limbah pabrik yang sangat beracun dan berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup secara menyeluruh (Wiguna, 2020). Dengan adanya RUU seperti ini, justru menunjukkan kelemahan kebijakan publik terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan.

Dengan adanya krisis yang multidimensi ini, seharusnya bisa menjadi pelajaran kita bersama, tentang betapa pentingnya komitmen untuk memelihara dan menjaga lingkungan kita. Sekaligus menjadi refleksi bagi kebijakan publik ke depannya, agar setiap langkah keputusan harus didasarkan pada kajian ilmuwan yang berbasis data serta realitas di lapangan langsung. Perlu digarisbawahi pula, bahwa penegakan hukum haruslah adil dan tanpa tumpang tindih, karena akan percuma jika sudah ada aturan, namun sama sekali tidak ada penindakan bagi para perusak lingkungan. Permasalahan lingkungan adalah masalah kita bersama, karena hajat hidup orang banyak sedang dipertaruhkan. Jika mengutip pesan dari Presiden Joko Widodo, kita harus memiliki sense of crisis yang sama, akan semua krisis yang sedang mengintai dan mengancam kita.


Penulis : Faiz Krisnadi

- Universitas Muhamadiyah Yogyakarta -


DAFTAR PUSTAKA 


    WALHI. (Feb 2014). Menemukan Jalan Mewujudkan Keadilan Ekologis. Diakses dari https://issuu.com/walhi/docs/laporan_en_2013-web_1_

    Wiguna, Bangkit Adhi dan Dina Oktaferia. (Februari 2020). Ketidakpedulian Pemerintah terhadap Lingkungan dalam RUU Omnibus Law. Diakses dari http://www.balairungpress.com/2020/02/ketidakpedulian-pemerintah-terhadap-lingkungan-dalam-ruu-omnibus-law/

    Maulana, A. (2019). Geological constraints for disaster mitigation model in South Sulawesi. Journal Of Physics: Conference Series1341, 052004. doi: 10.1088/1742-6596/1341/5/052004

    Banjir di Luwu Utara sudah diprediksi sejak 2019, pembukaan lahan kelapa sawit 'memperparah' keadaan - BBC News Indonesia. (2020). Diakses pada 26 Juli 2020, dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53440298

    Fitrah, Elpeni. (2015). Gagasan Human Security dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. INSIGNIA Journal of International Relations. 2. 26. 


0 Comments

Leave a comment