loading...

Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Utara: Kebijakan Luar Negeri Kanada Keluar dari Protokol Kyoto Masa Pemerintahan Stephen Harper Pada Tahun 2011

Agnes Elok Nur Widya, Karenina Mutiara Putri, Ratna Indasari Sukur, Salshabila Abadi Putri

UPN “Veteran” Jawa Timur

 

Abstract

    Canada has ratified several treaties related to climate change, one of which is the Kyoto Protocol. This is based on the Canadian government's efforts to deal with threats that come from extreme climate phenomena that are vulnerable to occur in their country. In the process, the Canadian Liberal Party Government's decision to ratify the Kyoto Protocol drew a lot of criticism, especially from the Conservative Party group under the leadership of Stephen Harper. The target set by the Liberal Party in this protocol is too high so that Canada itself has not been able to meet its CO2 emission reduction commitments. In particular, Canada's position as an exporter of energy resources together with the global financial crisis in 2008, also led to Canada's withdrawal from the Kyoto Protocol. This study uses an interpretive qualitative approach with a literature study method. By using the theory of bureaucracy, the author wants to explain how the interest groups around Stephen Harper influence decision- making at the level of domestic analysis.

Keywords: Canada, Kyoto Protocol, Foreign Policy, Bureaucracy

 

 

Abstrak

    Kanada meratifikasi beberapa perjanjian terkait perubahan iklim yang salah satunya adalah Protokol Kyoto. Hal tersebut didasari sebagai upaya pemerintahan Kanada dalam menghadapi ancaman yang datang dari ekstrimnya fenomena iklim yang rentan terjadi pada negaranya. Dalam prosesnya, keputusan Pemerintah Partai Liberal Kanada dalam  meratifikasi Protokol Kyoto ini banyak menuai kritikan terutama dari kelompok Partai Konservatif di bawah pimpinan Stephen Harper. Target yang ditetapkan oleh Partai Liberal dalam protokol ini terlalu tinggi sehingga Kanada sendiri juga belum bisa memenuhi komitmen pengurangan emisi CO2. Terutama, posisi Kanada yang merupakan negara eksportir sumber daya energi bersamaan dengan krisis finansial global di tahun 2008, juga menjadi penyebab pengunduran diri Kanada dari Protokol Kyoto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretif dengan metode studi pustaka. Dengan menggunakan teori birokrasi, penulis ingin menjelaskan tentang bagaimana kelompok- kelompok kepentingan di sekitar Stepen Harper mempengaruhi pengambilan keputusan di level analisis domestik.

Kata Kunci: Kanada, Protokol Kyoto, Kebijakan Luar Negeri, Birokrasi


BAB I PENDAHULUAN

A. Protokol Kyoto

        Protokol Kyoto adalah sebuah kesepakatan internasional yang didalamnya mengandung upaya-upaya dalam menghadapi perubahan iklim. Secara hukum Protokol Kyoto pada periode 2008-2012, seluruh negara Annex 1 diwajibkan untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang rata-rata sebesar 5,2 % dari tingkat emisi di tahun 1990 akibat aktivitas manusia. Negara Annex 1 merupakan negara-negara yang mana telah menyumbangkan GRK akibat kegiatan manusia sejak revolusi industri tahun 1850-an. Sedangkan Negara Non-Annex I adalah negara negara yang tidak termasuk dalam Annex I, yang kontribusinya terhadap GRK jauh lebih sedikit serta memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. Protokol Kyoto diadopsi pada tanggal 11 Desember 1997 dan mulai ditandatanganinya pada tanggal 16 Maret 1998. Sekitar 55 negara meratifikasi Protokol Kyoto sebagai syarat keefektivitasan perjanjian ini, yang artinya Protokol ini membutuhkan partisipasi dari banyak negara, termasuk negara-negara berkembang. Negara berkembang tidak diwajibkan untuk menurunkan emisinya dalam Protokol Kyoto ini, akan tetapi hanya diminta untuk melakukan aktivitas tersebut dengan sukarela dan melakukan rekonstruksi dan pembangunan berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Sedangkan dalam protokol ini, negara maju diwajibkan dalam memberikan fasilitas teknologi dan melakukan penyediaan dana bagi program pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

         

        B.  Kanada dan Perjanjian Perubahan Iklim

    Menurut ukuran luas wilayah, Kanada merupakan salah satu negara terbesar kedua di dunia. Kanada mempunyai berbagai ekosistem, sungai dan danau hampir menutupi 7 persen wilayah Kanada. Wilayah Kanada bagian selatan memiliki iklim sedang, kemudian pada bagian utara berdekatan dengan daerah arktik. Kanada termasuk dalam kelompok negara maju, selain itu juga Kanada merupakan kelompok negara industri dan memiliki perekonomian serta teknologi yang maju. Kanada memiliki emisi cukup besar yaitu sebesar 22,9 metric ton CO untuk per kapita terbesar ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat serta urutan kedelapan sekitar 2,0% untuk emisi global (Chatsko, 2004).

 

1.  Kanada Meratifikasi Protokol Kyoto

   Kanada ikut serta dalam Protokol Kyoto pada tahun 2002 pada masa Pemerintahan Liberal yang dipimpin Perdana Menteri Jean Chretien. Kanada berkomitmen untuk menurunkan emisi sebanyak 6% atau sekitar 570 metric tonnes (Mt) dengan meratifikasi Protokol Kyoto ini. Dalam proses meratifikasi Protokol Kyoto ini, pemerintah banyak menerima banyak kritik dari beberapa pihak oposisi terutama Partai Aliansi Konservatif yang sekarang telah menjadi Partai Konservatif Kanada. Bagi pihak oposisi, Protokol Kyoto ini dapat menciptakan bahaya dalam aspek perekonomian negara yang terutama dalam bidang pertambangan, minyak serta gas.

     Akan tetapi, terdapat beberapa pihak yang menyetujui Protokol Kyoto ini untuk diratifikasi oleh pemerintahan Kanada yaitu Partai Liberal Kanada, National Democratic Party atau NDP, Partai Hijau dan juga NGO. Bagi para pendukung Protokol Kyoto ini, mereka memiliki pandangan yang berbeda terkait kepentingan ekonomi. Bagi mereka, mengimplementasikan Protokol Kyoto dapat membuka kesempatan untuk menciptakan pasar yang artinya adalah adanya inovasi industri serta terbukanya lapangan pekerjaan yang dapat memberikan keuntungan dengan melakukan investasi pada penciptaan industri yang lebih hijau atau ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan letak geografis Kanada yang berada dekat dari Kutub Utara akan lebih rentan mengalami perubahan iklim. Oleh karena itu, hal ini membutuhkan bantuan dari berbagai negara agar terhindar dari dampak perubahan iklim tersebut.

     Walaupun banyaknya kritik yang dilayangkan terkait Protokol Kyoto ini oleh Partai Konservatif dan Aliansi Industri, ternyata Perdana Menteri Jean Chretien berhasil meratifikasi Protokol Kyoto pada tahun 2002 berdasarkan banyaknya suara dari mayoritas di dalam House of Commons atau parlemen Kanada. Keberhasilan tersebut tak lepas juga dari dukungan Partai Liberal, National Democratic Party (NDP), serta Partai Bloc Quebecois. Kemudian, Protokol Kyoto secara resmi diratifikasi oleh Kabinet Kanada (Heather, 2008).


 2.  Kanada Keluar dari Protokol Kyoto

    Kanada memutuskan untuk mengundurkan diri dari Protokol Kyoto pada Senin, 12 Desember 2011. Mundurnya Kanada dari Protokol Kyoto didorong oleh beberapa alasan. Yang pertama, Kanada harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Sebagian besar sektor ekonomi di Kanada seperti perumahan, komersial/kelembagaan, industri, transportasi, dan pertanian mengandalkan konsumsi bahan bakar fosil yang menghasilkan banyak emisi. Belum lagi penggunaan listrik di Kanada yang sangat tinggi karena suhu, iklim, dan letak geografisnya yang menyebabkan suhu musim dingin disana bisa mencapai -40 derajat celcius (The Weather Network, 2009). Sehingga jika Kanada ingin menurunkan emisi sebanyak yang telah ditetapkan dalam perjanjian, Kanada harus menyerah atas sebagian besar kegiatan ekonominya. Alasan yang kedua, karena Kanada tidak bisa memenuhi kesepakatan untuk menurunkan emisi, mereka terancam denda sekitar $14 miliar. Dengan memutuskan untuk keluar sebelum akhir tahun, Kanada menghindari kewajibannya untuk membayar denda tersebut. Alasan yang ketiga, Partai Konservatif yang saat itu berkuasa di bawah pimpinan Stephen Harper merasa bahwa target dari Protokol Kyoto terlalu ambisius. Melalui surat yang ditulis kepada anggota Partai Aliansi tahun 2002, Stephen Harper mengatakan bahwa ia tidak mendukung pelaksanaan Protokol Kyoto di Kanada. Pada tahun pertama pemerintahannya, 2006, Stephen Harper mengatakan bahwa pemerintahannya tidak bersedia mengimplementasikan Protokol Kyoto. Alasan yang terakhir, alasan yang tidak kalah pentingnya yaitu Protokol Kyoto dinilai tidak efektif dalam penerapannya. Hal ini karena Amerika Serikat dan China sebagai negara polutan terbesar tidak tercakup dalam Protokol Kyoto.


BAB II PEMBAHASAN

          A. Kerangka Pemikiran


1. Analisis Kebijakan Luar Negeri Level Domestik

    Analisis kebijakan luar negeri level domestik menganalisis kebijakan berdasarkan pengaruh kelompok kepentingan di sekitar pengambil kebijakan. Kelompok ini biasanya berupa asosiasi, organisasi, lembaga, kementerian, dan berbagai wujud lainnya selama mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki program dan kepentingan. Kelompok tersebut bisa dari dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Kelompok dalam pemerintah adalah mereka yang membuat kebijakan, seperti organisasi birokrasi, lembaga kepresidenan atau parlemen, kelompok militer, partai berkuasa, dan badan intelijen.

    Sedangkan kelompok di luar pemerintah adalah mereka yang memberikan pressure atau tuntutan agar kebijakan bisa sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Seperti kelompok partai politik oposisi, parlemen yang fokus dalam usaha memberikan pandangan- pandangan yang objektif terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah atau mengevaluasi kebijakan yang dijalankan, ormas atau LSM (Muhammadiyah, NU, dll), dan media massa sebagai pilar demokrasi terpenting. Media massa sebagai “mata dan mulut” masyarakat untuk menyuarakan bagaimana kepentingan-kepentingan masyarakat bisa sampai ke pemerintah.

 

2. Teori Birokrasi

    Teori birokrasi dalam analisis level domestik menjelaskan bagaimana proses pembuatan atau kebijakan luar negeri. Menurut teori birokrasi, proses pengambilan kebijakan luar negeri dilihat dari siapa kelompok dalam pemerintah yang mempengaruhi pengambil kebijakan. Proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh tawar menawar antar kelompok internal. Walaupun kelompok tersebut sama-sama di dalam satu pemerintahan, semua pihak akan mengalami dinamika tarik menarik kepentingan. Proses ini biasanya terjadi di negara demokratis karena memiliki ciri yang sama seperti cara pengambilan kebijakan luar negeri di negara demokratis. Aspek analisis dalam teori birokrasi berpusat pada siapa kelompok dalam pemerintahan, apa kepentingan kelompok tersebut, seberapa kuat pengaruhnya, dan bagaimana cara kelompok tersebut mempengaruhi sang pengambil kebijakan. Keputusan yang diambil tidak dipandang sebagai produk kepentingan individu, tetapi lebih ke produk dari berbagai negosiasi dan penyesuaian. Dengan demikian, para birokrat bertanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan


3. Kebijakan Luar Negeri di Negara Demokratis

    Negara demokratis memiliki ciri tersendiri dalam kebijakan luar negerinya. Pertama, proses pengambilan keputusannya cenderung terbuka bagi semua kelompok. Kebijakan diambil secara adil dengan mendengarkan semua suara kepentingan. Ini adalah ciri yang paling umum, yang paling membedakan antara negara demokratis dengan negara yang menganut ideologi lainnya. Yang kedua, proses penentuan kebijakan biasanya ditentukan oleh wacana di depan publik. Pengambil kebijakan biasanya akan menyatakan keputusannya dan bagaimana prosesnya yang nanti akan dijalankan di depan publik. Kemudian yang ketiga, ada proses tarik menarik kepentingan bagi kelompok dalam dan luar pemerintah. Akan ada proses dealing atau negosiasi antara kedua pihak yang memiliki kepentingan terkait kebijakan yang akan diambil. Dan negara akan menjadi konduktor dari segala kepentingan yang ada.

 

          B. Hasil Analisis

            Proses pengambilan keputusan keluarnya Kanada dari Protokol Kyoto dipengaruhi oleh pergeseran pemerintah Partai Liberal menuju pemerintah Partai Konservatif. Proses pengambilan keputusan untuk menjadi bagian dari Protokol Kyoto didasarkan pada keinginan pemerintah federasi Kanada yang saat itu dipimpin oleh pemerintah partai liberal untuk memiliki citra nasional yang baik di mata internasional. Namun, menjelang ratifikasi yang dilakukan Pemerintah Partai Liberal pada akhir tahun 2002, Protokol Kyoto menuai pertentangan dari Stephen Harper, ketua Partai Aliansi sebelum menjadi Partai Konservatif tahun 2003. Pasca menang pemilu pada tahun 2006, pengaruh Partai Konservatif sebagai partai yang berkuasa pada saat itu dibuktikan dengan jelas dalam mempengaruhi perubahan haluan kebijakan luar negeri. Terlebih, pelaksanaan urusan luar negeri dan hubungan internasional termasuk kewenangan untuk masuk ke dalam atau menarik diri dari perjanjian merupakan hak prerogatif kerajaan yang dimiliki oleh kabinet sebagai cabang eksekutif. Menurut Hakim Pengadilan Federal Kanada Simon Noel, keputusan Pemerintah Partai Konservatif untuk menarik diri dari Protokol Kyoto adalah sah secara hukum dan pemerintah tidak diwajibkan untuk berkonsultasi dengan parlemen sebelum menerapkan hak prerogatif kerajaan karena sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam monarki konstitusi.

    Partai Konservatif sendiri memiliki kepentingan yang terfokus pada pembangunan dan pemulihan ekonomi domestik sebagai dampak resesi global 2008-2009 (menghindarkan ekonomi domestik dari keterpurukan terkait pembayaran denda sebesar US$14 miliar). Khususnya didasarkan pada persepsi Stephen Harper terkait dampak negatif Protokol Kyoto terhadap ekonomi Newfoundland, Nova Scotia, Saskatchewan, Alberta, dan British Columbia yang pendapatan utamanya berasal dari industri-industri minyak dan gas. Pada pemerintahan minoritas pertamanya di tahun 2006, Partai Konservatif mengesampingkan implementasi Protokol Kyoto dan menjalankan agenda kebijakan ekonomi dan lingkungan (Ahmad Fauzi, 2013). Agenda kebijakan tersebut, seperti The Transit Pass Credit (5 April 2006), memperkenalkan Clean Air Act ke Parlemen (19 Oktober 2006), menjalankan Program EcoTrust (19 Maret 2007), menerbitkan Turning the Corner: An Action Plan to Reduce Greenhouse Gases and Air Pollution (26 April 2007), dan bergabung dalam Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate (24 September 2007). Serangkaian kebijakan tersebut sengaja dipilih karena sejak awal Pemerintah Partai Konservatif berkomitmen untuk tidak mengimplementasikan Protokol Kyoto, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kehidupan sosial-ekonomi Kanada. Kemudian, pada pemerintahan keduanya di tahun 2008, Partai Konservatif menjalankan agenda kebijakan ekonomi dan lingkungan selanjutnya, seperti Canada’s Economic Action Plan (27 Januari 2009), The Carbon Capture and Storage (27 Januari 2009), FastStart Funding on COP-15 in Copenhagen-Denmark (17 Desember 2009), Canada’s Economic Action Plan Year 2 (4 Maret 2010), Clean Energy and Green Infrastructure Fund (4 Maret 2010), dan Fast-Start Funding on COP-16 in Cancun- Mexico (9 Desember 2010). Namun, serangkaian kebijakan kali ini lebih banyak memfokuskan pada agenda kebijakan ekonomi karena akibat ekonomi global yang mengalami keterpurukan pada pertengahan tahun 2008 sampai pertengahan tahun 2009. Apalagi, Kanada sendiri adalah negara industri dan perdagangan dengan orientasi ekspor yang rentan terhadap kondisi pasar internasional dan ekonomi global (Ahmad Fauzi, 2013). Dengan fokusnya kebijakan terhadap pemulihan ekonomi domestik sebagai dampak dari resesi global 2008-2009, Pemerintah Partai Konservatif mendapat dukungan penuh dari masyarakat untuk memprioritaskan isu ekonomi di atas isu Protokol Kyoto pada pemerintahan mayoritas pertamanya di tahun 2011 (Ahmad Fauzi, 2013).

    Selain pengaruh dari kepentingan Partai Konservatif, relasi antara pemerintah federal dan pemerintah provinsi juga menyebabkan perubahan haluan kebijakan luar negeri Kanada. Menurut Seorang pakar federalisme Kanada Richard Simeon, relasi antara pemerintah federal dan pemerintah provinsi cukup kompleks dalam implementasi perjanjian internasional. Perbedaan kepentingan atau prioritas antara pemerintah federal dan pemerintah provinsi dapat menimbulkan konflik, yang pada gilirannya dapat menekan pemerintahan federal untuk mengubah kebijakan mereka. Terdapat empat aspek yang mempengaruhi hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintah provinsi, antara lain adalah ekonomi, ideologi, politik dan prioritas (Simeon 2006, hal. 184). Penulis akan menjelaskan beberapa poin yang dapat menggambarkan hubungan antara Pemerintah Federal Kanada dan pemerintah provinsi serta pengaruh relasi keduanya terhadap perubahan kebijakan luar negeri. Setiap provinsi memiliki prioritas yang berbeda dan ada kemungkinan bertentangan dengan keinginan pemerintah federal. Apalagi, menurut yuridis federalisme, provinsi berhak untuk mengatur hal yang menjadi kewenangan mereka sesuai dengan prioritas yang telah mereka tetapkan. Apabila terdapat prioritas yang hampir sama, maka mereka memiliki hak untuk mendesak pemerintahan federal untuk mengubah kebijakan secara umum. Itu sebabnya pertentangan pemerintah provinsi Kanada terhadap pemerintah federal dapat mengubah dinamika keputusan kebijakan luar negeri.

    Selain itu, isu ekonomi juga merupakan salah satu faktor sumber konflik yang terjadi di pemerintahan Kanada (Simeon, 2006). Bagaimanapun, sebagai negara yang demokrasi, sudah dapat diharapkan akan terjadi proses tarik-menarik dalam birokrasi Kanada. Terutama bagi provinsi yang memiliki kapasitas ekonomi tinggi, seperti BC, Alberta, Ontario, Quebec dan Saskatchewan yang selalu kritis terhadap masalah ekonomi. Khususnya, kelimanya memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar dan berusaha untuk mendominasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan pusat. Misalnya, British Columbia (BC) dan Alberta. BC memiliki pandangan bahwa kebijakan yang harus dikedepankan adalah kebijakan iklim setempat. Berbeda dengan BC, Alberta memiliki pandangan yang berbeda terhadap protokol kyoto, yaitu terkait dengan kebijakan minyak. Keduanya menentang kebijakan protokol kyoto dengan alasan yang berbeda. BC menolak Protokol Kyoto karena ingin melindungi yuridiksinya, sedangkan Alberta menentang Protokol Kyoto untuk melindungi industri minyaknya. Tidak mengherankan, kedua provinsi ini berusaha untuk melindungi yurisdiksinya dan mengkhawatirkan dampak negatif yang dibawa oleh Protokol Kyoto.

    Oleh karena itu, Pemerintah Partai Konservatif yang memperhatikan situasi ini cenderung lebih menekankan pembangunan dan pemulihan ekonomi. Khususnya, ekstraksi dan produksi minyak dan gas terutama dari ladang pasir minyak Alberta terus mengalami peningkatan seiring dengan permintaan pasar (Ahmad Fauzi, 2013). Terlebih, Pemerintah Partai Konservatif yang dipimpin oleh Stephen Harper mengedepankan tindakan rasional yang berdasarkan atas penilaian terhadap pentingnya peningkatan integrasi perdagangan di bidang energi di tengah krisis ekonomi dan finansial global daripada pembayaran denda sebagai konsekuensi atas tidak tercapainya komitmen pengurangan atau penurunan emisi Protokol Kyoto. Itu sebabnya, Pemerintah Partai Konservatif memfokuskan kebijakannya pada peningkatan integrasi perdagangan, penciptaan lapangan pekerjaan, pajak rendah perusahaan, penghapusan defisit anggaran tahun 2014-2015, dan pemotongan pajak penghasilan (Ahmad Fauzi, 2013). Dengan situasi Kanada yang sulit, akan menjadi mustahil bagi Kanada untuk mencapai target emisi yang ditetapkan berdasarkan Protokol Kyoto. Apalagi, menurut Menteri Lingkungan Kanada Peter Kent, untuk dapat memenuhi komitmen pertama dalam penurunan atau pengurangan emisi di bawah Protokol Kyoto, Kanada perlu menyingkirkan semua mobil, truk, traktor, ambulan, mobil polisi, dan semua jenis kendaraan di jalanan. Pemerintah juga harus menutup pertanian, segala sektor agrikultur, dan mengurangi sistem pemanas di seluruh bangunan. Untuk dapat mencapai hal ini, pemerintah harus membayar denda akibat ketidakmampuan dalam memenuhi komitmen pertama penurunan dan pengurangan emisi yang berkisar US$14 miliar.

    Selain faktor relasi antara pemerintah Federal dan pemerintah Provinsi, keadaan geografis serta struktur ekonomi yang berbasis sumber daya juga menjadi salah satu faktor penyebab dalam kemustahilan pemenuhan target penurunan atau pengurangan emisi yang berakhir di tahun 2012. Beberapa wilayah di Kanada mengalami musim dingin atau musim panas yang tidak merata. Hal ini terjadi karena suhu rata-rata di Kanada bervariasi tergantung dengan topografi wilayah daerah tertentu. Oleh karena itu, kebutuhan setiap wilayah dalam pemanas, pendingin, transportasi yang sesuai dengan topografi suatu wilayah tertentu memakan bahan bakar fosil yang cukup besar yang berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca. Ekonomi Kanada juga berbasis sumber daya yang sebagian besarnya ditujukan pada ekspor. Lebih dari 40% hasil produksi Kanda diekspor dengan sebagian besar merupakan komoditas yang berbasis sumber daya energi, mengingat bahwa kanada sendiri merupakan negara adidaya energi (Ahmad Fauzi, 2013). Kanada juga merupakan salah satu dari negara negara industri eksportir bersih yang memiliki cadangan besar batubara, minyak bumi dan juga gas alam. Tidak mengherankan jika Kanada menjadi pemasok energi dunia serta memiliki peran besar di Amerika Utara.

    Dengan adanya berbagai faktor kepentingan ini, penulis dapat menjelaskan  penolakan yang terjadi di sebagian besar pemerintahan provinsi terhadap Protokol Kyoto. Apalagi, penolakan tersebut terjadi karena setiap provinsi memiliki prioritas mereka masing- masing dalam pembangunan ekonomi yang berbenturan dengan kepentingan pemerintahan pusat terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, Kanada secara resmi mengundurkan diri dari protokol kyoto karena alasan ekonomi dan juga efektifitas perjanjian.


BAB III KESIMPULAN

 

    Kanada keluar dari Protokol Kyoto untuk menghindari denda yang harus mereka bayar akibat tidak bisa memenuhi komitmen Protokol Kyoto dan pasca pemilihan di tahun 2006 Partai Konservatif mengambil alih kekuasaan dalam pemerintahan yang mana hal ini memiliki dampak besar terhadap keluarnya Kanada dari Protokol Kyoto. Tindakan politik luar negeri untuk mundur dari Protokol Kyoto merupakan penerapan hak prerogatif kerajaan yang dimiliki oleh Pemerintah Partai Konservatif. Tindakan politik luar negeri Pemerintahan Partai Konservatif untuk mundur dari Protokol Kyoto telah memenuhi prosedur hukum di Kanada. Penerapan hak prerogatif kerajaan ini dilakukan oleh Pemerintah Partai Konservatif dengan mempertimbangkan kebijaksanaan umum yaitu menghindarkan keterpurukan ekonomi domestik di tengah upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak resesi global 2008-2009 ketika Pemerintah Partai Konservatif memiliki otoritas lebih dari sebelumnya sebagai pemerintahan mayoritas. Selain karena pada level eksternal terkait dengan biaya denda, sebagian provinsi Kanada menentang Protokol Kyoto sejak awal diratifikasi pada tahun 2002.


DAFTAR PUSTAKA

 

Chastko, P. A. (2004). Developing Alberta's Oil Sands: From Karl Clark to Kyoto. Calgary: University of Calgary Press.

Healy, Teresa. “The Harper Record” (Ottawa: CCPA, 23 September 2008), hal. 285 Government           of                              Canada.                       2009.          Dapat          di          akses          di          :

https://www.canadainternational.gc.ca/indonesia-indonesie/about- a_propos/government-gouvernement.aspx?lang=ind (diakses pada 19 Juni 2021)

Fauzi, Ahmad. 2013. Keputusan Kanada Mundur dari Protokol Kyoto (Canada's Decision to Withdraw from the Kyoto Protocol) . dapat di akses di : (unej.ac.id) (diakses pada 19 Juni 2021)

Smith, B. (2015). Canada: Environmental Issues, Policies and Clean Technology. Diakses

pada           22           Juni           2021,           dari           AZO           Cleantech: http://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=563

Smith, Heather. A. (2008). Political Parties and Canadian Climate Change Policy.

International Journal Winter 2008-09, 47-66. Hal 53-54

Syafira, Yolanda Rizka. 2016. Latar Belakang Mundurnya Kanada dari Protokol  Kyoto Tahun 2011. Dapat di akses di : download-fullpapers-jahic2eab26e6dfull.pdf (unair.ac.id) (diakses pada 19 Juni 2021)

0 Comments

Leave a comment