PEMBUKAAN

Studi Hubungan Internasional merupakan suatu bidang yang menaruh perhatian pada aspek-aspek internasional dari kehidupan manusia. Dalam tahapan selanjutnya, studi Hubungan Internasional mengalami berbagai perkembangan pada metodologi sejalan dengan fenomena-fenomena internasional.

Dalam studinya, mahasiswa Hubungan Internasional mengalami berbagai kendala dan permasalahan mengenai informasi yang merupakan kunci bagi perluasan wawasan untuk dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap perkembangan dalam studi Hubungan Internasional. Oleh karena itu mutlak diperlukan adanya pertukaran informasi keilmuan diantara mahasiwa Hubungan Internasional di Indonesia yang menyangkut segenap aspek diantara mahasiswa Hubungan Internasional yang kemudian halnya diaplikasikan kedalam masyarakat.

Sejalan dengan kesadaran akan hal-hal yang termaksud diatas, maka kami Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia sepakat untuk menggalang kerjasama yang harmonis mengacu pada pengembangan aktivitas keilmuan yang kemudian hasilnya dapat diaplikasikan ke masyarakat. Dengan membentuk suatu forum komunikasi yang dibangun atas dasar-dasar tersurat dalam aturan ini.

BAB I

NAMA, WAKTU, TEMPAT

Pasal 1

Forum ini dinamakan Forum Komunikasi Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia yang disingkat FKMHII.

Pasal 2

FKMHII didirikan di Jatinangor pada tahun 1989 melalui Deklarasi Jatinangor untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

FKMHII kesekretariatannya bertempat di masing-masing wilayah yang di tentukan oleh koordinator wilayah masing-masing.

BAB II

ASAS, SIFAT, DAN BENTUK

Pasal 4

FKMHII berasaskan pancasila.

Pasal 5

FKMHII bersifat independen, kritis, dan ilmiah.

Pasal 6

FKMHII berbentuk forum.

BAB III

LANDASAN, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 7

FKMHII berlandaskan komunikasi dan keilmuan.

Pasal 8

FKMHII bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap keilmuan serta pemahaman terhadap studi Hubungan Internasional dan dinamikanya untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 9

FKMHII akan menyelenggarakan segala hal yang berkaitan dengan kajian Hubungan Internasional yang bersifat keilmuan serta menjalin hubungan baik dengan pihak luar`dalam rangka mencapai tujuannya.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 10

Ayat 1

Anggota FKMHII adalah lembaga kemahasiswaan hubungan internasional dari perguruan tinggi yang ada di Indonesia.

Ayat 2

Anggota FKMHII terdiri dari:

  1. Anggota Tetap
  2. Anggota Peninjau

Pasal 11

Ayat 1
Anggota Tetap

Anggota tetap adalah Lembaga kemahasiswaan Hubungan Internasional dari suatu perguruan tinggi di Indonesia yang telah memenuhi syarat.

Ayat 2

Syarat menjadi anggota tetap FKMHII:

  1. Telah mendaftarkan lembaganya melalui koordinator wilayah masing-masing dan pada sidang forum Pertemuan nasional FKMHII
  2. Apabila koor.wilayah belum terbentuk ,maka dapat mendaftar lembaganya pada sidang forum pertemuan nasional FKMHII
  3. Telah menjadi anggota peninjau di dalam pertemuan nasional FKMHII
  4. Ditetapkan ,disahkan dan dilantik pada sidang forum pertemuan nasional fkmhii berikutnya
Ayat 3

Status anggota tetap dapat berakhir apabila:

  1. Tidak mengikuti Pertemuan Nasional selama tiga(3) kali berturut-turut.
  2. Permintaan berhenti atau mengundurkan diri.
  3. Diberhentikan berdasarkan keputusan Sidang Forum FKMHII dalam PNMHII.
Ayat 4

Anggota FKMHII yang telah keluar dapat bergabung kembali menjadi anggota tetap setelah menjadi anggota peninjau dan mengikuti tiga kali pertemuan nasional secara berturut-turut.

Pasal 12

Ayat 1
Anggota peninjau

Peninjau adalah lembaga kemahasiswaan Hubungan Internasional dari satu perguruan tinggi di Indonesia yang telah mendaftarkan diri pada FKMHII.

Ayat 2

Status peninjau dapat berakhir apabila:

  1. Permintaan berhenti atau mengundurkan diri.
  2. Menjadi anggota tetap.

Pasal 13

Hak anggota FKMHII:

  1. Mengajukan atau mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan.
  2. Mendapatkan informasi dan dapat mengikuti segala kegiatan FKMHII.
  3. Membela diri dan mendapat perlakuan yang sama dalam FKMHII

Pasal 14

Kewajiban anggota FKMHII:

  1. Menaati Piagam FKMHII dan Pedoman Dasar Forum serta segala peraturan lainnya yang berlaku di FKMHII.
  2. Menjaga dan memelihara nama baik FKMHII.
  3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan FKMHII untuk mengembangkan dan memupuk potensi keilmuan dalam FKMHII.

BAB V

NON-ANGGOTA

Pasal 15

Tamu adalah lembaga kemahasiswaan/individu yang bukan merupakan anggota tetap maupun anggota peninjau yang datang dalam PN FKMHII dan telah disepakati oleh FKMHII.

Pasal 16

Hak tamu:

  1. Mendapatkan informasi dalam segala kegiatan FKMHII.
  2. Tamu menghadiri rangkaian acara PNMHII.

Pasal 17

Kewajiban tamu:

  1. Mematuhi peraturan selama PN FKMHII berlangsung.
  2. Menjaga nama baik FKMHII selama PN FKMHII berlangsung

BAB VI

KELENGKAPAN FKMHII

Pasal 18

Kelengkapan FKMHII terdiri dari:

  1. Sidang Forum
  2. Pertemuan Nasional
  3. Presidium Nasional

BAB VII

SIDANG FORUM

Pasal 19

Sidang forum merupakan sidang yang diagendakan dan dilaksanakan pada saat Pertemuan Nasional.

Pasal 20

Ayat 1

Sidang Forum dalam PSNMHII:

  1. Mengamandemen Pedoman Dasar Forum FKMHII bila dianggap perlu dan disepakati dua per tiga(2/3) dari anggota tetap.
  2. Memilih dan menetapkan tuan rumah PSNMHII.
  3. Mendukung dan membahas persiapan tuan rumah PNMHII.
  4. Membuat, menetapkan, dan mengesahkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
  5. Laporan pemaparan hasil kegiatan PNMHII sebelumnya.
  6. Menetapkan, mengesahkan dan melantik anggota baru yang telah mendaftarkan diri pada PN FKMHII sebelumnya.
Ayat 2

Sidang Forum dalam PNMHII:

  1. Menetapkan, mengesahkan, dan melantik anggota baru yang telah mendaftarkan diri pada PN FKMHII sebelumnya.peninjau untuk menjadi anggota tetap.
  2. Memilih dan menetapkan tuan rumah PNMHII.
  3. Mendukung dan membahas persiapan tuan rumah PSNMHII.
  4. Meminta dan mendengarkan laporan Presidium Nasional.
  5. Membuat, menetapkan dan mengesahkan keputusan-keputusan yang dianggap perlu.
  6. Laporan pemaparan hasil pelaksanaan kegiatan PSNMHII sebelumnya.
  7. Pemaparan hasil JSF dalam PNMHII tersebut.

Pasal 21

Peserta Sidang Forum FKMHII terdiri atas peserta penuh dan peserta peninjau

  1. Peserta penuh adalah anggota tetap FKMHII
  2. Peserta peninjau adalah anggota peninjau FKMHII

Pasal 22

Hak dan kewenangan peserta Sidang Forum FKMHII:

  1. Setiap peserta penuh Sidang Forum FKMHII mempunyai hak bicara, hak memilih dan hak dipilih.
  2. Setiap peserta peninjau Sidang Forum FKMHII mempunyai hak bicara.
  3. Setiap peserta Sidang Forum FKMHII wajib menjalani fungsinya sebagai anggota FKMHII secara bertanggung jawab.

Pasal 23

Tata tertib Sidang Forum FKMHII

Ayat 1

Tata tertib Sidang Forum merupakan hak prerogratif yang dimiliki Tuan Rumah PN FKMHII.

Ayat 2

Tata tertib Sidang Forum dibahas dalam Technical Meeting

Ayat 3

Tata tertib Sidang Forum harus dipublikasikan kepada delegasi Sidang Forum minimal tiga (3) bulan sebelum pelaksanaan PN FKMHII dan diajukan ke Presidium Nasional korwil satu (1) bulan sebelum pelaksanaan PN FKMHII.

Pasal 24

Pengambilan Keputusan

Ayat 1

Setiap keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat barulah diadakan pemungutan suara.

Ayat 2

Pemungutan suara dalam Sidang Forum dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) anggota tetap Sidang Forum FKMHII dan disepakati oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta penuh Sidang Forum.

Pasal 25

Presidium Sidang

Ayat 1

Presidium sidang adalah kelengkapan sidang yang merupakan Presidium Nasional.

Ayat 2

Tugas Presidium Sidang adalah memimpin dan mengendalikan jalannya persidangan dalam Sidang Forum FKMHII.

BAB VIII

PERTEMUAN NASIONAL

Pasal 26

Ayat 1

Pertemuan nasional adalah pertemuan antara anggota-anggota dan non anggota FKMHII yang diselenggarakan oleh anggota tetap FKMHII sebanyak 2 kali dalam 1 tahun.

Ayat 2

Pertemuan Nasional terdiri dari:

  1. Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII)
  2. Pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia(PNMHII)

Pasal 27

Ayat 1

Institusi penyelenggara Pertemuan Nasional memiliki hak otonomi untuk menyelenggarakan Pertemuan Nasional sesuai dengan Pedoman Dasar Forum FKMHII.

Ayat 2

Institusi penyelenggara Pertemuan Nasional bertanggung jawab memberikan pemaparan hasil kegiatan pada PN FKMHII berikutnya.

Pasal 28

Mekanisme pemilihan dan penetapan tuan rumah Pertemuan Nasional:

Ayat 1

Presidium Nasional menawarkan kesediaan masing-masing institusi untuk menjadi tuan rumah PSNMHII dan/atau PNMHII.

Ayat 2

Presidium Nasional dapat mengembalikan keputusan kepada peserta sidang Forum apabila:

  1. Ada lebih dari satu (1) institusi yang mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah PSNMHII atau PNMHII.
  2. Tidak ada satupun institusi yang mengajukan diri menjadi tuan rumah PSNMHII atau PNMHII.

BAB IX

PRESIDIUM NASIONAL

Pasal 29

Presidium Nasional adalah pemimpin kolektif FKMHII yang terdiri dari koordinator masing-masing wilayah.

Pasal 30

Koordinator wilayah merupakan individu salah satu dari anggota tetap FKMHII yang dipercaya mewakili dan mengkoordinasikan wilayahnya.

Pasal 31

Presidium Nasional terpilih disahkan dalam Sidang Forum PNMHII untuk masa jabatan satu (1) tahun.

Pasal 32

Mekanisme pemilihan koordinator diserahkan kepada institusi masing-masing wilayah.

Pasal 33

Mekanisme koordinasi dan hubungan intra wilayah diserahkan secara independen kepada institusi-institusi dalam masing-masing wilayah.

Pasal 34

Wilayah-wilayah dibagi menjadi:

  1. Sumatera
  2. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Banten, Depok dan Bekasi.
  3. Jawa Barat, kecuali Depok dan Bekasi.
  4. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.
  5. Kalimantan, Sulawesi dan Papua.
  6. Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.

    Pasal 35

    Perubahan pembagian wilayah ditentukan dalam Sidang Forum PSNMHII.

    Pasal 36

    Apabila ada anggota tetap yang ingin mengembangkan wilayah,

    (i) Sekurang-kurangnya :

    • Harus menjadi anggota tetap FKMHII

    • Min. 1 universitas HI dengan catatan tidak ada wilayah FKMHII terdekat yang dapat terjangkau.

    (ii) Mekanisme pembentukan akan ditentukan berdasarkan kesepakatan SF PSNMHII

Pasal 37

Ayat 1

Fungsi Presidium Nasional adalah sebagai berikut:

  1. Mengkoordinasikan anggota-anggota FKMHII secara lintas wilayah.
  2. Bertanggung jawab terhadap implementasi perkembangan dan pencapaian dalam FKMHII di wilayah masing-masing.
  3. Memantau dan memperhatikan perkembangan pelaksanaan pertemuan nasional di wilayahnya.

Pasal 38

Kewajiban Presidium nasional adalah sebagai berikut:

  1. Melaporkan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program kerja 1 periode masa jabatan dalam sidang forum PNMHII
  2. Bertanggung jawab menginformasikan keberadaan, status keanggotaan dan kehadiran institusi – institusi FKMHII yang berada di wilayahnya pada pertemuan nasional.

BAB X

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 39

Ayat 1

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Dasar Forum akan diatur dalam aturan tambahan yang kemudian ditetapkan pada Sidang Forum PSNMHII.

Ayat 2

Ketentuan-ketentuan dalam aturan tambahan tidak bertentangan dengan PedomanDasar Forum.

Ayat 3

Penjelasan pasal demi pasal diatur dari Pedoman Dasar Forum akan diatur dalam aturan penjelas.

BAB XI

PEMBERLAKUAN

Pasal 40

Pedoman dasar forum ini berlaku sejak disahkan di Sidang Forum Pertemuan Nasional FKMHII.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang