Kebijakan Anti-Plastik Sekali Pakai di Rwanda, Efektif?

Rwanda di abad ke 21 menjadi salah satu negara paling progresif di Afrika. Negara ini mengembangkan berbagai teknologi seperti biometric technology yang menyimpan indentitas sidik jari untuk berbagai kebutuhan salah satunya melakukan pembayaran. Negara ini juga dipuji dunia internasional berkat kesuksesannya menjadi negara dengan partisipasi wanita terbesar di parlemen. Ini dilakukan untuk menunjukkan kebangkitan Rwanda setelah trauma Genosida tahun 1994.

Plastik merupakan masalah yang paling nyata di Afrika karena sifat dari plastik sendiri sebagai satu wujud yang paling dibutuhkan. Orang Afrika mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih. Hal ini membuat mereka mengonsumsi air dari botol plastik atau sachet dari perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola.

Rwanda telah mengaktifkan kebijakan tentang penggunaan plastik sekali pakai sejak tahun 2008.  Kebijakan ini melarang setiap Rwandan untuk memproduksi, mengimpor, menggunakan, atau menjual plastik sekali pakai (polythene bags). Pemerintah menindak tegas penggunaan plastik sekali pakai di seluruh sektor industri di Rwanda antara lain penggunaannya di pertokoan, hotel, dan restauran kecuali di pharmasi dan rumah sakit. Akibat kebijakan ini setiap turis yang masuk dari bandara Kigali akan diperiksa oleh imigrasi tentang barang bawaan mereka dalam hal ini adalah plastik sekali pakai.

Mereka yang kedapatan mengonsumsi plastik sekali pakai dikenakan ‘ganjaran’ yang cukup berat seperti denda, hukuman penjara, atau membuat pernyataan terbuka. Ganjaran yang mereka dapat seperti denda administratif senilai R₣300,000 Rwanda francs (atau senilai $330) hingga R₣10,000,000 Rwanda francs (atau senilai $11,000). Hukuman penjara 6 bulan hingga satu tahun juga menanti mereka yang kedapatan masih menggunakan plastik terutama penyelundup pasar gelap.  Pelaku industri seperti pemilik usaha harus menulis surat permintaan maaf dan menunjukkannya ke publik jika kedapatan masih menggunakan plastik. Hukuman yang menempa para pelanggar kebijakan anti-plastik sekali pakai Rwanda tersebut yang membuat Rwanda cukup berbeda untuk diperhatikan.

Kebijakan plastik ini sudah dimulai studi lapangannya sejak tahun 2004. Studi yang diterbitkan Kementrian Lingkungan Rwanda menunjukkan penggunaan plastik sekali pakai, khususnya di Rwanda, berpotensi menyebabkan banjir yang lebih sering sekaligus berbahaya terhadap hewan ternak. Selain itu, plastik dengan berbagai jenis warna – merah, biru, hitam – mengakibatkan polusi visual. Ini tentu bertentangan dengan visi dari Rwanda menjadi pusat turism di benua Afrika. Seperti dalam Vision 2020 yang dibawakan oleh presiden Paul Kagame untuk menjawab tantangan di abad 21 khususnya dalam modernisasi ekologi dan mengembangkan citra Rwanda di mata turis internasional.

Implementasi kebijakan anti-plastik sekali pakai Rwanda dilakukan lewat berbagai kanal informasi. Masyarakat sudah diberi sosialisasi tentang proposal larangan penggunaan plastik sekali pakai sejak 2004, empat tahun sebelum kebijakan tersebut diaktifkan. Sosialisasi dilakukan lewat program televisi dan radio. Setelah implementasi pun, sosialisasi masih terus dilakukan pemerintah salah satunya lewat kampanye di media sosial. Hal seperti ini dilakukan sukses membuat masyarakat Rwanda memiliki kesadaran lebih tentang dampak yang ditimbulkan dari plastik terutama dampaknya terhadap polusi di jalanan yang meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan (policy acceptance).

Komunitas lokal termasuk perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat diajak berpartisipasi dalam perumusan kebijakan (community engagement). Pemerintah Rwanda memberi dukungan bagi LSM Lokal untuk mengembangkan produk substitusi yang lebih ramah lingkungan. LSM mengembangkan hand-woven yang menjadi ciri khas Rwanda saat ini. Dari sisi investasi, perusahaan lokal seperti Bonus Industries mengembangkan produk tas kertas sebagai respon dari kebijakan anti plastik. Tercatat di tahun 2017, Bonus Industries memproduksi 160 ton tas belanja dari kertas, mempekerjakan 50 pekerja tetap dan 35 karyawan kontrak. Pemerintah Rwanda memberi insentif investasi sebagai pengembangan modal usaha.  

Salah satu sektor industri juga berkembang (byproduct) sebagai akibat pelarangan penggunaan plastik sekali pakai. Terkait larangan penggunaan plastik, manufaktur yang sudah tidak bisa memproduksi plastik sekali pakai, mengganti haluan perusahaan ke industri yang lebih adaptif dan menguntungkan. Industri tersebut adalah industri daur ulang. Salah satu perusahaan lokal yaitu Soimex Plastic – yang dahulu merupakan perusahaan manufaktur plastik – merespon kebijakan tersebut dengan mendaur ulang plastik ke dalam berbagai jenis produk seperti kertas, botol, dan tas sampah.

Negara ini dinilai sukses mengimplementasikan kebijakan penggunaan plastik. Dibandingkan dengan negara tetangga sesama Afrika Timur seperti Kenya dan Uganda, Rwanda bisa ‘melanggengkan’ kebijakan ini dari tahun 2008 hingga sekarang. Salah satu pandangan yang bisa diberikan dari masalah ini yaitu tentang besarnya industri plastik diantara ketiga negara tersebut. Industri plastik di Kenya dan Uganda lebih “bersuara” terhadap kebijakan pemerintah. Kenya tercatat tiga kali menyusun aturan tentang penggunaan plastik dari 2005 sampai di 2011 dengan denda yang besar mencapai $38,000 dan 4 tahun kurungan penjara namun implementasinya tidak efektif.

Kesuksesan Rwanda menerapkan larangan plastik sekali pakai tidak lepas dari budaya masyarakat. Ini ditunjukkan dari inisiatif pemerintah yang disebut ‘Umuganda’ sebagai simbol persatuan dan kesadaran lingkungan bagi masyarakat Rwanda. Masyarakat memiliki kewajiban untuk turun ke jalan setiap pagi hari di hari Sabtu akhir bulan untuk melakukan “gotong-royong” membersihkan lingkungan. Masyarakat berusia 18 – 64 wajib turun ke jalan untuk melakukan community services seperti ini. Umuganda beberapa kali terekam diikuti langsung oleh presiden Paul Kagame. Inisiatif seperti ini menambah pemahaman masyarakat tentang lingkungan sebab disamping membersihkan lingkungan masyarakat akan diberi penyuluhan teknis tentang larangan penggunaan plastik sekali pakai.

Menurut penulis setidaknya ada tiga faktor penentu kebijakan industri plastik Rwanda bisa berkelanjutan. Hal yang pertama adalah sistem politik Rwanda yang authoritarian. Konstitusi 2003 mensyaratkan tidak adanya partai politik yang berdasarkan etnis/ras. Hal ini dibentuk agar masyarakat Rwanda bisa lebih patuh dan sadar terhadap status mereka sebagai nasionalis Rwanda. Apalagi Hutu memiliki kecenderungan menyerang etnis minoritas (1963, 1967, 1973, 1994).

Sistem politik yang authoritarian menjadikan masyarakat Rwanda mudah diatur. Perusahaan seperti Bonus Industries dan Soimex Plastic dengan cepat mengubah jasa perusahaan menjadi penyedia substitusi plastik dan daur ulang plastik. Selain itu, masyarakat Rwanda sendiri memiliki budaya gotong royong untuk membersihkan sampah di lingkungan mereka yang disebut ‘Umuganda’ yang dilakukan setiap Sabtu terakhir setiap bulannya.

Alasan terakhir adalah pelajaran dari masa lalu Rwanda tentang lambatnya penanganan genosida dari komunitas internasional. Komunitas internasional saat itu masih menaruh perhatian terhadap konflik etnis yang terjadi di Bostnia-Herzegovina sehingga – selain mandat dan perlengkapan yang kurang – upaya penanganan genosida di Rwanda menjadi sedikit terlambat. Rwanda mencari rekognisi internasional setelah bangkit dari genosida yang memiliki tujuan selain kepentingan solidaritas diantara negara-negara Afrika (total 34 negara Afrika sudah mem-banned penggunaan plastik sekali pakai) juga salah satunya adalah kepentingan ekonomi (penanaman modal asing dan eco-turism).

Tulisan dibuat oleh Muwalliha Syahdani dari mahasiswi Hubungan Internasional – UPN ‘Veteran’ Yogyakarta

Referensi:

Pritish Behuria, ‘The comparative political economy of plastic bag bans in East Africa: why

implementation has varied in Rwanda, Kenya and Uganda’, Global Development Institute, GDI Working Paper 2019-037.

Ken Fullerton, ‘Reflecting on Rwanda’s Plastic Bag Ban’, senseandsustainability.net (daring),

1 Maret 2018, < https://www.senseandsustainability.net/2018/03/01/reflecting-on-rwandas-plastic-bag-ban/>, diakses pada 20 Juni 2020.

Kimiko de Freytas-Tamura, ‘Public Shaming and Even Prison for Plastic Bag Use in Rwanda’,

www.nytimes.com (daring), 28 Oktober 2017, diakses pada 21 Juni 2020 

<https://www.nytimes.com/2017/10/28/world/africa/rwanda-plastic-bags-banned.html>, diakses pada 21 Juni 2020.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search