STUDENT JOURNAL KORWIL 1: “Kebijakan Dan Arah Diplomasi Marty Natalegawa Dalam Doktrin Dynamic Equlibrium Dalam Mempengaruhi Sistem Internasional”

Rizka Kurnia Dewi

1601114523

Universitas Riau

 

BAB I

PENDAHULUAN

Diplomasi sering diartikan sebagai cara untuk memperjuangkan kepentingan nasional di fora internasional. Diplomasi melibatkan interaksi secara global dengan aktor baik negara maupun aktor non-negara. Sir Victor Wellesley mengartikan bahwa diplomasi bukan suatu kebijakan melainkan upaya untuk memberikan pengaruh terhadap kebijakan atau pandangan negara lain. Dan diplomasi sering digunakan sebagai alat oleh aktor internasional dalam mencapai kepentingannya.[1]

Diplomasi juga berkaitan dengan kepentingan nasional yang akan di negosiasikan, menurut H.J.Morgenthau Kepentingan Nasional yaitu usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Morgenthau juga mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional serupa dengan konsep umum konstitusi Amerika Serikat dalam dua hal yaitu kesejahteraan umum (general welfare) dan hak perlindungan hukum. Konsep tersebut memuat arti minimum yang inheren di dalam konsep itu sendiri yang mana adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. Dengan kata lain hakekat Kepentingan Nasional menurut Morgenthau adalah power (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan).

Berbeda dengan Paul Seabury, ia mendefinisikan konsep Kepentingan Nasional secara normatif dan deskriptif. Secara normatif konsep kepentingan nasional berkaitan dengan kumpulan cita-cita suatu bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Cita-cita dalam hal ini tidak hanya melalui berarti mengejar power saja, melainkan ada juga cita-cita lainnya. Sedangkan secara deskriptif, kepentingan nasional dianggap sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah. Jadi, selama negara masih merupakan aktor hubungan internasional yang dominan, maka kepentingan nasional akan menjadi determinan utama yang menggerakkan negara-negara menjalankan hubungan internasional atau politik luar negeri.[2]

Berusaha untuk melihat kebutuhan domestik sebagai fokus, tentu akan menghadirkan kontradiksi antara aspirasi Indonesia sendiri untuk memperkuat kapasitas domestik dan kebijakan di ASEAN untuk menjaga keamanan regional. Dimulainya kerjasama regional antar negara Asia Tenggara memberikan Indonesia peluang untuk mendapatkan kepemimpinan dan stabilitas.

Politik bebas aktif yang menjadi acuan kebijakan politik luar negeri Indonesia sejak periode awal bangsa ini telah menjadi doktrin bagi setiap keputusan yang diambil. Indonesia menyatakan kemerdekaan dari aliansi atau blok politik yang ada di panggung global. Pada saat yang sama itu juga menunjukkan keinginan Indonesia untuk meningkatkan perannya dalam komunitas internasional. Pada hakekatnya strategi yang inovatif dibutuhkan sebagai acuan politik luar negeri untuk mengatur stabilitas konstelasi politik.

Di bawah pemerintahan SBY, Indonesia cenderung menggunakan orientasi outward looking sebagai acuan dalam keterlibatan internasional sebagai prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia. Menambah teman dan mengurangi musuh atau yang dikenal dengan prinsip one thousand friends zero enemey, SBY telah mencoba untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global. Dia mengarahkan kebijakan luar negeri Indonesia ke orientasi luar berdasarkan nilai-nilai demokrasi.

SBY mengarahkan pendekatannya pada kebijakan luar negeri berdasarkan cara non-kekerasan. Untuk memperkuat paradigma ini bekerja di tingkat regional, Marty Natalegawa dengan demikian mempromosikan istilah yang dikenal sebagai “Dyanamic Equllibrium” melalui istilah ini Natalegawa menekankan bahwa situasi dinamis di kawasan regional adalah sesuatu yang dapat dikelola dengan menghubungkannya ke dalam tiga aspek; keamanan, kepentingan bersama, dan kemitraan. Tentu selain membuat prinsip ataupun program ini pasti ada kepentingan nasional yang sedang diperjuangkan.[3]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

Dalam studi Hubungan Internasional, sistem internasional dianggap sebagai perspektif atau cara pandang dalam memahami fenomena – fenomena internasional. K.J Holsti mendefinisikan sistem internasional sebagai sekumpulan unit politik yang independen dan menurut proses yang teratur. Definisi sistem internasional sendiri yaitu Pertama, sistem internasional berisi unit – unit politik independen yang saling berinteraksi. Kedua, sistem internasional bisa didalam kondisi stabil dan tidak stabil tergantung pada sifat interaksi unit – unit yang menyusunnya (dimana sistem internasional sebagai variabel dependen atau yang dipengaruhi). Ketiga, dalam analisis sistem, situasi sistem internasional dianggap mempengaruhi perilaku unit – unit negara (dimana sistem internasional sebagai variabel independen yang artinya mempengaruhi.[4]

Berbicara mengenai tentang sistem internasioanl membahas pula mengenai balance of power dimana pada case ini berbicara tentang Dyanamic Equlibrium yang muncul ketika ASEAN diterpa berbagai macam isu isu globalisasi seperti, terorisme, krisis ekonomi, perubahan iklim, persengketaan wilayah yang mengharuskan Indonesia sebagai pemimipin dalam ASEAN untuk menciptakan stabilitas konstelasi politik ASEAN. Dimana melalui Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa menciptakan suatu pemahaman yang perlu diterapkan dalam ketidakstabilan kondisi ASEAN yaitu dikenal dengan dynamic equlibrium.

Seperti contoh kasus perselisihan yang terjadi di Laut Cina Selatan bukan hal baru karena telah berlangsung sejak lama.[5] Konflik melebar tidak hanya antara negara-negara anggota ASEAN tetapi juga antara ASEAN dan China.  Pada awalnya konflik telah diredam oleh Deklarasi tentang Perilaku Para Pihak di Laut Cina Selatan (Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) antara ASEAN dan Cina pada tahun 2002, tetapi kembali meningkat oleh Malaysia dan Vietnam ketika kedua negara tersebut ingin memperluas landas kontinen mereka di luar 200 mil laut ke wilayah Laut China Selatan.

Cina telah dianggap sebagai negara yang kuat dan berpotensi agresif, kebangkitan Tiongkok membawa perubahan dalam pengaturan internasional, sehingga membuat kekuatan lain memainkan peran penyeimbang terhadapnya.[6] Hal ini sejalan dengan keseimbangan teori kekuasaan yang menyatakan bahwa setiap perubahan dalam distribusi kekuatan dunia akan mengundang tindakan penyeimbang. Negara-negara dalam ARF memilih untuk memaksakan pendekatan multilateral atas perselisihan Laut Cina Selatan untuk memajukan kekuatan militer dan tindakan tegas. Apa yang membenarkan pandangan negara-negara ini tentang China adalah pendiriannya yang tegas, yang menentang “negara mana pun yang tidak ada hubungannya dengan masalah Laut Cina Selatan terlibat dalam perselisihan. Ini hanya akan menyulitkan daripada membantu menyelesaikan masalah ”[7]

Indonesia sebagai salah satu aktor yang mendukung strategi penyelesaian yang dilakukan ASEAN, dan dengan strategi penyelesaian yang melibatkan Amerika Serikat dalam masalah ini. Mengenai masalah Laut Cina Selatan, Presiden Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa Indonesia harus menjadikan penyelesaian masalah ini sebagai prioritas, karena Indonesia jelas memiliki kepentingan atas masalah perairan Tiongkok Selatan karena klaim China atas pulau-pulau Spratly mengancam gas pulau-pulau kaya Natuna.[8] Oleh karena itu tidak ada pilihan bagi Indonesia untuk menciptakan keseimbangan dalam konstelasi politik ASEAN untuk menekankan DOC 2002.

Dalam sebuah perspektif kebijakan luar negeri yang diperkenalkan oleh Marty Natalegawa yaitu Dynamic Equlibrium harus ada keseimbangan dinamis atau tidak adanya dominasi dari kekuatan-kekuatan besar. Ini menekankan pentingnya mengubah paradigma keamanan internasional dan meningkatkan kerja sama ekonomi. Itu menjadi landasan bagi Indonesia untuk mendukung keterlibatan aktif USA dalam pengaturan politik dan keamanan di Asia Timur. Marty sendiri berpendapat bahwa dengan bergerak lebih dekat ke kekuatan besar seperti ke Amerika bukan berarti hubungan dengan China. Itu ditunjukkan, ketika menteri Cina, Wen Ji Bao mengunjungi Indonesia pada bulan April 2011, menunjukkan niat negaranya untuk melanjutkan kerjasama dengan ASEAN dengan menawarkan untuk membantu transportasi darat dan percepatan pembangunan di ASEAN. Pergeseran fokus masalah China dari politik ‘keras’ seperti keamanan menjadi ‘lunak’ seperti kerja sama ekonomi menunjukkan penerimaan China terhadap ASEAN, termasuk peran Indonesia dalam menjembatani kekuatan-kekuatan besar di kawasan.[9]

Inilah intisari dari gagasan “keseimbangan dinamis” menciptakan dan memelihara sistem untuk membangun kepercayaan negara besar dan menerapkan norma norma yang seimbang untuk semua yang terlibat. Inti dari sistem ini yaitu dengan perluasan forum ASEAN, termasuk KTT Asia Timur (EAS), Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM +), dan Forum Maritim ASEAN yang Diperluas (AMF) serta jejaring hubungan bilateral dan trilateral yang berkembang di seluruh wilayah agar menciptakan suatu kondisi dimana dapat menjadikan ketahanan wilayah bagi ASEAN sendiri.[10]

Banyaknya mekanisme yang terlibat maka disana diperlukan keseimbangan yang bersifat dinamis, dan juga mengapa Indonesia berharap dengan kontribusi pemahaman keseimbangan dinamis dapat menjadi acuan bagi negara negara aisa pasifik atau bahkan bisa lebih luas agar bisa menerapkan untuk konstelasi politik yang lebih dinamis.

 

BAB III

KESIMPULAN

Apabila konsep Dynamic Equlibrium ini berhasil secara berkelanjutan maka bukan tidak mungkin konsep yang sama akan diadopsi oleh kawasan regional lain demi stabilitas kawasan. Doktrin Natalegawa terbilang cukup unik mengingat ini adalah pola lanjutan dari proses diplomasi. Di mana dalam berdiplomasi harus menggunakan berbagai trik agar mampu memikat mitra untuk mau bekerja sama, maka dynamic equilibrium ini merupakan suatu cara yang dimaksud di mana cara ini menjanjikan stabilitas kawasan yang tentunya akan berakibat pada kemitraan kawasan yang solid dan akan dianggap sebagai kawasan yang kuat sehingga ancaman-ancaman yang akan datang dari luar bisa dengan mudah diselesaikan.

Maka dari itu Indonesia juga dapat dianggap mampu oleh negara – negara super power sebagai negara yang memiliki pengaruh keamanan bagi negara – negara di sekitarnya dan mendapatkan kepercayaan untuk menjadi mitra strategis. Secara teori, Dynamic Equilibrium berupaya untuk menciptakan sebuah keseimbangan dengan mengakomodasi munculnya kekuatan – kekuatan baru di dunia. Kekuatan baru seperti China yang banyak menjadi perbincangan dan dampaknya terhadap stabilitas yang ada. Konsep Dynamic Equilibrium berusaha untuk mengakomodasi kemunculan mereka namun tetap memberi ruang kekuatan – kekuatan yang telah lebih dahulu ada seperti Amerika Serikat. Di saat yang bersamaan, Indonesia akan mendorong peran “middle power” seperti negara-negara ASEAN.

Mengingat posisi  Indonesia sebagai negara dengan kekuatan menengah, pilihan Dynamic Equilibrium dinilai menarik karena ini memungkinkan Indonesia menjadi jembatan antara raksasa-raksasa dunia. Secara strategis negara-negara raksasa ini akan lebih tertarik untuk memperlihatkan dan mengupayakan keunggulan mereka sehingga terjadinya zero sum games.

Dalam situasi aman tentram penuh dialog yang diupayakan oleh Indonesia, negara-negara tersebut akan tetap menggunakan bahasa kekuatan, the language of power. Sikap itu semisalnya saja bisa dilihat dari  sikap Cina  terkait isu Laut Cina Selatan. Ada kecenderungan bagi Cina untuk tidak mau membawa isu tersebut diselesaikan secara multilateral di tingkat ASEAN.  Mereka menolak untuk membahas isu ini dalam East ASEAN Summit yang diselenggarakan Indonesia. Mereka lebih suka dengan pendekatan one on one. Tentu saja pendekatan one on one akan menguntungkan China, mengingat tidak berimbangnya kapabilitas kekuatan dari negara tersebut disbanding negara-negara Asia Tenggara. Hal ini memperlihatkan bagaimana bahasa kekuatan itu masih mendominasi hubungan antara ASEAN dan negara-negara partnernya.

Negara-negara ASEAN terutama Indonesia merupakan pemasok sumber daya alam seperti bahan bakar dan bahan mentah yang cukup strategis dan penting. Sehingga dalam memperhitungkan peran strategis Indonesia di ASEAN penting bagi pemerintah untuk mengamankan hal tersebut dan ekstra berhati – hati untuk memainkan diplomacy and domestics politics games : domestic affairs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ambarwati & Wijatmadja Subarno “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”. Intrans Publishing:Malang , 2016. p. 226

Jurnal

            Rochester, J. Martin (1978) “The “National Interest” and Contemporary World Politics” The Review of Politics, Vol. 40, No. 1: pp. 77-96

Syamsul Hadi, “Indonesia, ASEAN, and the Rise of China: Indonesia in the Midst of East Asia’s Dynamics, in The Post-Global Crisis World”. International Journal of China Studies, Vol. 3, No. 2 (2012), p. 151-166.

Website

Dapat diakses di https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1946-01-01/diplomacy-fetters, pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 19:41 WIB

Gregory B. Poling, Dynamic Equilibrium: Indonesia’s Blueprint for a 21st Century Asia Pacific, 2013 dapat diakses di  https://www.csis.org/analysis/dynamic-equilibrium-indonesia%E2%80%99s-blueprint-21st-century-asia-pacific, pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 09:12 WIB

Article

Leonard C. Sebastian, Indonesia’s Dynamic Equilibrium and ASEAN Centrality

 

[1] Dapat diakses di https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1946-01-01/diplomacy-fetters, pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 19:41 WIB

[2] Rochester, J. Martin (1978) “The “National Interest” and Contemporary World Politics” The Review of Politics, Vol. 40, No. 1: pp. 77-96

[3] Leonard C. Sebastian, Indonesia’s Dynamic Equilibrium and ASEAN Centrality

[4] Ambarwati & Wijatmadja Subarno “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”. Intrans Publishing:Malang , 2016. p. 226

[5] Syamsul Hadi, “Indonesia, ASEAN, and the Rise of China: Indonesia in the Midst of East Asia’s Dynamics, in The Post-Global Crisis World”. International Journal of China Studies, Vol. 3, No. 2 (2012), p. 151-166.

[6] Ibid, hlm 158.

[7] Carlyle A. Thayer, “The United States, China and Southeast Asia”, in Daljit Singh (ed.), Southeast Asian Affairs, in Syamsul Hadi, Loc. Cit., p. 158

[8] Ibid

[9] Trang Truon Thuy. “South China Sea Dispute: Implications of Recent Developments and Prospects for Coming Future.” Center for East Sea (South China Sea) Studies, (2011) p. 4

[10] Gregory B. Poling, Dynamic Equilibrium: Indonesia’s Blueprint for a 21st Century Asia Pacific, 2013 dapat diakses di  https://www.csis.org/analysis/dynamic-equilibrium-indonesia%E2%80%99s-blueprint-21st-century-asia-pacific, pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 09:12 WIB

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search