Student Journal Korwil VI FKMHII Keamanan Siber di Indonesia: Upaya dalam Mengatasi Kasus Cybercrime

Ni Kadek Arima Rahayu, Naufalariq Ramadhan, Juan Dharmansyah, Vivi Alvina,

Ida Ayu Sonia Dinda Gayatri, Gilbert Leonard Wailanduw, Ni Putu Trisna Dewi

­­­­ TIM KEILMUAN KOORDINASI WILAYAH VI

FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA HUBUNGAN INTERNASIONAL SE-INDONESIA

2018

 

BAB I

PENDAHULUAN

  • Latar Belakang

Di zaman globalisasi ini penyebaran serta penggunaan teknologi semakin beragam dan juga meluas, sehingga tak ayal informasi mudah sekali menyebar dengan cepat. Tentunya internet mengambil andil besar dalam hal ini, teknologi internet sendiri bermula ketika tahun 1969. Ketika itu Departemen Pertahanan Amerika Serikat membiayai suatu proyek seputar penelitian dengan Advanced Research Projects Agency (ARPA) sebagai pelakunya, pengerjaan ini mempunyai tujuan untuk menyambungkan antar jaringan satu dengan jaringan lainnya supaya penggunanya dapat bertukar informasi. Tak dapat dipungkiri internet memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan, sehingga penggunanya dapat mengambil dampak positifnya dan mungkin tidak dapat menghindari dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif dari internet ialah penggunanya menggunakan internet untuk memenuhi tujuan menggunakan cara-cara yang dilarang (ilegal) sehingga penggunanya bertindak diluar batas yang wajar (sesuai koridor hukum), maka dari itulah lahir yang namanya sebutan cybercrime. Beberapa contoh cybercrime yang kerap terjadi di Indonesia antara lain, penyadapan data, penipuan serta peretasan.

Seiring dengan berkembangnya cybercrime dengan banyaknya variasi yang dilakukan oleh para pelakunya, maka dibutuhkan tindakan-tindakan seperti meningkatkan kapabilitas cyber security. Cyber security merupakan sebuah kegiatan perlindungan serta penangkalan atas sumber daya telematika dengan tujuan mencegah, menahan serta menghindari tindak kejahatan di dunia cyber itu sendiri[1]. Terkait hal ini, Indonesia merupakan negara yang tergolong memiliki kapabilitas cyber security yang cukup rendah. Hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya berbagai kasus yang menyangkut dunia siber, seperti kasus peretasan yang dilakukan oleh hacker kepada kartu debit nasabah bank, peretasan situs Komisi Pemilihan Umum, peretasan terhadap situs dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan beberapa kasus lainnya. Kasus yang baru-baru ini terjadi adalah peretasan kartu kredit warga Australia sejumlah 4.000 buah oleh mahasiswa Indonesia pada bulan Agustus lalu. Peretasan yang dilakukan 2 orang mahasiswa yang berasal dari universitas berbeda ini menyebabkan kerugian sebesar AUS$20 ribu atau Rp215 juta[2]. Tindakan yang dilakukan ini merupakan tindakan phishing yang tidak bisa dianggap sebagai tindakan kriminal ringan karena telah merugikan banyak pihak.

Dari beberapa kasus cybercrime yang telah terjadi, Indonesia melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kapabilitas keamanan sibernya. Salah satunya adalah dengan dibentuknya sebuah lembaga yakni Badan Siber dan Sandi Negara yang memiliki delapan fungsi, salah satunya ialah pemulihan penanggulangan kerentanan. Badan Siber dan Sandi Negara menjadi payung hukum bagi beberapa lembaga serta kementrian negara, Badan Siber dan Sandi Negara berada dibawah Kementrian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Melihat dari banyaknya jumlah pengguna internet di Indonesia maka perihal ini merupakan keputusan strategis yang tepat. Beberapa contoh badan keamanan siber lainnya adalah BIN dengan secure intelligent, Kementerian Pertahanan dengan cyber defense, Mabes TNI dengan cyber security, dan juga Polri. Topic mengenai upaya pemerintah indonesia dalam meningkatkan kapabilitas keamanan siber setelah sekian banyak kasus yang menyangkut kejahatan siber merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk dibahas, oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis tulisan dengan judul “Upaya Peningkatan Kapabilitas Keamanan Siber Indonesia”.

 

  • Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik rumusan masalah berupa “Apa upaya yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas keamanan siber pasca berbagai kasus cyber crime?”

 

  • Kerangka Konsep

Konsep Cyber Security

Perkembangan globalisasi yang semakin meluas ke seluruh dunia membawa serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, dan menciptakan era yang serba digital atau digital world. Perkembangan teknologi komputer dan internet menjadi sarana baru bagi negara-negara untuk memperluas pengaruhnya. Negara- negara dapat dengan bebas mengakses cyberspace dan menyebabkan menyebabkan negara-negara dapat berlalu-lalang melintasi negara satu ke negara yang lain tanpa ada kendali dan kontrol negara yang dominan. Adanya kebebasan mengakses cyberspace ini menyebabkan muncul ancaman baru, yaitu cyber crime. Sehingga untuk mencegah dan mengatasi maraknya cyber crime, diperlukan perhatian dan keseriusan dalam pengembangan cyber security.

Cyber security tak hanya mengacu kepada keamanan informasi digital yang disimpan dalam jaringan elektronik, namun juga keamanan jaringan yang menyimpan dan mengirimkan informasi[3]. Cyber Security melibatkan perlindungan informasi-informasi dan perangkat-perangkat penting dari ancaman cyber. Cyber security sering kali disalah artikan sebagai keamanan informasi. Meskipun pada umumnya cyber security dan keamanan informasi merujuk kepada hal yang sama, namun terdapat perbedaan yang mendasar. Keamanan informasi digunakan oleh organisasi dan TI profesional, sementara cyber security lebih umum digunakan dalam kebijakan, dan digunakan ketika permasalahan keamanan informasi berkembang menjadi keamanan nasional[4]. Definisi dan penggunaan cyber security lebih luas dibanding keamanan informasi, karena cyber security tak hanya melindungi sistem informasi, tapi juga melindungi ruang cyber dan aset internet pengguna.

Dapat dikatakan bahwa cyber security merupakan upaya untuk memastikan pencapaian dan pemeliharaan keamanan organisasi dan aset pengguna terhadap risiko ancaman yang terjadi dalam lingkungan cyber. Sebagaimana tujuan keamanan umum terdiri dari: ketersediaan; Integritas (termasuk didalamnya keaslian dan kemungkinan upaya mengurangi terjadinya penolakan), serta kerahasiaan[5]. Cyber security lebih lanjut dapat dimaknai sebagai semua mekanisme dan upaya yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan terhadap kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi[6].

Cyber security ini harus mampu melindungi informasi, baik dari physical attacks maupun cyber-attacks. Sebagai perlindungan informasi dan aset vital dalam cyber space, cyber security memiliki elemen elemen pokok sebagai berikut[7]:

  1. Dokumen security policy merupakan dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi.
  2. Information infrastructure merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi meliputi hardware dan software.
  3. Perimeter Defense merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi misalnya IDS, IPS, dan firewall.
  4. Network Monitoring System merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan, utilisasi, dan performance infrastruktur informasi.
  5. System Information and Event Management merupakan media yang berperan dalam memonitor berbagai kejadian di jaringan termasuk kejadian terkait pada insiden keamanan.
  6. Network Security Assessment merupakan elemen cyber-security yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi.
  7. Human resource dan security awareness berkaitan dengan sumber daya manusia dan awareness-nya pada keamanan informasi.

Cyber security sebagai konsep yang umum dan luas dapa diklasifikasikan menjadi beberapa tipe cyber security, sebagai berikut:

  1. Keamanan informasi – Keamanan informasi melindungi informasi Anda dari akses tidak sah, pencurian identitas, dan melindungi privasi informasi dan perangkat keras yang menggunakan, menyimpan, dan mengirim data.
  2. Keamanan jaringan – Keamanan jaringan melindungi kegunaan, integritas, dan keamanan jaringan, komponen terkait, koneksi, dan informasi yang dibagikan melalui jaringan. Ketika Anda mengamankan jaringan, ancaman potensial diidentifikasi dan dibatalkan masuk atau menyebar di jaringan.
  3. Keamanan aplikasi – Keamanan aplikasi melindungi aplikasi dari ancaman yang terjadi karena cacat dalam desain aplikasi, pengembangan, instalasi, peningkatan atau fase perawatan.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

Dalam perkembangan zaman yang semakin berubah seiring mengikuti arus globalisasi, ada banyak hal yang semakin berkembang seperti teknologi informasi, inovasi barang-barang yang tentunya sangat efisien, dan lain sebagainya. Globalisasi telah membawa berbagai dampak positif yang memudahkan kehidupan masyarakat, beriringan dengan berbagai keuntungan dan kemudahan yang dibawanya, globalisasi turut serta membawa dampak negative yang dapat merugikan berbagai pihak. Perkembangan teknologi sebagai akibat dari arus globalisasi telah meningkatkan peluang akan terjadinya cyber crime. Aktivitas cyber crime ini merujuk kepada berbagai aktivitas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan teknologi informasi seperti komputer, handphone, dan alat elektronik lainnya di dunia maya. Cyber-crime ini juga menyangkut permasalahan yang sedang marak dibicarakan beberapa tahun terakhir yaitu hacking atau peretasan yang dilakukan terhadap website-website tertentu. Kejadian ini telah terjadi berulang kali bukan hanya di luar negeri, tetapi website-website Indonesia ternyata diserang oleh para hacker (peretas).

Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat keamanan siber yang rendah seringkali dihadapkan dengan kasus-kasus terkait cyber crime. Seperti misalnya kasus peretasan situs KPU pada saat pemilu, situs KPAI, situs Kejaksaan Agung dan Dewan Pers, peretasan situs salah satu provider ternama yaitu Telkomsel dan kasus yang sangat terbaru dan terpopuler di kalangan kepolisian yaitu kasus peretasan 4000 kartu kredit yang dilakukan oleh pelajar Indonesia yang kerugiannya mencapai AUS$20 ribu atau sekitar Rp.215 juta. Kasus ini bukan lagi merupakan kasus peretasan biasa, kasus ini telah menyangkut soal batas negara dikarenakan dilaporkan oleh kepolisian Australia. Kasus ini tentunya sangat meresahkan karena perkembangan internet telah disalahgunakan oleh pihak pihak tertentu.

Kasus peretasan 4 ribu kartu kredit ini bermula ketika ada laporan yang diterima dari Kepolisian Australia yang menangkap seorang mahasiswa Warga Negara Indonesia berinisial AS di New South Wales, Queensland, Australia. AS ditangkap karena ia menerima barang dari situs  perbelanjaan online yang dibayarkan melalui kartu kredit ilegal. Salah satu Pengamat Teknologi Informasi dari Vaksincom, Alfons Tanujaya juga memaparkan kronologi aksi peretasan sejumlah kartu kredit tersebut dimulai dari lemahnya sistem keamanan SQL Server salah satu e-commerce di Australia. Kelemahan dalam sistem keamanan ini kemudian dimanfaatkan oleh peretas untuk mencuri data valid dari pelanggannya seperti email. Dari email yang telah di dapat tersebut, peretas membuat situs phising atau pemalsuan dengan memalsukan PayPal (salah satu sistem pembayaran secara elektronik) dan membuat tawaran palsu. Aksi ini terjadi di Australia dikarenakan database yang dibobol adalah SQL e-commerce Australia. Alfons juga menambahkan, ketika korban membalas email tersebut, mereka tentunya akan memasukkan data kartu kredit pribadi yang diminta oleh situs phising. Dari situlah peretas dapat memperoleh data kartu kredit yang valid. Data kartu kredit yang telah berhasil dicuri tersebut digunakan oleh peretas untuk belanja barang-barang dengan tetap dikirimkan ke Australia dengan mencari orang yang mau menerima barang tersebut. Alfons menjelaskan bahwa aksi ini sebenarnya bukan hanya kasus pembobolan kartu kredit semata. Aksi ini berawal dari pencurian data email dan pengguna dari SQL Injection. SQL Injection sendiri merupakan aksi yang memberikan data tidak langsung sehingga peretas tidak mendapatkan data kartu kredit dari SQL Injection tetapi dari phising situs Paypal yang dilakukan oleh pelaku.

Pelaku kejahatan internet atau cyber-crime ini pun berhasil ditangkap oleh kepolisian Indonesia dan ternyata pelakunya terdiri dari 2 mahasiswa yang merupakan mahasiswa dari Indonesia yang berasal dari universitas yang berbeda. Yang satunya berasal dari universitas di Bandung dan yang satunya lagi berasal dari salah satu universitas di Yogyakarta. Adapun modus yang dilakukan oleh kedua mahasiswa itu dengan mengirimkan email melalui spam dimana penerima diminta untuk memasukkan sejumlah data pribadi seperti nama, nomor kartu kredit, masa berlaku kartu kredit hingga tiga nomor terakhir dari kartu. Dari banyak percobaan yang dilakukan oleh mereka, nasabah yang tidak teliti dan lalai akan secara sukarela mengisi data-data penting tersebut. Setelah mendapatkan data itu, kedua mahasiswa itu berkenalan dengan AS yang saat itu ingin membeli tiket online dari Indonesia menuju Australia. Dua mahasiswa yang telah ditangkap itupun menjual tiket kepada AS menggunakan kartu kredit ilegal tersebut. Kedua pelaku itu juga merayu AS untuk menerima sejumlah barang yang dibeli oleh mereka dan kemudian diminta untuk dikirimkan kembali ke Indonesia seperti kamera GoPro dan peralatan elektronik lainnya yang juga ditransaksikan melalui kartu kredit ilegal.

Kepolisian telah menemukan 4000 kartu kredit sebagai bukti dan sebanyak 9 kartu kredit telah dipakai oleh mereka. Kerugian ditaksir mencapai 215 juta rupiah Indonesia. Ketika kasus ini sudah diselesaikan dengan menetapkan tersangka, kepolisian Indonesia  juga meminta kepada kepolisian Australia untuk meringankan hukuman dari AS karena ia hanya merupakan korban yang berhasil dirujuk oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Kemudian pihak Australia menyepakati keputusan untuk tidak menghukum pidana AS tetapi ia hanya dikenakan sanksi untuk membayar sejumlah denda.

Munculnya internet sebagai bentuk dari perkembangan teknologi menjadi momok yang mengerikan terhadap kehidupan bermasyarakat termasuk pula kehidupan dalam bernegara. Hal ini karena lahirnya internet turut memunculkan kemungkinan akan terjadinya ancaman cyber, sehingga perlu adanya keseriusan dalam pengembangan cyber security. Indonesia sebagai negara dengan kapabilitas cyber security yang lemah telah mengalami berbagai permasalahan cyber crime. Bahkan, menurut perusahaan monitoring internet Akamai, tingkat kejahatan cyber di Indonesia telah meningkat sebesar dua kali lipat, menyebabkan Indonesia menjadi negara yang paling berpotensi menjadi target penyerangan oleh hacker, menggantikan posisi Tiongkok. Maraknya cyber crime di Indonesia menyebabkan kerugian besar yang dihadapi oleh negara. Melihat hal tersebut, indonesia dapat dikatakan tengah mengalami krisis keamanan cyber.

Terkait hal ini, indonesia telah mulai mengembangkan kebijakan keamanan sibernya, hal ini dilakukan baik secara internal maupun eksternal. secara internal, pengembangan keamanan siber Indonesia secara khusus dimulai pada tahun 2007, ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.26/PER/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.16/PER/M.KOMINFO/10/2010 dan diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.29/PER/M.KOMINFO/12/2010[8]. Peraturan tersebut mengatur mengenai pembentukan ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure) yang merupakan Tim yang ditugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

ID-SIRTII bertugas dalam pengawasan atau pemantauan, pendeteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman dan gangguan pada jaringan,  mengoperasikan, memelihara dan mengembangkan sistem database sistem IDSIRTII, menyusun katalog-katalog dan silabus yang berkaitan dengan proses pengamanan pemanfaatan jaringan, memberikan layanan informasi atas ancaman dan gangguan keamanan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang berbasis protokol internet, menjadi contact point dengan lembaga terkait tentang keamanan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang berbasis protokol internet serta menyusun program kerja dalam rangka melaksanakn pekerjaan yang berkaitan dengan keamanan pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang berbasis protokol internet, dalam menjalankan tugasnya ID-SIRTII juga turut berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di dalam maupun luar negeri.

Selain upaya di atas, keseriusan indonesia dalam meningkatkan keamanan sibernya demi meciptakan lingkungan siber yang strategis serta membangun kesadaran dan kepekaan terhadap ketahanan dan keamanan nasional dalam ruang siber ditandai dengan dibentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan peraturan perubahannya, yaitu Peraturan Presiden tahun 133 Tahun 2017[9]. BSSN bertugas dalam melaksanakan dan menjaga keamanan siber secara efektif dan efesien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional. Pembentukan BSSN selanjutnya bertugas dalam menyusun Strategi Keamanan Siber Indonesia sebagai acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan keamanan siber nasional dalam menyusun dan mengembangkan kebijakan keamanan siber di instansi masing-masing. dapat dikatakan bahwa pembentukan BSSN merupakan tonggak awal dari upaya peningkatan keamanan siber di Indonesia setelah berkali-kali mengalami berbagai kasus terkait kejahatan siber atau cyber crime.

Secara eksternal, upaya yang dilakukan Indonesia dalam mengembangkan keamanan sibernya dilakukan dengan melakukan kerjasama internasional dengan organisasi regional maupun internasional terkait keamanan siber. Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia di antaranya adalah dengan menjadi anggota ASEAN Network Security Action Council, menjadi anggota International Telecommunication Union (ITU), menjadi steering committee Asia Pacific Computer Emergency Response Team (APCERT), anggota dari Forum of Incident Response and Security (FIRST), melakukan kerja sama bilateral di bidang cyber-security dengan Jepang, Inggris serta negara-negara lainnya. Terkait dengan kerjasama internasional dalam bidang cyber-security, Indonesia ikut berperan aktif dalam program Global Cyber security Agenda (GSA) yang diluncurkan pada World Telecommunication and Information Society Day 2007 yang merupakan program kerjasama internasional yang bertujuan untuk menciptakan strategi dan solusi untuk meningkatkan kepercayaan dan keamanan di tengah masyarakat informasi[10].

 

 

BAB III

PENUTUP

  • Simpulan

Selama perkembangannya, Indonesia telah mengalami berbagai permasalahan terkait cyber crime. Hal ini mendorong indonesia yang notabene merupakan negara dengan kapabilitas keamanan siber yang rendah untuk mulai memfokuskan diri pada peningkatan keamanan siber. Berbagai upaya penigkatan mulai dilakukan, baik internal maupun eksternal. Terkait upaya internal, peningkatan keamanan siber dilakukan dengan dikeluarkannya peraturan menteri komunikasi dan informatika tentang pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protocol internet. Salah satu yang diatur dalam peraturan tersebut adalah pembentukan ID-SIRTII, yang merupakan kepanjangan dari Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure adalah Tim yang ditugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Serta pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara melalui dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan peraturan perubahannya, yaitu Peraturan Presiden tahun 133 Tahun 2017. BSSN bertugas dalam melaksanakan dan menjaga keamanan siber secara efektif dan efesien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional. Sedangkan, upaya eksternal dapat dilihat dari adanya kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh indonesia dengan berbagai negara, organsisasi regional, dan sebagainya.

 

 

Daftar Pustaka

Haryama, Rachmat., ‘ASEAN Cyber Security, Platform Kerjasama Keamanan Dunia Cyber Dikawasan ASEAN’, Academia, <http://www.academia.edu/13397944/ASEAN_Cyber_Security_Platform_Kerjasama_Keamanan_Dunia_Cyber_Dikawasan_ASEAN>, diakses pada 1 November 2018

Anonim, ‘Menko Polhukam Laporkan Hasil Rakor Antar Negara Tentang Cyber Security pada Presiden’, Polhukam, 23 September 2017, <https://polkam.go.id/menko-polhukam-laporkan-hasil-rakor-antar-negara-tentang-cyber-security-pada-presiden/>, diakses pada 1 Novermber 2018

Anomim, ‘Memahami Arti dari “Cyber Security”’, Sas Laboratory, 11 September 2017, <https://fit.labs.telkomuniversity.ac.id/memahami-arti-dari-cyber-security/>, diakses pada 1 November 2018

Badan Siber dan Sandi Negara. 2018. Pengantar Strategi Keamanan Siber Indonesia. Diakses pada Link: https://bssn.go.id/strategi-keamanan-siber-nasional/ diakeses pada 3 November 2018

Kristianto, Dwi., ‘Awal Mula Internet’, Virtual Book, <http://faculty.petra.ac.id/dwikris/docs/desgrafisweb/www/2-awalmmula_internet.html>, diakses pada 1 November 2018

Suriyanto, ‘Mengenal Badan Siber dan Sandi Negara Bentukan Jokowi’ CNN Indonesia, 3 Januari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180103073246-20-266219/mengenal-badan-siber-dan-sandi-negara-bentukan-jokowi>, diakses 1 November 2018

Savithri, A., ‘Kronologi Peretasan 4.000 Kartu Kredit oleh Pelajar Indonesia’, CNN Indonesia, 29 Agustus 2018, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180829082027-185-325722/kronologi-peretasan-4000-kartu-kredit-oleh-pelajar-indonesia>, diakses pada 3 November 2018

Yudha, ‘Pengamat Teknologi Informasi Ungkap Mayoritas Peretas Belajar Autodidak’, Batam Today, 29 Agustus 2018, <https://batamtoday.com/index.php/home/read/116170/Pengamat-Teknologi-Informasi-Ungkap-Mayoritas-Peretas-Belajar-Autodidak>, diakses pada 3 November 2018

Nur Sadiyah dan Ria Vinata. 2016. Rekonstruksi Pembentukan National Cyber Defense sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara. Jurnal Perspektif Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September

Handrini Ardiyanti. 2014. Cyber Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. Jurnal politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014

CTR. “Polisi Tangkap 2 Mahasiswa Pencuri 4.000 Kartu Kredit WNA” CNN Indonesia, 29          Agustus 2018 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180829000000-12-325700/polisi-tangkap-2-mahasiswa-pencuri-4000-kartu-kredit-wna> diakses pada 2 November 2018.

Savithri, Agnes. “Kronologi Peretasan 4.000 Kartu Kredit oleh Pelajar Indonesia” CNN Indonesia, 29                  Agustus 2018 <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180829082027-185-325722/kronologi-peretasan-4000-kartu-kredit-oleh-pelajar-indonesia> diakses pada 2 November 2018

Permata, A.P., (2007), ‘Keamanan Dalam Studi Hubungan Internasional’, h.1-3

 

 

[1] Abdullah Salahul Haq, “Memahami Arti dari “Cyber Security””, SAS Laboratory, 11 September 2017, diakses dari http://fit.labs.telkomuniversity.ac.id/memahami-arti-dari-cyber-security, pada tanggal 1 November 2018

[2] Agnes Savihtri, “Kronologi Peretasan 4.000 Kartu Kredit oleh Pelajar Indonesia”, CNN Indonesia, 29 Agustus 2018, diakses dari https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180829082027-185-325722/kronologi-peretasan-4000-kartu-kredit-oleh-pelajar-indonesia, pada tanggal 3 November 2018

[3] Nur Sadiyah dan Ria Vinata. 2016. Rekonstruksi Pembentukan National Cyber Defense sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara. Jurnal Perspektif Volume XXI No. 3 Tahun 2016 Edisi September

[4]Ibid.

[5] Handrini Ardiyanti. 2014. Cyber Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. Jurnal politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014

[6] Ibid.

[7] Ibid.

[8] Handrini Ardiyanti. 2014. Cyber Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. Jurnal politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014

[9] Badan Siber dan Sandi Negara. 2018. Pengantar Strategi Keamanan Siber Indonesia. Diakses pada Link: https://bssn.go.id/strategi-keamanan-siber-nasional/ diakeses pada 3 November 2018

[10] Handrini Ardiyanti. 2014. Cyber Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. Jurnal politica Vol. 5 No. 1 Juni 2014

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search