Dinamika Perpolitikan dan Sistem Kepartaian dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Dinamika Politik

Politik, adalah salah satu bahan perbincangan yang selalu panas di masyarakat. Politik di Indonesia tidak bisa lepas dari konflik, terutama saat menjelang pemilihan umum kepala daerah ataupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pilkada serentak menjadi permainan baru di masyarakat, persoalan waktu, sistem, dan mekanisme pelaksanaannya serta menciptakan local accountabiliy, political equity, dan local responsiveness. Hal ini sebagai pelaksanaan nyata demokrasi dan berupaya meningkatkan tingkat partisipasi dan relasi kuasa yang dibangun.

Pelaksanaan demokrasi berpolitik di Indonesia tidak lepas dari pengaruh bangsa barat, selalu penuh dengan gejolak politik antara penguasa dengan rakyat. Sejarah perpolitikkan lokal terbagi dalam beberapa tahapan yaitu masa kolonialisme, kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan 1945, Republik Indonesia Serikat 1948-1949, orde lama, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, orde baru, dan reformasi atau pasca-orde baru.

Sistem sentralisasi dan desentralisasi di Indonesia telah diterapkan semenjak masa kolonial Belanda. Namun pada masa kolonial Jepang, hanya diterapkan sistem sentralisasi atau terpusat. Di masa mempertahankan kemerdekaannya, negosiasi diplomatik dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah Belanda. Beberapa hasilnya adalah Indonesia harus berbentuk negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat. Setelah itu, lahir UU yang menyatakan bahwa Indonesia harus kembali ke dalam bentuk negara kesatuan pada masa demokrasi parlementer, dan pada masa demokrasi terpimpin daerah otonom dibagi menjadi provinsi/kotaraya, sebagai daerah tingkat 1, kabupaten/kotamadya sebagai daerah tingkat 2, dan kecamatan/kotapraja sebagai daerah tingkat 3.

Sementara itu, pada masa orde baru, sistem sentralisasi atau terpusat sangat terasa bahkan bisa disebut sistem yang mutlak. Pemerintah seperti memiliki kuasa dan kendali penuh atas pemerintahan. Beberapa golongan mendapat perlakuan khusus hingga terjadi kesenjangan atau ketimpangan yang pada akhirnya berujung pada krisis yang tidak dapat diselesaikan dan akhirnya muncul peristiwa kelam 1998. Kemudian selepas orde baru, barulah Indonesia memasuki era desentralisasi yang sesuai dan sesungguhnya. Dilahirkannya UU tentang prinsip desentralisasi membuat pelaksanaan otonomi berjalan dengan semestinya dan lahirlah banyak partai politik.

Pemilihan Umum

            Pemilihan umum di Indonesia dilakukan lima tahun sekali dengan maksimal masa bakti dua kali 5 tahun (kecuali pemerintahan masa orde baru). Pemilihan umum dilakukan di tingkat pusat maupun daerah. Pemilu adalah proses pelaksanaan demokrasi secara nyata. Lembaga pelaksana pemilu atau yang terkait dalam pemilu adalah Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), KPU (Komisi Pemilihan Umum), partai politik, dan warga negara. Proses pemilu dilandasi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tujuan pemilu adalah memungkinkan terjadinya pergantian kekuasaan atau pemerintahan, lembaga negara berfungsi sesuai dengan dasar konstitusi, dan sebagai pelaksanaan hak-hak dan kewajiban warganegara. Pemilu di Indonesia telah diadakan sebanyak sebelas kali yakni 1955, 1971, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014.

Berkaitan dengan pemilu tentu kita mengenal partai politik. Partai politik adalah sarana atau jalur bagi seseorang dalam berpolitik atau memperoleh suatu jabatan pemerintahan. Para kepala negara atau kepala daerah biasanya memiliki background partai politik atau partai pengusungnya. Jarang sekali calon yang terpilih tidak memiliki partai atau independen. Partai politik inilah yang meramaikan setiap gelaran pemilu.

Pada pemilu 1955, diikuti oleh 118 peserta yang terbagi dalam partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dengan 4 parpol terbesar yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mana di pemilu ini PNI menjadi pemeroleh kursi terbanyak. Pemilu 1971 diikuti 10 parpol. Kemudian pada pemilu 1977 sampai pemilu 1997, hanya diikuti oleh 3 parpol yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Partai Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Kemudian pemilu 1999 diikuti sebanyak 48 parpol, pemilu 2004 diikuti sebanyak 24 parpol, pemilu 2009 diikuti sebanyak 38 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh, pemilu 2014 diikuti oleh 12 partai politik, dan pemilu 2019 mendatang yang belum jelas diikuti oleh berapa partai politik, tetapi beberapa diantaranya yang lolos verifikasi yaitu PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, dan PBB.

Pemilihan Umum 2009                                    

            Pemilu 2009 sering kali disebut sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah. Ketidaktetapan jadwal pemilu, perubahan jadwal kampanye, daftar pemilih tetap yang kacau, angka golput tertinggi, hilangnya hak suara, tertukar dan rusaknya surat suara. Penyelenggara dinilai tidak memiliki manajemen dan persiapan yang baik. Tidak hanya KPU yang bertanggungjawab dalam hal ini tetapi juga pemerintah yakni Departemen Dalam Negeri. Sebab, data untuk DPT adalah data yang keluar dari depdagri. Namun, tidak ada penyaringan data oleh KPU bersama depdagri. Pemilu legislatif 2009 ini dimenangkan oleh Partai Demokrat dengan persentase 20,85%, unggul dari pesaing terdekatnya yakni Golkar 14,45% dan PDIP 14,03%. Pemilu presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh pasangan SBY – Boediono.

Pemilihan Umum 2014

            Beberapa masalah juga timbul pada pemilu 2014 seperti terlambat, rusak, hilang, dan kurangnya surat suara dalam proses pendistribusiannya, keterlambatan logistik, banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, ada yang terdaftar tetapi tidak mendapat kartu pemilih, dan sistem pemberian suara pada surat suara yang menyulitkan pemilih serta ketidaksesuaian penghitungan suara. Pemilu legislatif 2014 dimenangkan oleh PDIP dengan persentase sebanyak 18,95%. Sementara itu, pemilu presiden dan wakil presiden 2014 menetapkan pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden.

Pemilihan Umum 2019

Pemilu pemerintah pusat terdekat adalah pemilu 2019 yang mana beberapa partai telah lolos verifikasi dan mendapat nomor urut serta membentuk koalisi untuk mengusung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden. Harapannya adalah pemilu mendatang lebih baik dari pemilu sebelumnya dan kekurangan yang ada dalam pemilu sebelumnya tidak terulah kembali pada pemilu yang akan datang. Karena pemilu adalah pesta demokrasi, pemilu adalah pelaksanaan nyata dari wujud demokrasi di Indonesia, pemilu menentukan arah negara kedepannya, dan hasil dari pemilu akan berdampak pada seluruh rakyat Indonesia baik yang memilih ataupun tidak. Maka dari itu, antara pemilih dan yang dipilih harus saling melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Jadilah pemilih yang baik, jadilah warganegara yang baik. Suara kita menentukan nasib bangsa kita.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search