ADA APA DENGAN LAUT CINA SELATAN?

Laut China Selatan merupakan wilayah strategis yang dikelilingi beberapa negara antara lain China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia dan sering terjadi saling klaim sehingga potensi konflik wilayah ini cukup tinggi. Untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan, Menteri Luar Negeri negara anggota ASEAN mengeluarkan Deklarasi Laut China Selatan yang ditandatangani di Manila, 22 Juli 1992. Prinsip-prinsip yang dimuat dalam deklarasi ini antara lain penekankan tentang perlunya penyelesaian sengketa secara damai, dan mendorong dilakukannya kerja sama terkait dengan safety of maritime navigation and communication; pelindungan atas lingkungan laut; koordinasi search and rescue; memerangi pembajakan dan perampokan bersenjata serta perdagangan gelap obat-obatan di wilayah perairan tersebut.

Kemudian bersama China, ASEAN mengeluarkan Declaration on Conduct of the Parties in the South China Sea (DOC) yang ditandatangani di Phnom Penh, Kamboja, 4 November 2002. Deklarasi ini berisikan komitmen dari negara ASEAN dan China untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional, menghormati freedom of navigation di Laut China Selatan, menyelesaian sengketa secara damai, dan menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan eskalasi konflik. DOC menjadi pedoman bertindak bagi negara anggota ASEAN dan China dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah yang menjadi sengketa dengan semangat kerja sama dan saling percaya.

Kesepakatan itu membuka peluang kerja sama antara ASEAN dan China di kawasan Laut China Selatan dan pembahasan awal mengenai pembentukan suatu regional Code of Conduct in the South China Sea (CoC) yang akan berfungsi sebagai sebuah mekanisme pencegahan konflik (operational preventive measure) dan mengatur tata perilaku negara secara efektif (effectively regulate the behaviour).

Sejarah Klaim

Pada tahun 1947, Partai Kuomintang pimpinan Chiang Kai Sek yang saat itu menguasai pemerintahan China, menetapkan klaim teritorialnya atas Laut China
Selatan. China menciptakan garis batas yang mereka sebut sebagai “eleven-dash line“. Termasuk di dalamnya Kepulauan Pratas, Macclesfield Bank serta Kepulauan Spratly dan Paracel.

Teluk Tonkin dihapus dari peta “eleven-dash line” pada 1953 dan pemerintah saat itu mengubahnya menjadi “nine-dash line” yang sampai saat ini digunakan sebagai landasan historis untuk mengklaim wilayah perairan tersebut. Namun, klaim China itu kini bersinggungan dengan kedaulatan wilayah negara-negara lain di kawasan tersebut seperti Filipina, Brunei Darussalam, Taiwan, Vietnam dan Malaysia.

Laut China Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat bagus. Laut ini sebagai lalu lintas perdagangan internasional yang bernilai sangat tinggi. Kawasan perairan ini juga menyimpan cadangan minyak bumi dalam jumlah besar.

Tahun 1974, setelah konflik Amerika dengan Vietnam resmi diakhiri dengan Perjanjian Damai Paris, China bergerak cepat mengamankan wilayah tersebut. Militer China dikirim untuk menduduki sisi barat  Kepulauan Paracel. China memperkuat militernya di Pulau Woody, pulau terbesar di Kepulauan Paracels. Setelah Vietnam bersatu, China tetap menetapkan klaim terhadap Spratly dan Paracels. Sementara, Vietnam mengaku telah menguasai kedua kepulauan tersebut sejak abad ke-17 dan mengklaim memiliki berbagai dokumen itu membuktikan hal tersebut.

China menyatakan bahwa mereka memiliki kedaulatan atas perairan Laut China Selatan atas dasar historis. Tetapi narasumber di luar China menyatakan bahwa semua dinasti kekaisaran China tak memiliki ambisi maritim sebelumnya. Sebelum ekspedisi Cheng Ho, China lebih fokus pada kekuasaan darat. Tidak ada bukti yang kuat bahwa China pernah menguasai pulau-pulau di sana.

Konflik China dengan Filipina

Filipina ikut meramaikan suasana dengan mengklaim kepemilikan Kepulauan
Spratly. Filipina mengklaim berdasarkan geografisnya yang lebih dekat dengan kepulauan tersebut sehingga dianggap masih berada dalam lingkup teritorial wilayahnya. Filipina dan China berebut wilayah Scarborough yang juga disebut Pulau Huangyan, rangkaian pulau karang yang letaknya berada pada 160 kilometer dari daratan Filipina dan lebih dari 800 kilometer dari China. Jelas sangat lebih dekat ke wilayah Filipina daripada China. China memilih untuk negosiasi bilateral dengan negara-negara yang bersangkutan dalam menyelesaikan sengketa ini. Namun, negara tetangga China mengatakan bahwa dengan pengaruh dan wilayahnya yang besar maka China memiliki keuntungan lebih daripada negara-negara di sekitarnya. Beberapa negara mengatakan, China lebih baik berunding dengan ASEAN, tetapi China menolak.

Filipina kemudian mengambil langkah dengan mengajukan kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional di Hague, Belanda pada 2013. Setelah bersidang selama tiga tahun, Mahkamah Arbitrase pada akhirnya memenangkan Filipina dan mengatakan China tak memiliki hak untuk mengklaim seluruh wilayah Laut China Selatan. Putusan Mahkamah Arbitrase ini nampaknya tidak menyelesaikan masalah, sebab China langsung menolak keputusan itu.

Putusan Mahkamah Arbitrase

Putusan Mahkamah Arbitrase akhirnya memenangkan Filipina atas China. Mahkamah Arbitrase menyebut China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Tidak ada bukti sejarah bahwa China menguasai dan mengendalikan sumberdaya di Laut China Selatan. Pengadilan juga menyatakan China telah melanggar hak-hak kedaulatan Filipina dan telah menyebabkan kerusakan terumbu karang dengan membangun pulau-pulau reklamasi. Hakim mendasarkan putusannya pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang ditandatangani baik oleh pemerintah China maupun Filipina. Keputusan ini bersifat mengikat, namun Mahkamah Arbitrase tak punya kekuatan untuk menerapkannya.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search