PELANGGARAN HAM DALAM TRAGEDI TIANANMEN TAHUN 1989

Oleh : Bhakti Putra Utama | 14010415120006 | Hubungan Internasional Universitas Diponegoro 2015

Hak Asasi Manusia (HAM) atau dalam bahasa Inggris disebut Human Rights merupakan pembahasan yang sangat sering ditemui khususnya dalam dunia Hubungan Internasional. HAM sendiri memiliki sifat kontroversial bahkan sampai saat ini, karena sangat susah untuk menemui ujung dari permasalahan HAM itu sendiri. HAM juga sering dijadikan bahan perdebatan di kancah internasional dan selalu menuai pro dan kontra dalam proses pembahasannya.

HAM sendiri merupakan seperangkat hak yang melekat dan dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati. HAM sudah dimiliki setiap individu bahkan sebelum Ia dilahirkan ke dunia.

Seiring berjalannya waktu, HAM yang ada saat ini telah dimodifikasi menjadi lebih modern dalam hal ini adalah pandangan HAM menurut PBB yang telah tertuang dalam Deklarasi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) antara lain mencantumkan bahwa setiap orang mempunyai hak-hak, seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan, hak untuk mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lainnya. Meskipun sudah ada DUHAM yang terdiri dari 30 pasal dan diratifikasi oleh ratusan negara, namun tiap-tiap negara memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menanggapi HAM itu sendiri, termasuk didalamnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berbau pelanggaran HAM.

Dalam prakteknya, ada beberapa negara yang mendapat ‘nilai merah’ dalam hal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di negaranya, salah satunya adalah Republik Rakyat Cina (RRC). Banyak pelanggaran-pelanggaran HAM dilakukan Cina, baik yang terjadi didalam negeri ataupun terjadi diluar negeri yang tidak begitu asing di telinga kita. Salah satu yang terkenal adalah tragedi pembantaian massal di lapangan Tiananmen pada tahun 1989 yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan HAM berat abad ke-20.

Tragedi Tiananmen di Cina terjadi pada 15 April sampai 4 Juni 1989. Awal mula tragedi ini disebabkan oleh kematian mendadak Hu Yaobang, seorang Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina pada waktu itu. Hu Yaobang sendiri mempunyai pemikiran yang liberal yang sangat didukung oleh para mahasiswa Cina namun dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Deng Xiaoping. Selain itu, demonstrasi tersebut merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa atas bobroknya sistem birokrasi yang Pemerintah Cina. Mahasiswa juga mengecam sistem reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden Deng Xiaoping. Hal inilah yang membuat rakyat Cina yang diwakili oleh mahasiswa marah karena pada dasarnya rakyat Cina ingin merubah sistem pemerintahan dari komunis menjadi demokrasi. Para mahasiswa melakukan demonstrasi di Lapangan Tiananmen. Demonstrasi sendiri merupakan hal yang sangat jarang ditemui di Cina yang notabene adalah Negara otoriter. Semula, demonstrasi hanya bersifat kecil dimana tuntutan mahasiswa kepada pemerintah hanya seputar ketidakstabilan ekonomi, korupsi pejabat negara, serta klarifikasi mengenai pengunduran, dan kematian Hu Yaobang yang dianggap oleh kaum intelektual sebagai perlakuan yang tidak adil terhadapnya.

Karena tidak adanya penjelasan lebih lanjut dan aspirasi mahasiswa tidak digubris, menyebabkan emosi para mahasiswa semakin meledak-ledak. Setelah Hu Yaobang dimakamkan, pada 26 April 1989, para mahasiswa melakukan aksi mogok massal dan berkumpul di lapangan Tiananmen untuk menemui Perdana Menteri Cina, Li Peng, dan lagi-lagi hasilnya kembali nihil. Lebih parahnya lagi, surat kabar setempat, “Harian Rakyat” memberitakan bahwa mahasiswa akan melakukan kerusuhan dan kekacauan di lapangan Tiananmen. Tentu saja hal itu semakin menimbulkan amarah para mahasiswa. Dengan jumlah 50.000 mahasiswa pada 27 April 1989, mereka beraksi dengan turun ke jalanan di Beijing menuntut agar pernyataan bahwa mahasiswa hendak membuat kerusuhan dan kekacauan itu ditarik secepatnya. Pemerintah Cina menyarankan agar mahasiswa membubarkan diri dari lapangan Tiananmen, namun mahasiswa tidak mengindahkannya. Hingga akhirnya pemerintah Cina melakukan tindakan tegas untuk mengusir para demonstran dari lapangan Tiananmen.

Meskipun pemerintah mengumumkan Undang-Undang Darurat pada tanggal 20 Mei 1989, demonstrasi terus berlanjut. Setelah para pemimpin Partai Komunis Cina berunding, keluarlah perintah untuk menggunakan kekuatan militer untuk memecahkan krisis tersebut. Partai Komunis Cina memutuskan untuk menghentikan situasi darurat tersebut sebelum berkembang lebih jauh dan semakin parah. Pemerintah Cina berinisiatif menurunkan tentara dan tank-tank Brigade 27 dan 28 dari Tentara Pembebasan Rakyat yang dikirim untuk mengendalikan kota.

Kemudian pada tanggal 4 Juni 1969, setelah melihat keputusan yang diambil oleh pemerintah Cina tersebut, mahasiswa dan para pekerja yang melakukan demonstrasi tidak tinggal diam. Pasukan-pasukan militer yang bertugas mengendalikan Lapangan Tiananmen dan jalanan di Kota Beijing juga diserang oleh para pekerja dan mahasiswa. Hal itu menimbulkan bentrok antara warga sipil, mahasiswa, dan militer yang tak dapat dihindari lagi. Korban satu per satu pun terus berjatuhan, baik dari pihak mahasiswa, warga sipil (pekerja), maupun dari pihak militer. Dan seketika, jalanan di Kota Beijing dan Lapangan Tiananmen menjadi lautan darah dimana mayat-mayat bergelimpangan dibiarkan begitu saja.

Ada beberapa sumber mengenai jumlah korban akibat pembantaian ini, antara lain Pemerintah Cina mengakui bahwa beberapa ratus orang mati dalam insiden ini. Menurut data Central Intelligence Agency (CIA), korban yang jatuh sebanyak 400-800 orang, Palang Merah China (Zhōngguó Hóng Shízì Huì) berpendapat bahwa korban pembantaian ini sebanyak 2.600 orang, sedangkan menurut informasi dari mahasiswa dan para demonstran, jumlah korban yang dibantai militer China berjumlah lebih dari 7.000 orang.

Berapapun jumlah korbannya, tindakan pemerintah Cina tersebut telah melanggar HAM. Hal tersebut tentu saja banyak mendapat respon negatif dari dunia internasional khususnya Amerika Serikat yang digadang-gadang sebagai Negara yang menjunjung tinggi HAM. Pemerintah Cina dianggap tidak dapat menjamin hak yang paling mendasar dari semua hak yang dimiliki manusia, yaitu hak untuk hidup, sebagaimana termuat di dalam pasal 5 DUHAM yang berbunyi: “Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan, atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.”

Dalam sejarah HAM, Tragedi Tiananmen tahun 1989 ini tak mungkin bisa dihapus dalam sejarah HAM dunia. Bagaimanapun, menghapuskan sejarah kelam negeri itu merupakan kelemahan Cina saat ini. Kemakmuran rakyat tidak dapat diimbangi dengan kebebasan bersuara dan berpendapat yang notabene adalah Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling mendasar.

Sampai saat ini, Tragedi Tiananmen 1989 masih menjadi pembahasan dalam HAM secara universal karena sulit untuk menemukan solusinya. Setelah melihat begitu banyak dampak yang ditimbulkan oleh Tragedi Tiananmen, pada saat ini Partai Komunis Cina mulai memperhatikan buruh dan petani. Tujuannya tidak lain adalah mencari suara dan dukungan dari rakyat untuk mengelola sistem pemerintahan. Meskipun sudah ada perkembangan dalam pemerintahan, Tragedi Tiananmen pada tahun 1989 masih tidak diakui oleh Pemerintah China.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search