PENGARUH POLITIK BEBAS-AKTIF TERHADAP POSISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PERANG DI SURIAH

Judul Asli: The Influence of Bebas-Aktif (Free-Active) Foreign Policy on Republic Indonesia’s Position on The War in Syria

Ditulis oleh: Agra Haydar Allam, HI Universitas Diponegoro 2015

Perang di Suriah dimulai pada tahun 2011. Perang ini utamanya adalah perang antara pemerintah Suriah yang dipimpin oleh Presiden Bashar al-Assad bersama kelompok-kelompok pro-pemerintah melawan rakyat Suriah yang berlawanan dengan pemerintah—baik secara politik maupun secara militer. Tapi disaat banyak yang menggambarkan konflik ini sebagai ‘perang saudara,’ tidak diragukan lagi bahwa kekuatan-kekuatan asing turut membantu mendukung kedua belah pihak. Disatu sisi kelompok-kelompok oposisi dan pemberontak didukung oleh Amerika Serikat dan sekutunya, sedangkan pemerintah didukung oleh Rusia dan sekutunya.

Saat dunia—atau setidaknya negara-negara besar—terpisah dalam dua sisi yang berlawanan, dimana Indonesia meletakkan keberpihakannya? Apakah Indonesia berada di pihak oposisi dan pemberontak dan Amerika Serikat, atau dengan pemerintah dan Rusia? Atau berpihakkah Indonesia? Politik luar negeri Indonesia merupakan manifestasi prinsip politik luar negeri yang “bebas-aktif” yang mana pada dasarnya mengatakan bahwa Indonesia harus “menghindari aliansi dengan kekuatan besar dan bertujuan untuk memainkan peran yang konstruktif dan pro-aktif dalam urusan luar negeri.” Jadi secara teori, berkaitan dengan perang Suriah, dengan politik luar negeri ‘bebas’, Indonesia seharusnya tidak berpihak dalam konflik ini. Dan dengan politik luar negeri ‘aktif’, Indonesia seharusnya bertindak pro-aktif dalam mengadvokasi perdamaian dalam konflik tersebut.

Seperti penulis sebut sebelumnya, konflik di Suriah tidak bisa lagi didefinisikan sebagai sebuah ‘perang saudara’ dalam arti murni. Perlu diingat bahwa konflik ini juga melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia, utamanya AS dan Rusia, jadi negara-negara lain sedikit banyak merasa butuh untuk mengambil posisi terkait posisi ini, termasuk Indonesia. Mengingat konflik ini dimulai dari tahun 2011 dan belum selesai hingga ditulisnya tulisan ini (2017), penulis pada umumnya akan mendeskripsikan tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Kondisi di Suriah mulai tidak stabil sejak tahun 2011. Kondisi politik ini berdampak pada keselamatan warga negara Indonesia di Suriah. Pada 11 Agustus 2011, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa atas perintah Presiden SBY memanggil Duta Besar Indonesia untuk Suriah untuk kembali ke Jakarta untuk alasan konsultasi karena kondisi semakin mengkhawatirkan di Suriah. Kita bisa melihat disini bahwa niat Indonesia untuk merepatriasi Duta Besar adalah hanya karena adanya kekhawatiran atas warga negaranya. Tindakan ini didorong oleh kepentingan nasionalnya sendiri untuk menjaga keselamatan WNI dimanapun mereka berada.

Seiring berjalannya waktu, konflik di Suriah meningkat. Pada Mei 2012 ada sebuah pembunuhan massal di wilayah Houla yang mana diduga dilakukan oleh pemerintah Suriah. Belanda, Amerika Serikat, Australia, Inggris Raya, Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, Bulgaria dan Kanada mengusir beberapa diplomat Suriah dari negaranya. Indonesia—meski tidak memiliki Duta Besar Suriah di Indonesia pada saat itu—memiliki pilihan untuk memanggil sisa perwakilan diplomatik Suriah di Jakarta untuk meminta penjelasan terkait pembunuhan massal tersebut. Anjuran ini utamanya diajukan oleh Mahfudz Siddiq, Ketua Komisi I DPR-RI. Inisiatif Indonesia ini dapat dikatakan sebagai implementasi Indonesia terhadap politik luar negeri ‘aktif’ dalam rangka berpartisipasi dalam menjaga perdamaian di seluruh dunia.

Kasus lain yang menunjukkan Indonesia secara aktif mencoba menjaga situasi damai di Suriah dapat dilihat saat Indonesia mengirim 16 anggota TNI dan Kepolisian untuk bergabung dengan PBB sebagai tim observer. Sepanjang tahun 2012, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa bersama Presiden SBY menekankan pentingnya persatuan Dewan Keamanan PBB. Indonesia yakin bahwa menjaga perdamaian dan keamanan internasional adalah tanggung jawab dan kewajiban Dewan Keamanan, dan sayangnya, menurut Marty Natalegawa, Dewan Keamanan gagal untuk melakukan hal itu.

Pada kesempatan G20 Summit di St. Petersburg pada September 2013, ada perdebatan diantara negara anggota mengenai apakah tindakan militer harus diimplementasikan untuk menghukum pemerintah Suriah (diusulkan oleh Amerika Serikat) atau tindakan terhadap Suriah harus dibawah mandate Dewan Keamanan PBB. Indonesia memilih pilihan yang kedua: tindakan politik diperlukan, dengan mandate dari PBB, dan untuk melakukan gencatan senjata. Ini merefleksikan bagaimana Indonesia mengimplementasikan politik luar negeri bebas-aktif-nya. Indonesia menggunakan politik luar negeri ‘bebas’ untuk memilih pilihan politis disaat AS sebagai superpower mengusulkan tindakan militer. Dengan memilih cara yang lebih damai, ini berarti bahwa Indonesia secara aktif mencoba berpartisipasi dalam menjaga perdamaian di Suriah.

Terkait krisis kemanusiaan di Aleppo pada Juli 2016, Indonesia tidak menggunakan hak suaranya (abstain) pada sebuah rancangan resolusi Dewan HAM PBB. Resolusi ini diinisiasi oleh AS dan Arab Saudi. Keputusan ini menuai kritik di dalam negeri. Delegasi Indonesia, menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, mengambil posisi seperti itu karena rancangan itu tidak seimbang, yang mana hanya memasukkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Bashar al-Assad, dan tidak memasukkan pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok oposisi dan aktor-aktor non-negara lainnya. Keputusan ini dapat berarti sebagai negara bebas memiliki pilihan untuk tidak mengikuti apa kata superpower. Lebih jauh, dalam mengimplementasikan politik luar negeri ‘aktif’, pada 9 Desember 2016, Indonesia memakai hak pilihnya dan bahkan berpartisipasi dalam merancang resolusi Sidang Umum untuk menghentikan kekerasan di Aleppo.

Pada 4 April 2017 diduga serangan kimia dilakukan di kota Khan Shaykhun di provinsi Idlib, Suriah. AS menyalahkan pemerintah Suriah atas serangan itu. Indonesia tidak serta merta menyalahkan pemerintah, namun Juru Bicara Kementrian Luar Negeri Indonesia Armanantha Nasir mengatakan bahwa Indonesia mengutuk serangan senjata kimia tersebut. Indonesia kemudian mendorong adanya investigasi terbuka terkait serangan itu. Pada 7 April 2017, Amerika Serikat meluncurkan sebuah serangan pada pangkalan udara Shayrat di Suriah. Serangan ini dimaksudkan untuk merespon penggunaan senjata kimia yang diduga digunakan oleh pemerintah Suriah. Atas tindakan AS ini Indonesia “prihatin atas serangan unilateral oleh pihak manapun termasuk penggunaan rudal Tomahawk dalam merespon tragedi serangan senjata kimia di Suriah,” kata Juru Bicara Arrmanantha Nassir. Meski sebagian besar sekutu AS termasuk negara-negara Eropa, Australia, Arab Saudi, dan Jepang mendukung serangan missil tersebut, Indonesia tetap menunjukkan komitmennya pada politik luar negeri bebas-aktif dengan menolak untuk mengatakan hal yang sama dengan beberapa partner terdekatnya dan dengan secara tegas menganjurkan pendekatan yang damai terhadap resolusi konflik.

Indonesia memang telah beberapa kali melanggar prinsip bebas-aktif di masa lalu, tetapi Indonesia dalam pandangan penulis tetap konsisten pada bebas-aktif dalam posisinya di konflik Suriah. Penulis telah menyebutkan beberapa tindakan yang diambil pemerintah Indonesia selama berjalannya konflik ini, dan Indonesia sepertinya mengatakan dan bertindak sesuai dengan prinsip bebas-aktif. Dengan menjaga dengan erat pada politik luar negeri bebas-aktif dalam menyikapi perang Suriah, Indonesia telah terbukti mampu menjaga identitas nasionalnya sebagai negara bebas yang secara tegas melawan segala bentuk kolonialisme, dan juga memilih cara yang tepat dalam mencapai salah satu dari empat cita-cita nasionalnya: “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan…”

Recommended Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search