Regionalisme: Fenomena “Brexit” Dampak bagi Inggris, Uni Eropa dan Dunia

Abstract

Regionalism has relationship with areas studies. On this day, the process and the future of regionalism is still questionable. Economic interests in the era of globalization is very difficult to put together, if we look at the fundamental understanding of regionalism. The phenomenon of the release of the UK from the European Union is also a big question mark for the International Relations scientists to reassess the role of regionalism for countries that already have cooperation in the region.

Keywords: Regionalism, Areas Studies, European Union, Brexit

Pendahuluan

Thomas Kuhn, dalam bukunya yang berjudul “The Structure of Scientific, Revolution” yang diterbitkan pada tahun 1970, mengatakan bahwa dunia mengalami pergeseran paradigma yang akan melahirkan trobosan-trobosan baru dipelbagai bidang kehidupan (ekonomi-politik). Pergeseran paradigma akan terjadi jika timbul satu krisis (deadlock) maka akan melahirkan peran baru pula. Dan jika pergeseran-pergeseran paradigma ini kita hadapkan kepada tatanan hubungan internasional saat ini, maka pergeseran terjadi setelah usainya Perang Dingin. Globalisasi interdependensi terasa sangat kental diantara masyarakat internasional (dunia). Salah satu contoh yang berkembang hingga saat ini adalah peran negara-negara yang tergabung dalam organisasi regional.

Bagi negara yang cenderung berada dalam posisi lemah dalam organisasi regional, Hurrell menjelaskan fungsi regionalisme adalah sebagai institusi pembentuk peraturan dan prosedur. Selain itu, institusi tersebut juga membuka “voice opportunities” atau kesempatan dan hak yang sama dalam berpendapat, membuka peluang membentuk koalisi yang lebih kuat, dan membuka wadah politis untuk membangun koalisi baru. Sedangkan bagi negara yang relatif kuat, regionalisme berfungsi sebagai tempat untuk menjalankan strategi, tempat untuk mewadahi hegemoni, dan tempat untuk melegitimasi power.

Regionalisme merupakan perkembangan integrasi sosial dalam sebuah wilayah yang kerap kali tidak secara langsung dalam interaksi sosial dan ekonomi. Pengambilan kebijakan di dalam regionalisme berdasarkan kebijakan yang secara sadar dibuat oleh negara maupun sekumpulan negara yang tergabung di dalam organisasi regional tersebut, seperti misalnya Uni Eropa. Sedangkan kesadaran regional dan identitas menekankan pada sense of belonging atau rasa memiliki antar entitas-entitas yang terlibat di dalamnya. Kerapkali regionalisme jenis ini didasari oleh persamaan identitas dan identifikasi terhadap identitas itu sendiri sehingga kerap menimbulkan diferensiasi dan kategorisasi. Misalnya saja penggolongan masyarakat masyarakat Eropa dan bukan Eropa. Kerjasama regional antar negara merupakan regionalisme yang terbentuk sebagai upaya untuk merespon tantangan eksternal. Dalam regionalisme ini ditekankan adanya koordinasi untuk menentukan posisi regional dalam sistem internasional. Di lain sisi, integrasi regional menekankan pada pengurangan atau bahkan usaha untuk menghilangkan batas antar negara. Dalam konteks ini bukan batas geografis yang ingin dihilangkan, namun batas interaksi seperti batasan pajak ekspor dan impor.

Regionalisme yang terakhir, kohesi regional, bisa jadi merupakan gabungan dari keempat regionalisme sebelumnya yang membentuk unit regional yang terkonsolidasi. Pembentukan kohesi regional dapat dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membentuk organisasi regional yang supranasional untuk memperdalam integrasi ekonomi dan membentuk rezim serta membentuk hegemoni regional yang kuat.

Organisasi regional dipandang melalui kacamata politis sebagai upaya untuk membentuk aliansi bersama untuk merespon tantangan eksternal. Oleh karena penekanan perspektif ini pada politik dan power, maka hegemoni menjadi penting. Bahwa bagi negara yang relatif kuat, institusi regional menjadi tempat untuk mengaktualisasikan strategi, tempat mewadahi hegemoni, dan untuk melegitimasi power. Akhirnya organisasi regional menjadi alat hegemon untuk menguasai “sebagian dunia” (region-nya) untuk kemudian melancarkan hegemoninya pada area yang lebih luas.

Proses-Proses Regionalisme

  • Regionalisasi (regionalization)

Regionalisasi merujuk pada proses pertumbuhan integrasi societal – integrasi kemasyarakatan – dalam suatu wilayah dalam proses interaksi sosial dan ekonomi yang cenderung tidak terarah (undirected) (Hurrel, 1995: 39). Proses ini bersifat alami di mana dengan sendirinya negara-negara yang saling bertetangga, yang secara geografis berdekatan, melakukan serangkaian kerja sama guna memenuhi berbagai kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Terdapat dua pengistilahan regionalisme
dalam proses ini, yakni soft regionalism dan transnational regionalism.

Soft regionalism mengarah pada proses otonom meningkatnya derajat interdependensi ekonom yang lebih tinggi di dalam wilayah geografis tertentu. Dorongan yang paling penting dalam proses terbentuknya regionalisasi ekonomi berasal dari pasar, arus perdagangan dan investasi pribadi, dan dari kebijakan dan keputusan perusahaanperusahaan.

Transnational regionalism mencakup meningkatnya arus mobilitas orang-orang: perkembangan jejaring (network) sosial yang kompleks dan melalui berbagai saluran di mana ide-ide, sikap-sikap politis dan aliran-aliran pemikiran terbesar dari satu area ke area lain dengan mudah: serta terciptanya suatu masyarakat sipil regional transnasional.

  • Kesadaran dan Identitas Regional (regional awarness and identity)

Semua kawasan bisa dipahami dengan istilah “cognitive region” yang berarti bahwa, sama halnya dengan bangsa, maka suatu kawasan bisa “dibayangkan” seperti komunitas (masyarakat) yang berada pada suatu “peta mental” yang menonjolkan segi-segi tertentu dan mengabaikan hal lainnya. Artinya sebuah kawasan itu hanyalah pengistilahan, pelabelan, pendefinisian orang saja terhadap wilayah geografis yang pengelompokannya didasarkan pada ciri-ciri tertentu.

Proses kesadaran regional menekankan pada: 1) bahasa dan retorika; 2) pada wacana tentang regionalisme dan berbagai proses politik di mana berbagai definisi tentang regionalisme dan identitas regional terus didefinisikan dan didefinisikan kembali; dan 3) pada pemahaman umum dan pengertian yang diberikan pada kegiatan politik yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat.

  • Kerja sama regional antar negara (regional interstate co-operation)

Merujuk pada aktivitas kerja sama regional yang menunjukkan interdependensi termasuk negosiasi-negosiasi bilateral sampai pembentukan rezim yang dikembangkan untuk memelihara kesejahteraan, meningkatkan nilai-nilai bersama, serta memecahkan masalah bersama terutama yang timbul dari meningkatnya tingkat interdependensi regional.

Aktivitas para regionalis meliputi negosiasi dan konstruksi kesepakatan atau rezim, di mana kerja sama tersebut bisa bersifat formal maupun informal tanpa adanya jaminan efektivitas pelaksanaan dan nilai pentingnya secara politis.

  • Integrasi Regional yang didukung negara (state promoted regional integration)

Salah satu subkategori penting dalam kerja sama regional adalah integrasi ekonomi regional. Integrasi regional melibatkan pembuatan kebijakan khusus oleh pemerintah yang disusun untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan dalam pertukaran barang, jasa dan orang-orang. Kebijakan-kebijakan tersebut telah melahirkan literatur dalam jumlah yang banyak: tentang proses integrasi, di bagian mana literatur tersebut dibuat, dan tentang sasaran yang mungkin bisa dipenuhi oleh literatur tersebut.

  • Kohesi regional (regional cohesion)

Merujuk pada kemungkinan kombinasi dari keempat proses yang terdahulu mengarah pada terbentuknya unit regional yang kohesif dan terkonsolidasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai model termasuk pembentukan organisasi supranasional secara bertahap dalam konteks peningkatan integrasi ekonomi; atau melalui integrasi kerja sama dan pembentukan rezim-rezim, atau gabungan kompleks antara intergovermentalisme tradisional dengan supranasionalisme (Hurrel, 1995:44).

Kemudian, kohesi regional mungkin didasarkan pada berbagai model (Hurrel, 1995:45). Salah satunya adalah pembentukan organisasi regional supranasional secara bertahap dalam konteks semakin mendalamnya integrasi ekonomi. Model yang kedua adalah pembentukan seperangat tatanan atau rezim (menyangkut peraturan, norma dan nilai-nilai) yang tumpang tindih dan sangat kuat pengaruhnya terhadap negara-negara anggota. Model yang ketiga adalah percampuran traditional intergovernmentalism dengan munculnya supranationalism. Contohnya seperti pembentukan Uni Eropa.

Fenomena “Brexit”

“Brexit” atau yang biasa disebut Britain Exit merupakan salah satu fenomena bersejarah pada abad ke-21. Pada tanggal 23 Juni 2016, sekitar 30 juta warga Inggris yang menggunakan hak pilihnya atau melakukan referendum, untuk menentukan bertahan atau keluarnya Inggris di dalam organisasi supranasional Uni Eropa. Brexit akan berdampak pada posisi Inggris dan Uni Eropa dalam dunia. Dalam bidang ekonomi akan paling jelas permasalahan terhadap kebijakan perdagangan. Sementara Inggris kemungkinan akan mempermudah untuk melakukan transaksi perdagangan berdasarkan domestik prioritas dan akan menjadikan Uni Eropa pilihan kedua beserta negara-negara lain. Inggris juga akan menghadapi tantangan besar untuk melakukan negosiasi ulang dengan Uni Eropa yang tidak akan lagi berlaku. Uni Eropa juga akan menjadi mitra yang kurang menarik bagi Amerika Serikat, Jepang dan juga menjadi prioritas lebih rendah bagi banyak negara berkembang. Namun Uni Eropa dapat bersikap lebih tegas dalam negosiasi dengan Inggris dan membuat kebijakan tentang perdagangan yang lebih aktif. Selain itu, Uni Eropa akan kehilangan aset kekuatan yang bersifat hard dan soft, meskipun Brexit dapat menyebabkan integrasi politik Uni Eropa yang lebih besar dan lebih koheren terhadap representasi eksternal di lembaga-lembaga dan kebijakan eksternal.

Brexit digunakan untuk mengritik dan menyudutkan Brussels, Belgia, markas Uni Eropa yang dinilai selama ini menggerogoti kedaulatan Inggris dengan beban-beban regulasinya. Sebagai organisasi, Uni Eropa telah didirikan sejak lama, yakni pada tahun 1952, dengan peran dominan Prancis dan Jerman dalam merintis dan mengonsolidasikannya hingga menjadi sebuah sistem yang bekerja dengan mekanisme supranasional dan antar pemerintahan. Dalam beberapa bidang, berbagai keputusan ditetapkan melalui cara musyawarah-mufakat di antara 28 negara anggotanya. Sebagai konsekuensinya, setiap negara anggota telah menyerahkan kedaulatannya dan tunduk pada mekanisme bersama, ketentuan Uni Eropa. Inggris baru bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari tahun 1973. Kelompok pro-“Brexit” berpendapat Inggris akan lebih baik jika bisa mengatur ekonomi dan imigrasinya sendiri, sedangkan menurut yang anti-“Brexit,” walaupun bergabung dengan Uni Eropa, Inggris tidak mengadopsi seluruh idealisme Uni Eropa, antara lain tidak memberlakukan visa Schengen dan mata uang Euro. Titik balik menegosiasikan keanggotaanya dalam Uni Eropa muncul 22 Januari 2013, dalam janji kampanye PM David Cameron dari Partai Konservatif.

journal-upn-veteran-jogja

Sesaat setelah pengumuman hasil referendum Brexit, pasar keuangan global terlihat guncang, yang diwarnai dengan penurunan indeks saham gabungan di hampir seluruh negara pada tanggal 24 Juni 2016. Hal ini terlihat sebagai eforia dan reaksi sesaat terhadap Brexit dan kekawatiran sementara pasar terhadap dampak lanjutannya. Kemudian, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2016, beberapa indeks saham mulai pulih karena pasar mulai menunjukkan rasionalitasnya, dimana penguatan indeks terjadi di: SET Thailand, PSE Filipina, Shanghai China, Bombay India, JSX Indonesia, ASX Australia, dan HCMC Vietnam). Pemulihan indeks saham terus berlanjut di hari berikutnya, terutama di NYSE USA, FTSE UK, SET Thailand, SGX Singapura, JSX Indonesia, Shanghai China, Bombay India, serta di beberapa negara Eropa.

Tidak hanya fenomena ekonomi saja yang menjadi dampak keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Hal yang paling ditakutkan oleh Uni Eropa dan bahkan dunia adalah ikutnya negara-negara lain yang tergabung di dalam Uni Eropa untuk melakukan referendum. Keluarnya Inggris juga menjadi pukulan tersendiri bagi Uni Eropa.

Penyebab

Integrasi Uni Eropa, sejak awal membutuhkan pengorbanan besar, terutama dalam belanja ekonomi yang harus dikeluarkan para anggotanya. Juga, dengan Inggris, yang bebannya tidak hanya harus ditanggung para elit politik, namun juga penduduknya. Salah satu pengorbanan terbesar Inggris adalah berkurangnya kedaulatan nasional, yang harus ditransaksikan dengan kepentingan Eropa secara menyeluruh. Tidak hanya Inggris saja, negara-negara di benua Eropa yang ingin bergabung ke dalam organisasi regional supranasional Uni Eropa, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah menyerahkan sebagian kedaulatannya. Kedaulatan nasional tergerus dengan dibangunnya entitas supranasional baru, yang melibatkan negaranegara kecil anggotanya, yang sarat dengan beban ekonomi nasional, hutang luar negeri, bahkan yang hampir bangkrut, seperti Yunani, dan angka pengangguran yang besar. Hal ini menyulitkan Inggris untuk melesat dengan potensi ekonominya yang besar.

Ada banyak alasan, akhirnya Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa. Salah satunya yaitu, Inggris telah bergabung dengan Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) sejak tahun 1973. Selama 27 tahun, Inggris telah mengalami defisit perdagangan dengan negara-negara anggota MEE yang dengan rata-rata 30 juta poundsterling per hari. Sebaliknya, neraca perdagangan Inggris mengalami surplus dengan setiap benua di dunia. Kemudian pada tahun 2010, kontribusi “kotor” Inggris untuk anggaran Uni Eropa mencapai 14 miliar pound sterling. Padahal, Inggris hanya bisa menyimpan 7 miliar pound sterling setahun dengan seluruh pengeluaran pemerintah.

journal-upn-veteran-jogja-2

Sebelum menjelaskan lebih lanjut alasan-alasan lain yang menjadi penyebab keluarnya Inggris dari Uni Eropa, kita sebaiknya melihat proses bagaimana Inggris menjadi anggota Uni Eropa. Setelah Perang Dunia II berakhir pada 1945, Inggris menolak untuk bergabung dengan lembaga baru bentukan sejumlah negara Eropa. Lembaga ini mendorong pada kerja sama dan hubungan damai. Inggris lebih tertarik untuk fokus pada sektor perdagangan dan investasi dengan sejumlah mantan koloninya, seperti Amerika Serikat, India, Kanada, dan Australia. Pada 1960-an, Inggris pun berubah pikiran. Britania Raya akhirnya memutuskan bahwa akan lebih baik jika bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa (EEC), kelak menjadi Uni Eropa. Namun keinginan Inggris itu mendapat penolakan dari sejumlah negara Eropa, khususnya Prancis. Pinangan Inggris untuk bergabung dengan EEC ditolak pada 1961. Presiden Prancis ketika itu, Charles de Gaulle, takut Inggris akan menjadi kuda troya “musuh di dalam selimut” bagi pengaruh Amerika Serikat. Setelah de Gaulle lengser dan digantikan Felix Gouin, tepatnya pada 1967, Inggris kembali melamar menjadi anggota Uni Eropa. Kali ini permohonan itu diterima dan Britania Raya resmi bergabung dengan zona perdagangan bebas Uni Eropa pada 1973. Setelah itu EEC berganti nama menjadi Masyarakat Eropa dan terakhir menjadi Uni Eropa.

Kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Inggris tidak selalu sejalan dengan masyarakat Eropa. Pada masa pemerintahan beberapa Perdana Menteri, hubungan Inggris dengan masyarakat Eropa maupun setelah menjadi bagian dari Uni Eropa banyak terjadi perbedaanperbedaan. Sebagai contoh pada masa Perdana Menteri Margaret Tatcher yang menolak untuk menyetujui kebijakan Common Agricultural Policy (CAP) karena menurutnya kebijakan ini tidaklah bermanfaat bagi perekonomian Inggris yang dominan di bidang industri.

Kebijakan Uni Eropa yang terlalu ramah dalam imigrasi mendorong niat Inggris keluar dari Uni Eropa. Hal ini tampak di kalangan mereka yang sangat tidak toleran terhadap orang asing atau imigran, dengan berbagai perbedaan latar belakang, seperti kondisi ekonomi, pendidikan, agama, dan kultur. Dewasa ini terdapat 5,4 juta imigran, sekitar 8,4% dari total penduduk Inggris. Inggris menjadi penerima imigran terbesar kedua setelah Jerman dengan 7,5 juta imigran atau 9,3%. Sebanyak 5,23 juta imigran diprediksi membanjiri Inggris sampai tahun 2030. Sikap Brussels yang mengharuskan para anggotanya berbagi beban mengatasi pengungsi yang mengalir ke daratan Eropa telah memaksa London juga harus membuka pintu lebar-lebar atas pengungsi. Mereka sudah berada di kamp penampungan di perbatasan Prancis, dan siap memasuki daratan Inggris lewat jalan tol dan kereta api. Perilaku pengungsi imigran yang beringas, ditambah lagi dengan biaya dan pengorbanan lebih besar yang harus dikeluarkan Pemerintah Inggris, telah membuat sebagian elit politik dan rakyat Inggris harus mengambil langkah drastis dengan referendum pada 23 Juni 2016.

journal-upn-veteran-jogja-3

Dampak Adanya Pasar Tunggal Eropa terhadap Perekonomian Inggris

PTE terbentuk karena adanyaa keinginan Masyarakat Eropa pada saat itu untuk membuat pasar tunggal demi kemudahan dalam melakukan perdagangan dikawasan tersebut. Hal itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara karena produk domestik masing-masing negara anggota dapat berkompetitif di PTE. Selain itu, PTE juga banyak menarik investor-investor asing untuk berinvestasi di negara-negara anggota Uni Eropa atau lebih dikenal dengan FDI (foreign direct investment) karena mereka hanya akan dikenai satu regulasi sebagai regulasi gabungan dari negara-negara anggota sehingga memudahkan mereka dalam berinvestasi. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa PTE merupakan kawasan yang subur untuk dijadikan lahan bisnis.

Bergabungnya Inggris kedalam PTE, keuntungan-keuntungannya akan dapat dirasakan. Pendapatan yang dihasilkan dari Grass Domestic Product Inggris pada pasar tunggal mencapai 25 miliar poundsterling (European Movement, 2011). Sebagian besar barang penjualan ekspor Inggris ditujukan pada negara-negara Uni Eropa dan presentasenya mencapai 53,5% (Booth dan Howarth, 2012). Presentase tersebut lebih besar dibandingkan penjualan barang ekspor Inggris di Amerika Serikat yang hanya mencapai 13%. Pada tahun 2006, PTE meningkatkan pendapatan GDP Inggris sebesar 2,2% dan membuka lapangan pekerjaan hingga mencapai 2, 75 juta (European Commision, 2007). Pasar tunggal sebagai salah satu common market terbesar, tentunya juga memiliki pengaruh pada perkonomian global karena kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa terkait pasar tunggal akan mempengaruhi hubungan kerja sama dengan negara lain maupun organisasi internasional.

Pengaruh tersebut secara tidak langsung juga akan berdampak pada perkonomian Inggris. Inggri sebagai anggota Uni Eropa juga memiliki keistimewaan terhadap PTE karena dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa melalui Parlemen Eropa berkaitan dengan pasar tunggal. Sehingga, Inggris dapat mengajukan aspirasinya pada kebijakan yang akan dibuat tersebut.

Dampak Keluarnya Inggris dari Uni Eropa terhadap Perekonomian Inggris

Dengan adanya krisis ekonomi yang menimpa Eropa, pertumbuhan ekonomi Eropa memang mengalami kemunduran. Hal tersebut merupakan salah satu alasan bagi Inggris ingin keluar dari Uni Eropa. Namun, apakah dampak yang didapat Inggris jika keluar dari Uni Eropa dan berarti juga keluar dari PTE jika Inggris keluar dari Uni Eropa, sebenarnya Inggris masih dapat menjadi anggota European Free Trade Area (EFTA) dan bergabung dengan European Economic Area (EEA). Namun, keuntungan yang didapatkan tentunya berbeda karena Inggris tidak dapat memberikan aspirasinya dalam Parlemen Eropa ketika ada perumusan kebijakan. Hal itu tentunya tidak begitu menguntungkan Inggris karena Inggris harus mengikuti kebijakan yang ada dan kebijakan tersebut belum tentu menguntungkan untuk
Inggris.

Kemudian, dampak lainnya yang didapat oleh Inggris adalah keluarnya investor-investor asing dari Inggris. Hal tersebut disebabkan masuknya investor-investor tersebut di Inggris, selain fleksibilitas buruh yang ada dan penggunaan bahasa Inggris, namun juga sebagai batu loncatan untuk menyebarkan investasinya dinegara anggota Uni Eropa lainnya. Selain hal itu, ekspor yang ditujukan pada negara-negara Uni Eropa tersebut akan dikenakan tarif impor hingga 200% dan hal tersebut tentunya tidak menguntungkan Inggris karena Inggris masih banyak bergantung pada negara-negara Uni Eropa, sehingga jika Inggris keluar dari Uni Eropa akan berdampak pada menurunnya GDP. Inggris akan menghadapi blok-blok perdagangan regional yang telah banyak terbentuk seperti MERCORUS, ASEAN, NAFTA dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya tidaklah menguntungkan Inggris.

Implikasi Luas

Wacana “Brexit” telah menyebabkan 3 jenis perpecahan, di antara partai di Inggris, negaranegara Eropa, dan penduduk Inggris. Di politik nasional, “Brexit” telah menyebabkan perpecahan tokoh politik Inggris, yang selama ini selalu memiliki banyak persamaan dalam sikap, seperti antara PM David Cameron dan mantan Walikota London, Boris Johnson. PM Cameron dan Johnson dengan persamaan sikapnya yang kuat telah berhasil membawa Partai Konservatif memenangkan pemilu tahun 2015. Namun, 13 bulan kemudian, gagasan referendum “Brexit” telah melahirkan perceraian politik, dengan PM Cameron berupaya membujuk penduduk Inggris agar tidak meninggalkan Uni Eropa (UE), dan Johnson berkampanye sebaliknya, memperoleh dukungan agar Inggris dapat meninggalkan UE dengan segala beban kewajibannya.

Isu “Brexit” telah mengakibatkan anggota parlemen perempuan Inggris dari Partai Buruh, Jo Cox, tewas ditembak orang yang menentangnya yang menyerukan Inggris tetap dalam Uni Eropa. Ia dianggap pengkhianat kemerdekaan dan kebebasan Inggris. Kasus ini menyebabkan Westminster berduka, sehingga kampanye referendum dihentikan untuk sementara. Hampir separuh anggota Partai Konservatif di parlemen mendukung “Brexit,” menjadi bagian dari Euroskeptis.

Inggris merupakan salah satu negara yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perkembangan Uni Eropa. Bahkan pada tahun 2015, Inggris menjadi penyumbang kedua terbesar setelah Jerman untuk pendanaan Uni Eropa, dengan jumlah pembayaran hampir mencapai 6,5 milyar euro (The Telegraph, 2016). Namun kontribusi dalam jumlah yang besar ini, tidak semerta-merta Inggris lebih diuntungkan dalam forum Uni Eropa dibandingkan dengan negara lain. Keadaan Inggris akan membaik setelah bergabung dengan Uni Eropa tidak sesusai dengan harapan. Akibat adanya integrasi yang kuat di Uni Eropa dan memiliki karaterstik yang berbeda dengan organisasi lain, menyebabkan banyak warga Inggris yang menyoroti hal tersebut. Selama Inggris bergabung ke dalam Uni Eropa, banyak kepentingan nasional Inggris yang dikesampingkan akibat adanya kebijakan-kebijakan bersama yang harus diterapkan. Kebijakan Uni Eropa bahkan mengakibatkan banyak kerugian dan menimbulkan ketidakpuasaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat beranggapan pemerintah kurang tegas dalam memperjuangkan kepentingan Inggris di kancah regional.

Permasalahan yang dilihat masyarakat Inggris dari menjadi anggota Uni Eropa adalah intervensi terlalu jauh terhadap kedaulatan suatu negara. Inggris ingin menjaga kedaulatannya sendiri. Kedaulatan yang dimaksdukan adalah akan lebih baik dan menguntungkan apabila suatu negara memerintah sendiri, membuat, melaksanakan, dan menerapkan hukum dan menerapkan tarif pajaknya sendiri karena sejak tahun 2010 Uni Eropa telah memperkenalkan 3.500 hukum baru yang mempengaruhi bisnis Inggris (Bussines Insider, 2015). Pengaruh bisnis yang diberikan oleh Uni Eropa terhadap Inggris sebagian besar merupakan pengaruh yang mendatangkan kerugian bagi pihak Inggris dan mengakibatkan rasa kecewa pada masyarakat Inggris.

Brexit telah menunjukkan rakyat Inggris yang terbelah pandangannya, antara mereka yang melihat peluang dan mereka yang sangat mencemaskan dampaknya. Kebingungan dan keresahan telah berdampak buruk terhadap kondisi ekonomi nasional. Dengan barisan pendukung dan kalangan yang kontra hampir sama kuatnya, prospek Inggris akibat ”Brexit” telah dipertaruhkan. Tetap bersama Uni Eropa dinilai akan membuat Inggris tidak banyak berubah, kecuali ada reformasi Uni Eropa, yang bisa membuat Uni Eropa lebih maju dan dirasakan manfaatnya bagi seluruh negara anggotanya. Meninggalkan Uni Eropa menawarkan banyak perubahan, namun Inggris akan dinilai egois karena melupakan identitas Eropanya.

Dengan “Brexit,” Inggris akan mendapatkan kembali kedaulatan nasionalnya, dan banyak lapangan kerja akan tercipta. Inggris dapat berhubungan langsung dengan kekuatan ekonomi China, India, Rusia dan lain lain lewat WTO, dan secara penuh dapat mengontrol perbatasan dari masuknya imigran. Akan tetapi keluarnya Inggris dari Uni Eropa juga mempengaruhi negara-negara lain yang tergabung ke dalam Uni Eropa.

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa akan menyebabkan lubang beban keuangan nasional sebesar US$ 42,4 miliar, atau 30 miliar Poundsterling. Hal ini disebabkan oleh implikasinya terhadap sektor keuangan, dengan harus dinaikkannya pajak penghasilan dan warisan di dalam negeri, serta pemotongan anggaran belanja, khususnya yang harus diberikan untuk jaminan kesehatan nasional melalui National Health Service. Pasar uang di Inggris anjlok akibat meningkatnya pendukung “Brexit”. Bagaimanapun, “Brexit” akan menciptakan kondisi ketidakpastian bagi Inggris, sehingga seperti berjudi dalam perdagangan berjangkanya. Sebab, melakukan negosiasi dagang dari luar Uni Eropa akan menjadi jauh lebih sulit daripada sekadar memberikan nasihat agar Inggris segera keluar dari Uni Eropa. Dalam jangka panjang, “Brexit” dapat menghasilkan resiko kolosal yang tidak jelas akhirnya.

journal-upn-veteran-jogja-4

“Brexit,” secara spesifik, akan memprovokasi meningkatnya sentimen nasionalisme serta muncul dan menguatnya pemimpin populis dan kanan di Uni Eropa dengan ambisi kekuasaan dan semangat anti imigran yang tinggi, sehingga mengancam instabilitas politik Uni Eropa. Diperkirakan, Inggris akan menghadapi minimal 7 tahun ketidakpastian selama negosiasi terkait hubungan baru dengan Uni Eropa.

Kesimpulan

Fenomena Brexit yang cukup menggegerkan dunia, merupakan salah satu dampak pertanyaan bagi akademisi maupun ilmuwan Hubungan Internasional tentang regionalisme. Padahal model regionalisme yang terjadi di Uni Eropa selalu dijadikan contoh, bahwa regionalisme yang terjadi di Eropa merupakan yang berhasil. Tetapi dalam kenyataanya, Inggris pada tanggal 23 Juni 2016 mengumumkan keluar dari Uni Eropa. Bahkan terdengar isu bahwa Belanda akan melakukan referendum seperti halnya Inggris. Uni Eropa memiliki sejarah yang sangat panjang sebelum menjadi organisasi regional yang supranasional. Adnya mata uang yang sama, penyerahan sebagian kedaulatan, merupakan salah satu ciri kuatnya integrasi antara negara-negara Eropa yang tergaubung dalam Uni Eropa. Dampak langsung keluarnya Inggris dari Uni Eropa sudah dirasakan secara signifikan. Ekspor, investasi dan kepentingan kebijakan banyak korporasi besar akan terpengaruh, tetapi akan ada satu hal yang berdampak besar yaitu pada biaya keuangan di Eropa yang cenderung meningkat. Brexit akan memiliki dampak politik yang lebih luas di Uni Eropa, baik mengganggu dinamika politik dalam negeri maupun luar negeri dan risiko politik Uni Eropa danmendorong disintegrative kekuatan di negara-negara anggota lainnya. Eropa juga akan kehilangan harga diri dan mempengaruhi seluruh dunia, karena Uni Eropa merupakan salah satu organisasi regional yang hampir sempurna. Kita patut menganalisis, apakah hingga hari ini regionalisme masih relevan apabila dicontohkan kepada Uni Eropa yang merupakan hasil produk regionalisme sempurna. Apabila salah satu anggota regionalisme yang hampir sempurna itu keluar, bagaimana masa depan regionalisme itu sendiri? Pertanyaan tersebut masih akan menjadi pertanyaan yang akan diajukan oleh akademisi maupun ilmuwan Hubungan Internasional, hingga 5 sampai 10 tahun kedepan, karena proses negosiasi antara Inggris dengan Uni Eropa akan memakan waktu yang cukup lama. Tetapi dengan fenomena “Brexit” ini kita sebagai akademisi tidak bisa langsung memberikan jawaban bahwa regionalisme itu gagal. Regionalisme merupakan salah satu cara bagaimana menumbuhkan kekuatan di kawasan dan juga mengurangi peran negara-negara hegemon. Semoga peristiwa bersejarah ini, tidak akan terulang lagi di negara-negara yang juga tergabung dalam organisas regional, seperti halnya Uni Eropa dan ASEAN.

Daftar Pustaka

Nuraeni Suparman, Deasy Silvya Sari dan Arifin Sudirman. 2010. Regionalisme: Dalam
Studi Ilmu Hubungan Internasional, hal 6-10.

Nainggolan, Poltak Partogi. “BREXIT”, PENYEBAB DAN IMPLIKASI GLOBALNYA.
Diakses 24 Maret 2016. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-
VIII-12-II-P3DI-Juni-2016-1.pdf

Giacalone, Rita. Is European Inter Regionalism a Relevant Approach for the World or Just
for Europe? Diakses 24 Maret 2016. http://www6.miami.edu/eucenter/Giacalone-EUregInteglong070918.pdf

Martin B, Eli. The E.U. and Regionalism E.U. integration is encouraging regional
nationalism. Diakses 24 Maret 2016. http://www.thecrimson.com/article/2010/9/17/euflemish-
scotland-new/

Counsel, Global. BREXIT: the impact on the UK and the EU. Diakses 24 Maret 2016.
https://www.global-counsel.co.uk/sites/default/files/special-reports/downloads/Global
%20Counsel_Impact_of_Brexit.pdf

Dixon, Hugo. Messy Breakup if Britain Opts Out of E.U. Diakses 24 Maret 2016.
http://www.nytimes.com/2013/10/21/business/international/messy-breakup-if-britain-optsout-
of-eu.html?_r=1

Hiper15. The Brexit: Kekecewaan Inggris terhadap Uni Eropa. Diakses 25 Maret 2016. http://hiper15.com/2016/06/11/the-brexit-kekecewaan-inggris-terhadap-uni-eropa/

The Economist. The Brexit briefs Our guide to Britain’s EU referendum. Dikakses 25 Maret
2016. https://www.economist.com/sites/default/files/EconomistBrexitBriefs16.pdf

CNN. Dampak Brexit bagi Uni Eropa, dari Ekonomi hingga Imigrasi. Diaskes pada 25
Maret 2016. http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160624152859-134-
140703/dampak-brexit-bagi-uni-eropa-dari-ekonomi-hingga-imigrasi/

Jean Pisani-Ferry, Norbert Röttgen, André Sapir, Paul Tucker, Guntram B. Wolff. Europe
after Brexit: A proposal for a continental partnership. Diakses 25 Maret 2016.
http://bruegel.org/wp-content/uploads/2016/08/EU-UK-20160829-final-1.pdf

BBC. Brexit in the High Court: What the legal arguments tell us. Diakses 25 Maret 2016.
http://www.bbc.com/news/uk-politics-37704117

BBC. Theresa May expects full EU role until Brexit. Diakses 25 Maret 2016.
http://www.bbc.com/news/uk-politics-37710786

The London School of Economics and Political Science. BREXIT 2016 Policy analysis from
the Centre for Economic Performance. Diakses 25 Maret 2016.
http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/brexit08_book.pdf

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

shop giày nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thongiay cao gotgiay nu 2015mau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcf5 fashionshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời trang